Camat Harus Cermati Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kamis, 15 November 2018 - 20:04 WIB
Camat Harus Cermati Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
A
A
A
SURABAYA - Jajaran camat diingatkan untuk memahami tugas pemerintahan umum yang diembannya berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 17/2018 tentang Kecamatan. Hal ini karena ada perubahan dalam kedudukan kecamatan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.
Saat ini, kecamatan berkedudukan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat yang memiliki kedudukan sebagai kepala perangkat daerah di kecamatan dan pelaksana urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. “Dalam UU, camat memiliki kewenangan atributif dan delegatif,” kata Mendagri Tjahjo pada acara Rakornas Camat Regional III Tahun 2018 di Hotel Sangrila Surabaya, Kamis (15/11/2018).
Tjahjo memaparkan substansi UU No 23/2014 bahwa camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam menjaga keutuhan NKRI. Urusan pemerintahan umum ini yang harus dipahami camat.
“Di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan, penanganan konflik sosial, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila,” bebernya.
Menurut Tjahjo, kewenangan atributif camat dalam urusan pemerintahan umum secara prinsip adalah untuk penciptaan stabilitas wilayah guna terwujudnya dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan urusan tersebut, camat dibantu Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimka) yang beranggotakan kepala kepolisian di kecamatan, kepala teritorial TNI di lecamatan, dan instansi vertikal lain di kecamatan.
Forkopimka memiliki fungsi kontrol di wilayah melalui pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan serta menciptakan ketertiban umum. “Urusan pemerintahan umum tersebut menjadi kunci bagi kecamatan sebagai bagian wilayah kabupaten/kota yang menjadi penghalang disintegrasi bangsa dan menjadi pencegah faham-faham radikalisasi yang dapat mengancam keutuhan NKRI,” tandasnya.
Saat ini, kecamatan berkedudukan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat yang memiliki kedudukan sebagai kepala perangkat daerah di kecamatan dan pelaksana urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. “Dalam UU, camat memiliki kewenangan atributif dan delegatif,” kata Mendagri Tjahjo pada acara Rakornas Camat Regional III Tahun 2018 di Hotel Sangrila Surabaya, Kamis (15/11/2018).
Tjahjo memaparkan substansi UU No 23/2014 bahwa camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam menjaga keutuhan NKRI. Urusan pemerintahan umum ini yang harus dipahami camat.
“Di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan, penanganan konflik sosial, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila,” bebernya.
Menurut Tjahjo, kewenangan atributif camat dalam urusan pemerintahan umum secara prinsip adalah untuk penciptaan stabilitas wilayah guna terwujudnya dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan urusan tersebut, camat dibantu Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimka) yang beranggotakan kepala kepolisian di kecamatan, kepala teritorial TNI di lecamatan, dan instansi vertikal lain di kecamatan.
Forkopimka memiliki fungsi kontrol di wilayah melalui pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan serta menciptakan ketertiban umum. “Urusan pemerintahan umum tersebut menjadi kunci bagi kecamatan sebagai bagian wilayah kabupaten/kota yang menjadi penghalang disintegrasi bangsa dan menjadi pencegah faham-faham radikalisasi yang dapat mengancam keutuhan NKRI,” tandasnya.
(poe)
