Anies Beberkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja di DKI
Senin, 12 November 2018 - 07:55 WIB
Anies Beberkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja di DKI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan soal rendahnya serapan anggaran di Tahun 2018. "Targetnya insyallah sama dengan tahun lalu dan sekarang itu memang serapannya lebih rendah dari pekerjaannya, kenapa? Ketika saya rapatkan saya lihat satu-satu banyak pekerjaan yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan, sementara kalau penyerapan dihitungnya berdasarkan yang sudah dibayar," urai Anies di Jakart, Senin (12/11/2018).
Anies menconrohkan yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan DKI meskipun pekerjaan sudah selesai 77 persen, tapi serapannya baru 28 persen.
"Ini koreksi bagi kita kenapa bisa terjadi rupanya untuk mengurus pembayaran itu prosesnya berbelit sehingga yang mengerjakan memilih menagihnya diujung saja sekaligus daripada menagih tiap 3 bulan. Dan itu koreksi untuk sistem kita. Sistemnya harus diperbaiki supaya orang dimudahkan dalam menagih agar tagihannya dilakukan rutin dengan tagihan rutin maka angka serapan jadi baik," jelasnya.
Selain itu, Anies juga menyoroti soal pembayaran pembiayaan tanah dalam pembebasan lahan secara tunai.
"Meskipun disampaikan pak Anies ini kalau tak dijalankan dengan cash nanti serapannya rendah, lebih baik serapannya rendah daripada saya bayar cash untuk pembelian tanah. Saya mau semua untuk pembelian tanah dilakukan lewat cashless transfer," terangnya.
"Ini 2018 masak beli tanah masih bayar cash dan di Jakarta. Ternyata selama ini kalau bayar tanah pakai cash, tega warga Jakarta membiarkan uang. Kita nih uang pajaknya terlihat serapannya tinggi tapi dibayarnya pake cash. Bermasalah. Lebih baik soal ini kita disiplin dengan tata kelola yang baik, meskipun angka serapan pembelian tanahnya tidak setinggi yang diduga daripada bayar pakai cash potensi masalahnya besar," tutupnya.
Anies menconrohkan yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan DKI meskipun pekerjaan sudah selesai 77 persen, tapi serapannya baru 28 persen.
"Ini koreksi bagi kita kenapa bisa terjadi rupanya untuk mengurus pembayaran itu prosesnya berbelit sehingga yang mengerjakan memilih menagihnya diujung saja sekaligus daripada menagih tiap 3 bulan. Dan itu koreksi untuk sistem kita. Sistemnya harus diperbaiki supaya orang dimudahkan dalam menagih agar tagihannya dilakukan rutin dengan tagihan rutin maka angka serapan jadi baik," jelasnya.
Selain itu, Anies juga menyoroti soal pembayaran pembiayaan tanah dalam pembebasan lahan secara tunai.
"Meskipun disampaikan pak Anies ini kalau tak dijalankan dengan cash nanti serapannya rendah, lebih baik serapannya rendah daripada saya bayar cash untuk pembelian tanah. Saya mau semua untuk pembelian tanah dilakukan lewat cashless transfer," terangnya.
"Ini 2018 masak beli tanah masih bayar cash dan di Jakarta. Ternyata selama ini kalau bayar tanah pakai cash, tega warga Jakarta membiarkan uang. Kita nih uang pajaknya terlihat serapannya tinggi tapi dibayarnya pake cash. Bermasalah. Lebih baik soal ini kita disiplin dengan tata kelola yang baik, meskipun angka serapan pembelian tanahnya tidak setinggi yang diduga daripada bayar pakai cash potensi masalahnya besar," tutupnya.
(pur)
