MRT Fase II Belum Dapat Kepastian Depo Kampung Bandan
Minggu, 09 September 2018 - 19:34 WIB
MRT Fase II Belum Dapat Kepastian Depo Kampung Bandan
A
A
A
JAKARTA - Proyek pembangunan moda transportasi berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) masih tunggu kepastian lahan Kampung Bandan, Jakarta Utara. Target perjanjian kerja sama penggunaan lahan Kampung Bandan sebagai Depo dan pencairan dana pinjaman, molor.
PT MRT Jakarta menargetkan groundbreaking fase II dimulai pada akhir tahun ini dengan target penyelesaian loan agreement atau perjanjian pinjaman luar negeri pada Juli 2018 lalu. Termasuk perjanjian kerjasama penggunaan lahan kampung Bandan antara PT MRT dan PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko mengatakan, perjanjian kerja sama antara PT MRT dengan PT KAI selaku pemilik lahan Kampung Bandan yang akan digunakan untuk Depo MRT masih dalam pembahasan. Begitu juga dengan perjanjian loan agreement sebesar Rp25 triliun yang didapat dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Namun, Sigit enggan menjelaskan lebih detail sudah sampai mana pembahasan dan proses pencairan pinjaman yang ditargetkan oleh PT MRT pada Juli-Agustus itu. "Kami harap perjanjian kerjasama penggunaan lahan atau pencairan segera selesai agar pembangunan bisa dilaksanakan sesuai target akhir tahun ini," kata Sigit Widjiatmoko saat dihubungi pada Minggu (9/9/2018).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik terkejut mendengar belum adanya kepastian penggunaan lahan kampung Bandan sebagai depo. Menurutnya, sebelum adanya perjanjian kerjasama, penggunaan lahan itu belum pasti.
Padahal, kata Taufik, proses pengajuan dana pembangunan fase II sudah dilakukan sejak tahun lalu dan disetujui oleh DPRD DKI.
"Dalam usulan pengajuan dana fase II tahun lalu kan sudah dicantumkan rencana pembangunan berikut dengan tahapannya. Kok sampai sekarang belum ada kepastian lahan. Saya berharap pinjaman tidak dicairkan sebelum adanya rencana pembangunan yang matang," tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu pun akan mempertanyakan masalah ini kepada PT MRT dalam proses pembahasan anggaran perubahan yang tengah dilakukan saat ini. Dia berharap agar semua bisa dipercepat.
"Fase II itu kan harus dilanjutkan sebelum Fase I beroperasi pada Maret 2019. Sekarang Fase I sudah mencapai 95 persen dan sudah ujicoba. Jangan sampai masyarakat yang antusias naik transportasi terkendala pembangunan transportasi yang molor dari target berakibat transportasi tidak terintegrasi" ucapnya.
PT MRT Jakarta menargetkan groundbreaking fase II dimulai pada akhir tahun ini dengan target penyelesaian loan agreement atau perjanjian pinjaman luar negeri pada Juli 2018 lalu. Termasuk perjanjian kerjasama penggunaan lahan kampung Bandan antara PT MRT dan PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko mengatakan, perjanjian kerja sama antara PT MRT dengan PT KAI selaku pemilik lahan Kampung Bandan yang akan digunakan untuk Depo MRT masih dalam pembahasan. Begitu juga dengan perjanjian loan agreement sebesar Rp25 triliun yang didapat dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Namun, Sigit enggan menjelaskan lebih detail sudah sampai mana pembahasan dan proses pencairan pinjaman yang ditargetkan oleh PT MRT pada Juli-Agustus itu. "Kami harap perjanjian kerjasama penggunaan lahan atau pencairan segera selesai agar pembangunan bisa dilaksanakan sesuai target akhir tahun ini," kata Sigit Widjiatmoko saat dihubungi pada Minggu (9/9/2018).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik terkejut mendengar belum adanya kepastian penggunaan lahan kampung Bandan sebagai depo. Menurutnya, sebelum adanya perjanjian kerjasama, penggunaan lahan itu belum pasti.
Padahal, kata Taufik, proses pengajuan dana pembangunan fase II sudah dilakukan sejak tahun lalu dan disetujui oleh DPRD DKI.
"Dalam usulan pengajuan dana fase II tahun lalu kan sudah dicantumkan rencana pembangunan berikut dengan tahapannya. Kok sampai sekarang belum ada kepastian lahan. Saya berharap pinjaman tidak dicairkan sebelum adanya rencana pembangunan yang matang," tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu pun akan mempertanyakan masalah ini kepada PT MRT dalam proses pembahasan anggaran perubahan yang tengah dilakukan saat ini. Dia berharap agar semua bisa dipercepat.
"Fase II itu kan harus dilanjutkan sebelum Fase I beroperasi pada Maret 2019. Sekarang Fase I sudah mencapai 95 persen dan sudah ujicoba. Jangan sampai masyarakat yang antusias naik transportasi terkendala pembangunan transportasi yang molor dari target berakibat transportasi tidak terintegrasi" ucapnya.
(whb)
