Rahmat Sutrisno Resmi Pimpin Kabupaten Cirebon Gantikan Sunjaya
Rahmat Sutrisno Resmi Pimpin Kabupaten Cirebon Gantikan Sunjaya
A
A
A
BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan langsung Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno terkait penunjukkan Rahmat Sutrisno sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Cirebon.
Penunjukkan Rahmat Sutrisno sebagai Plh Bupati Cirebon dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Cirebon menyusul penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus jual beli jabatan. (Baca Juga: KPK OTT Bupati Cirebon dan Amankan Uang Miliaran Rupiah
Diketahui, posisi Wakil Bupati Cirebon sendiri saat ini kosong setelah Selly Andriyany Gantina yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Cirebon diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri untuk maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Uu berharap, Plh Bupati Cirebon serta jajaran pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Uu juga berharap, seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Cirebon mampu manjaga hubungan yang harmonis dan kondusif serta tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dengan kejadian yang ada di Kabupaten Cirebon, kita semua mungkin merasa terpanggil, semua merasa prihatin. Mudah-mudahan di Jawa Barat tidak ada lagi hal seperti itu," kata Uu seusai penyerahan SK Mendagri kepada Rahmat Sutrisno di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (26/10/2018). (Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra Jadi Tersangka
Tak lupa, Uu pun menitipkan pesan agar jajaran pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap melaksanakan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Plh Bupati Cirebon Rahmat Sutrisno menyatakan, pihaknya siap memimpin Kabupaten Cirebon sesuai dengan aturan dan arahan yang ada.
"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Cirebon, kami pertimbangkan salah satu contoh. Kami sudah berjalan menuju pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama. Mungkin itu nanti atas petunjuk dan konsultasi dengan Pemprov Jabar," katanya.
Penunjukkan Rahmat Sutrisno sebagai Plh Bupati Cirebon dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Cirebon menyusul penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus jual beli jabatan. (Baca Juga: KPK OTT Bupati Cirebon dan Amankan Uang Miliaran Rupiah
Diketahui, posisi Wakil Bupati Cirebon sendiri saat ini kosong setelah Selly Andriyany Gantina yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Cirebon diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri untuk maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Uu berharap, Plh Bupati Cirebon serta jajaran pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Uu juga berharap, seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Cirebon mampu manjaga hubungan yang harmonis dan kondusif serta tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dengan kejadian yang ada di Kabupaten Cirebon, kita semua mungkin merasa terpanggil, semua merasa prihatin. Mudah-mudahan di Jawa Barat tidak ada lagi hal seperti itu," kata Uu seusai penyerahan SK Mendagri kepada Rahmat Sutrisno di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (26/10/2018). (Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra Jadi Tersangka
Tak lupa, Uu pun menitipkan pesan agar jajaran pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap melaksanakan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Plh Bupati Cirebon Rahmat Sutrisno menyatakan, pihaknya siap memimpin Kabupaten Cirebon sesuai dengan aturan dan arahan yang ada.
"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Cirebon, kami pertimbangkan salah satu contoh. Kami sudah berjalan menuju pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama. Mungkin itu nanti atas petunjuk dan konsultasi dengan Pemprov Jabar," katanya.
(amm)
Explore More