Marak Penolakan Deklarasi #GantiPresiden2019, Ini Kata Sandiaga Uno
Selasa, 28 Agustus 2018 - 14:21 WIB
Marak Penolakan Deklarasi #GantiPresiden2019, Ini Kata Sandiaga Uno
A
A
A
BANDUNG - Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahudin Uno enggan berkomentar terkait maraknya larangan deklarasi #GantiPresiden2019 di sejumlah daerah di Tanah Air.
Sandiaga mengatakan, akan memberikan komentar pada tahapan selanjutnya. "Nanti saja ya di titik berikutnya saya akan memberikan statment," kata Sandiaga seusai bersilaturahmi dan meminta restu kepada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan di Kota Bandung, Selasa(28/8/2018).
Kendati demikian, kata Sandi, Pilpres 2019 mendatang harus menjadi ajang pesta demokrasi politik yang menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia berharap, pesta demokrasi di Indonesia harus berlangsung bergembira, fun, dan menyenangkan.
"Asian Games waktunya bersatu. Begitu juga Pilpres 2019 harus bersatu, fun, gembira. Bukan berkelahi dan jangan baperan," kata Sandi saat melakukan safari politik di Kota Bandung, Selasa(28/8/2018).
Seperti diketahui, penolakan deklarasi #GantiPresiden2019 marak terjadi disejumlah daerah. Kelompok masyarakat yang bakal melakukan deklarasi mendapatkan penolakan bahkan dibubarkan.
Sandiaga mengatakan, akan memberikan komentar pada tahapan selanjutnya. "Nanti saja ya di titik berikutnya saya akan memberikan statment," kata Sandiaga seusai bersilaturahmi dan meminta restu kepada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan di Kota Bandung, Selasa(28/8/2018).
Kendati demikian, kata Sandi, Pilpres 2019 mendatang harus menjadi ajang pesta demokrasi politik yang menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia berharap, pesta demokrasi di Indonesia harus berlangsung bergembira, fun, dan menyenangkan.
"Asian Games waktunya bersatu. Begitu juga Pilpres 2019 harus bersatu, fun, gembira. Bukan berkelahi dan jangan baperan," kata Sandi saat melakukan safari politik di Kota Bandung, Selasa(28/8/2018).
Seperti diketahui, penolakan deklarasi #GantiPresiden2019 marak terjadi disejumlah daerah. Kelompok masyarakat yang bakal melakukan deklarasi mendapatkan penolakan bahkan dibubarkan.
(wib)
