Tuntut Jadi PNS Tanpa Ujian, GTT/PTT Blitar Mogok Mengajar 8 Hari
Kamis, 20 September 2018 - 15:09 WIB
Tuntut Jadi PNS Tanpa Ujian, GTT/PTT Blitar Mogok Mengajar 8 Hari
A
A
A
BLITAR - Ratusan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) wilayah Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggelar aksi protes dengan cara meninggalkan kegiatan belajar mengajar. Di tengah rekrutmen CPNS tahun 2018, mereka menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa syarat.
"Kami menuntut hak kami, diangkat PNS tanpa syarat, tanpa tes," kata Alfi, juru bicara GTT/PTT kepada SINDOnews, Kamis (20/9/2018).
Unjuk rasa berlangsung di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wonodadi. Aksi diikuti 132 GTT/PTT se-Kecamatan Wonodadi. Mereka bekerja di 21 lembaga pendidikan SD dan SMP.
Menurut Alfi, para GTT/PTT rata-rata telah mengabdi selama 10-20 tahun. Selama itu juga, mereka hanya menerima kesejahteraan Rp100.000-Rp150.000 per bulan. Sementara beban kewajiban yang ditunaikan setara pengajar berstatus PNS. "Karenanya tuntutan pengangkatan PNS ini juga dalam rangka perbaikan kesejahteraan," katanya.
Aksi akan meluas ke tingkat kabupaten dan berlanjut ke pusat. Bersama GTT/PTT daerah lain, mulai Senin (24/9/2018) mereka akan menyampaikan aspirasi ke PGRI pusat di Jakarta. Aksi ini bersama dengan pelaksanaan ujian tengah semester, yakni dimulai Senin lalu hingga Sabtu besok (22/9/2018).
Informasi yang dihimpun, akibat aksi mogok ini pelaksanaan UTS di sejumlah sekolah di Wonodadi minim tenaga pengawas. Meski mengatakan akan terus mogok sampai aspirasi didengar pemerintah, Alfi menolak dikatakan menelantarkan anak didik. "Kami tidak menelantarkan anak didik. Saat ini kami berjuang agar nasib kami tidak ditelantarkan pemerintah," ujarnya.
Pengawas UPTD Dinas Pendidikan Wonodadi Hairi Mustofa membenarkan aksi mogok para GTT/PTT berdampak di sekolah. Apalagi saat ini tengah berlangsung UTS. Karenanya, Hairi yang menjadi Kordinator Wilayah aksi GTT/PTT Wonodadi ini berharap pemerintah segera memberikan solusi.
"Saya tadi pagi ngecek ke sekolah-sekolah. Dampak dari ini, kondisi belajar mengajar memprihatinkan. Bahkan ada sekolah yang soal UTS dibagikan sendiri kepala sekolah dan guru," katanya.
Hairi juga menambahkan, meski berstatus ASN (aparatur sipil negara), dirinya tidak menolak ketika ditunjuk sebagai kordinator wilayah gerakan GTT/PTT. Baginya gerakan ini harus dikawal agar tidak menjadi liar. Mereka (GTT/PTT) mengumpamakan diri sebagai anak yang ngambek kepada bapaknya, yakni Presiden Joko Widodo.
Ngambek agar aspirasi diangkat PNS bisa didengar. Karenanya terhitung hari ini para GTT/PTT akan mogok selama 8 hari. "Rencananya Senin (24/9/2018), aksi mogok ini akan dilakukan serentak se-Indonesia. Secara perwakilan tiap wilayah akan datang ke Jakarta," katanya.
"Kami menuntut hak kami, diangkat PNS tanpa syarat, tanpa tes," kata Alfi, juru bicara GTT/PTT kepada SINDOnews, Kamis (20/9/2018).
Unjuk rasa berlangsung di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wonodadi. Aksi diikuti 132 GTT/PTT se-Kecamatan Wonodadi. Mereka bekerja di 21 lembaga pendidikan SD dan SMP.
Menurut Alfi, para GTT/PTT rata-rata telah mengabdi selama 10-20 tahun. Selama itu juga, mereka hanya menerima kesejahteraan Rp100.000-Rp150.000 per bulan. Sementara beban kewajiban yang ditunaikan setara pengajar berstatus PNS. "Karenanya tuntutan pengangkatan PNS ini juga dalam rangka perbaikan kesejahteraan," katanya.
Aksi akan meluas ke tingkat kabupaten dan berlanjut ke pusat. Bersama GTT/PTT daerah lain, mulai Senin (24/9/2018) mereka akan menyampaikan aspirasi ke PGRI pusat di Jakarta. Aksi ini bersama dengan pelaksanaan ujian tengah semester, yakni dimulai Senin lalu hingga Sabtu besok (22/9/2018).
Informasi yang dihimpun, akibat aksi mogok ini pelaksanaan UTS di sejumlah sekolah di Wonodadi minim tenaga pengawas. Meski mengatakan akan terus mogok sampai aspirasi didengar pemerintah, Alfi menolak dikatakan menelantarkan anak didik. "Kami tidak menelantarkan anak didik. Saat ini kami berjuang agar nasib kami tidak ditelantarkan pemerintah," ujarnya.
Pengawas UPTD Dinas Pendidikan Wonodadi Hairi Mustofa membenarkan aksi mogok para GTT/PTT berdampak di sekolah. Apalagi saat ini tengah berlangsung UTS. Karenanya, Hairi yang menjadi Kordinator Wilayah aksi GTT/PTT Wonodadi ini berharap pemerintah segera memberikan solusi.
"Saya tadi pagi ngecek ke sekolah-sekolah. Dampak dari ini, kondisi belajar mengajar memprihatinkan. Bahkan ada sekolah yang soal UTS dibagikan sendiri kepala sekolah dan guru," katanya.
Hairi juga menambahkan, meski berstatus ASN (aparatur sipil negara), dirinya tidak menolak ketika ditunjuk sebagai kordinator wilayah gerakan GTT/PTT. Baginya gerakan ini harus dikawal agar tidak menjadi liar. Mereka (GTT/PTT) mengumpamakan diri sebagai anak yang ngambek kepada bapaknya, yakni Presiden Joko Widodo.
Ngambek agar aspirasi diangkat PNS bisa didengar. Karenanya terhitung hari ini para GTT/PTT akan mogok selama 8 hari. "Rencananya Senin (24/9/2018), aksi mogok ini akan dilakukan serentak se-Indonesia. Secara perwakilan tiap wilayah akan datang ke Jakarta," katanya.
(amm)
