Pemprov Jateng Gandeng NU Atasi Persoalan Kemasyarakatan

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Selain itu dalam realisasi Ekonomi Pesantren, NU juga bakal dijadikan mitra garda terdepan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sudah menjalin komunikasi intensif dengan PWNU Jawa Tengah yang saat ini memasuki masa transisi. "Sudah ada beberapa kemarin pengurus kita bicara yang pertama kerja sama. List persoalannya kita sampaikan ada banyak hal. Persoalan sosial ekonomi politik sudah kita identifikasi dengan sebuah harapan kita akan bisa membagi peran," kata Ganjar di sela-sela Pelantikan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, Masa Khidmat 2018-2023, Konsolidasi Organisasi menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama, Selasa (2/10/2018).
Hadir dalam acara tersebut Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, Dewan Pertimbangan Presiden KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Ketua MUI Jateng dan wakil ketua DPRD Jateng.
Untuk penerapan prinsip ekonomi kerakyatan, Pemprov Jateng juga bakal menggandeng pesantren. Hal tersebut sekaligus untuk memenuhi janji kampanye meningkatkan perhatian pesantren melalui program Ekotren, ekonomi pesantren. "Dan itu sudah kita identifikasi perlu pelatihan, perlu akses modal perlu pendampingan," katanya.
Selain perekonomian, Ganjar mengaku juga telah menginventarisir berbagai persoalan di Jawa Tengah. Kemiskinan, kematian ibu melahirkan, aksesibilitas penyandang disabilitas dan lainnya. "Perbaikan data, validasi dan aksi-aksi yang memang kita harapkan ini menjadi aksi masif untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya. Ganjar berharap jalinan kerja sama antara Pemprov Jateng dan PWNU semakin baik dan bisa berjalan beriringan.