Jelang Sidang Paripurna, DPRD Belum Tahu Pengganti Sandi
Minggu, 26 Agustus 2018 - 19:12 WIB
Jelang Sidang Paripurna, DPRD Belum Tahu Pengganti Sandi
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Bestari Barus mengaku belum mengetahui nama pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, sidang paripurna penghentian Sandiaga sebagai orang nomor 2 di DKI Jakarta itu bakal dilakukan Senin 27 Agustus 2018 besok.
"Gini, kalau dalam kapasitas kedinasan saya sampai hari ini belum tahu, karena belum ada surat yang sampai baik dari gubernur ataupun dari pihak-pihak lain yang memang secara dinas harus disampaikan untuk informasi kepada dewan," kata Bestari kepada wartawan, Minggu (26/8/2018).
"Nah itu belum ada, jadi sampai hari ini saya menganggap belum ada," lanjut politikus Partai Nasdem ini.
Bestari menambahkan, berdasarkan aturan yang ada, dua partai pengusung dibolehkan memberi nama pengganti Sandi. (Baca juga: Sandi Diharapkan Hadir pada Sidang Paripurna Pemberhentian Wagub )
"Yang jelas bahwa sebagaimana syarat undang-undang ya harus dua partai pengusung itu masing-masing mendorong atau mencalonkan gitu lho, mengusulkan calon. Ya kalau satu partai mengusungkan nama dua calon ya harus diubah dulu UU-nya, gitu," tuturnya.
"Gini, kalau dalam kapasitas kedinasan saya sampai hari ini belum tahu, karena belum ada surat yang sampai baik dari gubernur ataupun dari pihak-pihak lain yang memang secara dinas harus disampaikan untuk informasi kepada dewan," kata Bestari kepada wartawan, Minggu (26/8/2018).
"Nah itu belum ada, jadi sampai hari ini saya menganggap belum ada," lanjut politikus Partai Nasdem ini.
Bestari menambahkan, berdasarkan aturan yang ada, dua partai pengusung dibolehkan memberi nama pengganti Sandi. (Baca juga: Sandi Diharapkan Hadir pada Sidang Paripurna Pemberhentian Wagub )
"Yang jelas bahwa sebagaimana syarat undang-undang ya harus dua partai pengusung itu masing-masing mendorong atau mencalonkan gitu lho, mengusulkan calon. Ya kalau satu partai mengusungkan nama dua calon ya harus diubah dulu UU-nya, gitu," tuturnya.
(mhd)
