Kuat di Konsep, Pengamat Ini Sebut Anies Pro Kaum Marjinal
Selasa, 16 Oktober 2018 - 15:41 WIB
Kuat di Konsep, Pengamat Ini Sebut Anies Pro Kaum Marjinal
A
A
A
JAKARTA - Hari ini Anies Baswedan genap setahun memimpin Jakarta. Di mata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, selama setahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlihat lebih pro wong cilik.
"Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, Anis-sandi telah melakukan berbagai kebijakan populis afirmatif, yaitu suatu kebijakan keberpihakan kepada kaum lemah dan bersifat humanis," ujar Trubus saat dihubungi SINDOnews, Selasa (16/10/2018).
Menurut Trubus, latar belakang Anies yang merupakan seorang akademisi membuat dirinya lebih memperhatikan nasib kaum marjinal. "Kebijakan yang fokusnya pada pemberian akses yang lebih luas pada masyarakat lemah dan marjinal telah menjadi karakter tersendiri," sebutnya.
Selain itu, keunggulan kebijakan Anies ada pada kekuatan konsep, meskipun pada awalnya terkesan terburu-buru, dipaksakan atau sekadar memenuhi janji politik. "Dalam beberapa bulan ini Anies cenderung lebih hati-hati, matang dalam bertindak, dan penuh persiapan matang. Tentu ini agak berbeda ketika Anies-Sandi pada tiga sampai enam bulan pertama, yang cenderung terburu-buru bahkan sering terlihat tanpa konsep yang jelas," kata Trubus.
Trubus menyebutkan, pada awal-awal memimpin Jakarta, kebijakan Anies seringkali menjadi polemik dan kontroversial di mata publik Jakarta yang majemuk. Bahkan ketika wagub masih dijabat oleh Sandiaga Uno, publik melihat Sandi lah yang menguasai panggung. Seluruh masalah seolah-olah di tangan wagub Sandi. Bahkan sempat muncul istilah 'the real' gubernur DKI adalah Sandi, bukan Anies.
"Perubahan pola kebijakan Anies tentu sangat kita apresiasi, karena nampaknya pola learning by doing sangat menonjol belakangan ini," jelasnya.
Dengan berbagai upaya yang sungguh-sungguh, lanjut Trubus, ada beberapa kebijakan yang berhasil. Bahkan di era Anies-Sandi, untuk pertama kalinya DKI Jakarta memperoleh predikat wajar tanda pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana sebelumnya DKI selalu mendapat disclaimer.
"Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, Anis-sandi telah melakukan berbagai kebijakan populis afirmatif, yaitu suatu kebijakan keberpihakan kepada kaum lemah dan bersifat humanis," ujar Trubus saat dihubungi SINDOnews, Selasa (16/10/2018).
Menurut Trubus, latar belakang Anies yang merupakan seorang akademisi membuat dirinya lebih memperhatikan nasib kaum marjinal. "Kebijakan yang fokusnya pada pemberian akses yang lebih luas pada masyarakat lemah dan marjinal telah menjadi karakter tersendiri," sebutnya.
Selain itu, keunggulan kebijakan Anies ada pada kekuatan konsep, meskipun pada awalnya terkesan terburu-buru, dipaksakan atau sekadar memenuhi janji politik. "Dalam beberapa bulan ini Anies cenderung lebih hati-hati, matang dalam bertindak, dan penuh persiapan matang. Tentu ini agak berbeda ketika Anies-Sandi pada tiga sampai enam bulan pertama, yang cenderung terburu-buru bahkan sering terlihat tanpa konsep yang jelas," kata Trubus.
Trubus menyebutkan, pada awal-awal memimpin Jakarta, kebijakan Anies seringkali menjadi polemik dan kontroversial di mata publik Jakarta yang majemuk. Bahkan ketika wagub masih dijabat oleh Sandiaga Uno, publik melihat Sandi lah yang menguasai panggung. Seluruh masalah seolah-olah di tangan wagub Sandi. Bahkan sempat muncul istilah 'the real' gubernur DKI adalah Sandi, bukan Anies.
"Perubahan pola kebijakan Anies tentu sangat kita apresiasi, karena nampaknya pola learning by doing sangat menonjol belakangan ini," jelasnya.
Dengan berbagai upaya yang sungguh-sungguh, lanjut Trubus, ada beberapa kebijakan yang berhasil. Bahkan di era Anies-Sandi, untuk pertama kalinya DKI Jakarta memperoleh predikat wajar tanda pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana sebelumnya DKI selalu mendapat disclaimer.
(thm)
