BPBD Sebut 13 Perumahan di Tangsel Rawan Banjir

BPBD Sebut 13 Perumahan di Tangsel Rawan Banjir
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Penanganan banjir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, dinilai masih belum maksimal. Sejak dimekarkan dari Kabupaten Tangerang pada 2008 lalu, banjir masih menjadi ancaman di kota itu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel Chaerudin mengungkapkan, masih ada 13 kawasan perumahan yang rawan banjir saat hujan deras mengguyur Kota Tangsel.
"Dari 31 titik banjir, paling sekarang ada 13 titik lagi. Tersebar di Pondok Aren, Serpong, dan lainnya. Rata-rata air cepat surut. Sedangkan wilayah yang banjir, air bisa sampai ketinggian satu meter," ujarnya, Jumat (26/10/2018).
Data yang diperoleh, kawasan perumahan yang rawan banjir di Kota Tangsel berlokasi di Ciater Permai, Perumahan BPI, Pamulang Indah, Pemulang Estate, Lembah Pinus, dan Komplek Japos.
Kemudian, Puri Bintaro Hijau, Arinda Permai, Jurangmangu Permai, Pondok Safari, Maharta, Pondok Kacang Prima, Komplek Deplu, Jalan Orcar Raya, Pemulang Asri Rosewood, dan kawasan Pesona Serpong.
"Memang penanganan banjir ini masih ada banyak kekurangan. Anggaran kami juga sangat terbatas. Kami punya 50 anggota dan perahu karet hanya 9," jelas Chaerudin.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menyebutkan, banjir di kawasan perumahan umumnya akibat got yang mampet. Sehingga, penanganan drainase dibutuhan perhatian yang sangat serius.
"Sedimentasi pada drainase di Tangsel ini mengkhawatirkan. Kan jumlah sedimentasi drainase luar biasa di kita. Isinya banyak sendal dan sampah plastik," kata Benyamin.
Tidak tanggung-tanggung, penanganan drainase ini menyedot anggaran hingga Rp3 miliar. Dana sebesar itu dibagi ke dalam tiga unit pelaksana teknis (UPT) yang akan membawahi dua atau tiga kecamatan.
"Satu UPT memegang Rp1 miliar lebih dana drainase tersebut. Kita setiap tahun telah menggelontorkan (dana) pemeliharaan drainase di Tangerang Selatan ini," jelasnya.
Setiap satu UPT akan mendapatkan Rp1 miliar. Ia berharap perbaikan rutin drainade itu bisa menangkal banjir saat musim hujan mulai mengguyur Tangsel, terutama di kawasan perumahaan rawan banjir.
Ironisnya, rencana perbaikan dan pemeliharaan drainase tidak diketahui persis perangkat lurah. Seperti diungkapkan Lurah Serua Tomi Patria Edwardi yang mengaku tidak mengetahui program itu.
"UPT itu punya PU, ngebawahin kecamatan dibagi tiga. Sekarang kita masuk UPT mana, ya sudah kita ikutin mereka, kita enggak pernah tahu informasi apa, drainase di mana, yang rusak di mana," pungkas Tomi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel Chaerudin mengungkapkan, masih ada 13 kawasan perumahan yang rawan banjir saat hujan deras mengguyur Kota Tangsel.
"Dari 31 titik banjir, paling sekarang ada 13 titik lagi. Tersebar di Pondok Aren, Serpong, dan lainnya. Rata-rata air cepat surut. Sedangkan wilayah yang banjir, air bisa sampai ketinggian satu meter," ujarnya, Jumat (26/10/2018).
Data yang diperoleh, kawasan perumahan yang rawan banjir di Kota Tangsel berlokasi di Ciater Permai, Perumahan BPI, Pamulang Indah, Pemulang Estate, Lembah Pinus, dan Komplek Japos.
Kemudian, Puri Bintaro Hijau, Arinda Permai, Jurangmangu Permai, Pondok Safari, Maharta, Pondok Kacang Prima, Komplek Deplu, Jalan Orcar Raya, Pemulang Asri Rosewood, dan kawasan Pesona Serpong.
"Memang penanganan banjir ini masih ada banyak kekurangan. Anggaran kami juga sangat terbatas. Kami punya 50 anggota dan perahu karet hanya 9," jelas Chaerudin.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menyebutkan, banjir di kawasan perumahan umumnya akibat got yang mampet. Sehingga, penanganan drainase dibutuhan perhatian yang sangat serius.
"Sedimentasi pada drainase di Tangsel ini mengkhawatirkan. Kan jumlah sedimentasi drainase luar biasa di kita. Isinya banyak sendal dan sampah plastik," kata Benyamin.
Tidak tanggung-tanggung, penanganan drainase ini menyedot anggaran hingga Rp3 miliar. Dana sebesar itu dibagi ke dalam tiga unit pelaksana teknis (UPT) yang akan membawahi dua atau tiga kecamatan.
"Satu UPT memegang Rp1 miliar lebih dana drainase tersebut. Kita setiap tahun telah menggelontorkan (dana) pemeliharaan drainase di Tangerang Selatan ini," jelasnya.
Setiap satu UPT akan mendapatkan Rp1 miliar. Ia berharap perbaikan rutin drainade itu bisa menangkal banjir saat musim hujan mulai mengguyur Tangsel, terutama di kawasan perumahaan rawan banjir.
Ironisnya, rencana perbaikan dan pemeliharaan drainase tidak diketahui persis perangkat lurah. Seperti diungkapkan Lurah Serua Tomi Patria Edwardi yang mengaku tidak mengetahui program itu.
"UPT itu punya PU, ngebawahin kecamatan dibagi tiga. Sekarang kita masuk UPT mana, ya sudah kita ikutin mereka, kita enggak pernah tahu informasi apa, drainase di mana, yang rusak di mana," pungkas Tomi.
(thm)