PDIP Dorong Partai Pengusung untuk Serahkan Nama Cawagub ke Anies
Kamis, 11 Oktober 2018 - 21:33 WIB
PDIP Dorong Partai Pengusung untuk Serahkan Nama Cawagub ke Anies
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta partai pengusung baik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra untuk menyerahkan nama kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta (Cawagub) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Harapan kita dengan waktu sesingkat-singkatnya bisa dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh partai pengusung dan disampaikan pada gubernur," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).
Menurut Gembong, percepatan pengusulan nama kandidat Cawagub itu bertujuan agar Anies bisa bekerja secara maksimal karena sudah ada pendamping.
Di samping itu juga, dia khawatir, jika kursi DKI 2 terlalu lama kosong dapat membuat pelayanan di Jakarta berkurang, karena tidak adanya pengawasan.
"Kan bisa segera membahas, sebab kalau terlalu lama ada kekosongan di masyarakat kan pelayanan bisa berkurang," jelasnya.
Menurut Gembong, bekerja menjadi pemimpin Jakarta hanya seorang diri amatlah berat. Apalagi penyerapan anggaran APBD 2018 sangat rendah. Dengan begitu, dibutuhkan pendamping Anies untuk mendorong percepatan penyerapan APBD 2018 ini.
"Sehingga pembangunan bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Mereka sudah menunggu itu, sudah tinggal 2 bulan lagi tapi penyerapan masih sangat-sangat minim. Ini lampu kuning bagi pak gubernur untuk mendorong dan melakukan komunikasi dengan partai pengusung untuk bisa segera menydorkan dua nama dan bisa diselesaikan," tuturnya.
"Harapan kita dengan waktu sesingkat-singkatnya bisa dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh partai pengusung dan disampaikan pada gubernur," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).
Menurut Gembong, percepatan pengusulan nama kandidat Cawagub itu bertujuan agar Anies bisa bekerja secara maksimal karena sudah ada pendamping.
Di samping itu juga, dia khawatir, jika kursi DKI 2 terlalu lama kosong dapat membuat pelayanan di Jakarta berkurang, karena tidak adanya pengawasan.
"Kan bisa segera membahas, sebab kalau terlalu lama ada kekosongan di masyarakat kan pelayanan bisa berkurang," jelasnya.
Menurut Gembong, bekerja menjadi pemimpin Jakarta hanya seorang diri amatlah berat. Apalagi penyerapan anggaran APBD 2018 sangat rendah. Dengan begitu, dibutuhkan pendamping Anies untuk mendorong percepatan penyerapan APBD 2018 ini.
"Sehingga pembangunan bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Mereka sudah menunggu itu, sudah tinggal 2 bulan lagi tapi penyerapan masih sangat-sangat minim. Ini lampu kuning bagi pak gubernur untuk mendorong dan melakukan komunikasi dengan partai pengusung untuk bisa segera menydorkan dua nama dan bisa diselesaikan," tuturnya.
(mhd)
