Pemerintah Diharapkan Bangun Hunian Berbasis Pekarangan
Pemerintah Diharapkan Bangun Hunian Berbasis Pekarangan
A
A
A
PALU - Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk membangun Hunian Sementara berbasis pekarangan agar program pemulihan pasca-bencana lebih maksimal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng Masyur mengatakan, pembangunan hunian sementara dan tetap bagi warga korban bencana perlu mempertimbangkan banyak aspek. Sehingga hunian sementara dan hunian tetap yang akan dibangun tidak mubazir dan sekadar kejar tayang.
"Ini proyek besar yang sedini mungkin diantisipasi. Hal utama dan terpenting dari semua itu adalah peruntukannya dapat dinikmati dengan aman dan nyaman bagi mereka yang berhak," kata Masykur, Rabu 14 November 2018.
Menurut Masykur aspek yang harus dipertimbangkan di antaranya partisipasi warga. Model pendekatan program pun mesti disandarkan pada konteks dan karakteristik warga korban bencana. Bukan sebaliknya, asal bangun melalui pendekatan proyek.
Jadi ada baiknya hal tersebut dilihat secara jernih dan utuh agar program di masa pemulihan sukses memulihkan warga korban bencana di Sulawesi Tengah.
"Sebagai korban, mereka mesti dilibatkan mulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap akhir. Sebab, program tersebut satu kesatuan dengan pemulihan warga korban pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi," tuturnya.
Oleh karena itu model pendekatan program pun mestinya didasarkan pada konteks dan karakteristik warga korban bencana. Sebab model pengungsian di lapangan beragam. Ada yang yang terkonsentrasi dalam jumlah besar di lapangan dan masing-masing mendirikan tenda pengungsian di halaman rumah.
"Membangun Huntara di pekarangan rumah warga sama artinya dengan menyandarkan program pemulihan sebagai satu kesatuan tak terpisah dari penanganan pasca bencana menuju Sulteng Bangkit Bersama," tuturnya.
Seperti diketahui sampai saat sekitar puluhan ribu Kepala Keluarga masih tinggal beralaskan tanah dan beratap tenda di halaman rumah. Sebab, rumah mereka tidak layak dan aman lagi dihuni di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng Masyur mengatakan, pembangunan hunian sementara dan tetap bagi warga korban bencana perlu mempertimbangkan banyak aspek. Sehingga hunian sementara dan hunian tetap yang akan dibangun tidak mubazir dan sekadar kejar tayang.
"Ini proyek besar yang sedini mungkin diantisipasi. Hal utama dan terpenting dari semua itu adalah peruntukannya dapat dinikmati dengan aman dan nyaman bagi mereka yang berhak," kata Masykur, Rabu 14 November 2018.
Menurut Masykur aspek yang harus dipertimbangkan di antaranya partisipasi warga. Model pendekatan program pun mesti disandarkan pada konteks dan karakteristik warga korban bencana. Bukan sebaliknya, asal bangun melalui pendekatan proyek.
Jadi ada baiknya hal tersebut dilihat secara jernih dan utuh agar program di masa pemulihan sukses memulihkan warga korban bencana di Sulawesi Tengah.
"Sebagai korban, mereka mesti dilibatkan mulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap akhir. Sebab, program tersebut satu kesatuan dengan pemulihan warga korban pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi," tuturnya.
Oleh karena itu model pendekatan program pun mestinya didasarkan pada konteks dan karakteristik warga korban bencana. Sebab model pengungsian di lapangan beragam. Ada yang yang terkonsentrasi dalam jumlah besar di lapangan dan masing-masing mendirikan tenda pengungsian di halaman rumah.
"Membangun Huntara di pekarangan rumah warga sama artinya dengan menyandarkan program pemulihan sebagai satu kesatuan tak terpisah dari penanganan pasca bencana menuju Sulteng Bangkit Bersama," tuturnya.
Seperti diketahui sampai saat sekitar puluhan ribu Kepala Keluarga masih tinggal beralaskan tanah dan beratap tenda di halaman rumah. Sebab, rumah mereka tidak layak dan aman lagi dihuni di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.
(wib)
Explore More