Ulama Panutan Umat, PKS Minta MUI Jabar Tak Komentari #2019GantiPresiden
Kamis, 02 Agustus 2018 - 15:18 WIB
Ulama Panutan Umat, PKS Minta MUI Jabar Tak Komentari #2019GantiPresiden
A
A
A
BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait pro kontra gerakan #2019GantiPresiden sebagai hal yang tidak pantas dilakukan. PKS pun memberikan sindirin keras kepada MUI, agar tidak memasuki wilayah politik praktis.
Sekretaris Umum DPW PKS Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, MUI Jabar seharusnya tak perlu berkomentar soal gerakan #2019GantiPresiden. Dia pun mempertanyakan sikap MUI Jabar tersebut. Sebab, jika mengatasnamakan MUI Jabar, hal itu tidak pantas dilakukan.
"Intinya gak pantas aja yang seperti ini, seseorang bersikap atas nama institusi. Tapi kalau atas nama pribadi, silakan," ujar Abdul Hadi, Kamis (2/8/2018).
Abdul Hadi melanjutkan, ketimbang mengomentari gerakan #2019GantiPresiden, MUI lebih baik fokus pada urusan-urusan keumatan. Dia menegaskan, tidak seharusnya MUI Jabar memasuki wilayah politik praktis.
"Tetaplah semua pada kompetensi kerja masing masing. MUI adalah institusi di negara ini yang ditujukan untuk memberikan nasehat aspek-aspek keagamaan, tidak masuk ke ranah politik," tegasnya.
Abdul Hadi kembali menegaskan, MUI Jabar harus menunjukkan sikap netralnya di tengah-tengah suhu politik yang semakin panas jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan sikap itu, kata Abdul Hadi, MUI Jabar dinilainya justru tak mampu menahan diri.
"Dalam hal-hal politik, sebaiknya MUI menahan diri, tidak perlu berkomentar soal ini. Daripada nanti terbentuk stigma MUI musuh penggemar tagar ganti presiden, kan jelek. MUI panutan kami dalam beragama, jangan bicara pada skup-skup itu, jangan masuk ke area politik praktis," bebernya.
Sekretaris Umum DPW PKS Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, MUI Jabar seharusnya tak perlu berkomentar soal gerakan #2019GantiPresiden. Dia pun mempertanyakan sikap MUI Jabar tersebut. Sebab, jika mengatasnamakan MUI Jabar, hal itu tidak pantas dilakukan.
"Intinya gak pantas aja yang seperti ini, seseorang bersikap atas nama institusi. Tapi kalau atas nama pribadi, silakan," ujar Abdul Hadi, Kamis (2/8/2018).
Abdul Hadi melanjutkan, ketimbang mengomentari gerakan #2019GantiPresiden, MUI lebih baik fokus pada urusan-urusan keumatan. Dia menegaskan, tidak seharusnya MUI Jabar memasuki wilayah politik praktis.
"Tetaplah semua pada kompetensi kerja masing masing. MUI adalah institusi di negara ini yang ditujukan untuk memberikan nasehat aspek-aspek keagamaan, tidak masuk ke ranah politik," tegasnya.
Abdul Hadi kembali menegaskan, MUI Jabar harus menunjukkan sikap netralnya di tengah-tengah suhu politik yang semakin panas jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan sikap itu, kata Abdul Hadi, MUI Jabar dinilainya justru tak mampu menahan diri.
"Dalam hal-hal politik, sebaiknya MUI menahan diri, tidak perlu berkomentar soal ini. Daripada nanti terbentuk stigma MUI musuh penggemar tagar ganti presiden, kan jelek. MUI panutan kami dalam beragama, jangan bicara pada skup-skup itu, jangan masuk ke area politik praktis," bebernya.
(wib)
