Program Rumah DP 0 Rupiah Jadi Prioritas APBD-Perubahan DKI 2018
Kamis, 26 Juli 2018 - 06:07 WIB
Program Rumah DP 0 Rupiah Jadi Prioritas APBD-Perubahan DKI 2018
A
A
A
JAKARTA - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 telah diparipurnakan, kemarin. Sisa Lebih pembiayaan anggaran (SILPA) DKI sebesar Rp13,1 triliun akan dialokasikan untuk program DP 0 Rupiah.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI akan memaksimalkan dana Silpa sebesar Rp13,1 triliun untuk program rumah DP Rp0 di beberapa lokasi. "Akan diajukan saat pembahasan APBD Perubahan 2018. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menyusun rancangan kegiatan pemerintah daerah (RKPD) APBD Perubahan," kata Saefullah di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018 kemarin.
Saefullah menjelaskan, pembangunan DP 0 Rupiah pada 2018 bukan hanya dilakukan di Pondok Kelapa saja. Sejumlah lokasi yang telah disiapkan antara lain, di depo light rail transit (LRT) di jalan Pegangsaan II, Jakarta Utara dan Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur.
Nantinya, lanjut Saefullah, Pemprov DKI akan meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun rusunami yang akan masuk ke dalam skema pembiayan DP Rp0. Menurutnya, Jumlah unit yang akan dibangun oleh BUMD DKI itu terbilang cukup banyak sehingga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan, khususnya hunian bagi masyarakat kelas menengah Ibu Kota.
"Di depo LRT Pegangsaan saja, rencananya akan dibangun lima tower dengan total 1.200 unit. Saya kira jumlah ini cukup signifikan dan akan dikerjakan oleh Jakpro," ungkapnya.
Selain itu, kata Saefullah PT Jakpro juga memiliki lahan di Jalan Ahmad Yani seluas 3.000 m2 dan beberapa lokasi di kawasan Rorotan, Jakarta Utara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun lebih banyak unit rumah DP Rp0.
Kendati demikian, dia belum bisa menjabarkan berapa dana yang disiapkan untuk pembangunan rusunami DP Rp0 pada tahun ini yang diambil dari Silpa. "Untuk anggarannya kami akan rapatkan terlebih dahulu. Ini kan baru disetujui, butuh sekitar 2-3 hari akan diselesaikan di internal eksekutif," ungkapnya.
Diketahui, Pemprov DKI menugaskan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk membangun pilot project rusunami DP Rp0 di Jakarta Timur yang diberi nama Klapa Village. PD Pembangunan Sarana Jaya menggandeng PT Totalindo Eka Persada Tbk. Sarana Jaya memiliki porsi mayoritas dalam KSO dengan Totalindo yakni sebesar 75%.
Keduanya akan membangun dua tower hunian di lahan 1,4 ha di mana satu tower dengan kapasitas sebanyak 703 unit dengan klasifikasi tipe 21 dan tipe 36.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono akan melihat terlebih dahulu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan 2018. Menurutnya, dari situlah RKPD bisa terlihat, apakah program DP 0 Rupiah masuk dan bagaimana pengalokasiannya.
"Kita tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju penggunaan silpa 2017 untuk program DP 0 Rupiah sebelum melihat RKPD-nya," ujarnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI akan memaksimalkan dana Silpa sebesar Rp13,1 triliun untuk program rumah DP Rp0 di beberapa lokasi. "Akan diajukan saat pembahasan APBD Perubahan 2018. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menyusun rancangan kegiatan pemerintah daerah (RKPD) APBD Perubahan," kata Saefullah di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018 kemarin.
Saefullah menjelaskan, pembangunan DP 0 Rupiah pada 2018 bukan hanya dilakukan di Pondok Kelapa saja. Sejumlah lokasi yang telah disiapkan antara lain, di depo light rail transit (LRT) di jalan Pegangsaan II, Jakarta Utara dan Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur.
Nantinya, lanjut Saefullah, Pemprov DKI akan meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun rusunami yang akan masuk ke dalam skema pembiayan DP Rp0. Menurutnya, Jumlah unit yang akan dibangun oleh BUMD DKI itu terbilang cukup banyak sehingga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan, khususnya hunian bagi masyarakat kelas menengah Ibu Kota.
"Di depo LRT Pegangsaan saja, rencananya akan dibangun lima tower dengan total 1.200 unit. Saya kira jumlah ini cukup signifikan dan akan dikerjakan oleh Jakpro," ungkapnya.
Selain itu, kata Saefullah PT Jakpro juga memiliki lahan di Jalan Ahmad Yani seluas 3.000 m2 dan beberapa lokasi di kawasan Rorotan, Jakarta Utara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun lebih banyak unit rumah DP Rp0.
Kendati demikian, dia belum bisa menjabarkan berapa dana yang disiapkan untuk pembangunan rusunami DP Rp0 pada tahun ini yang diambil dari Silpa. "Untuk anggarannya kami akan rapatkan terlebih dahulu. Ini kan baru disetujui, butuh sekitar 2-3 hari akan diselesaikan di internal eksekutif," ungkapnya.
Diketahui, Pemprov DKI menugaskan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk membangun pilot project rusunami DP Rp0 di Jakarta Timur yang diberi nama Klapa Village. PD Pembangunan Sarana Jaya menggandeng PT Totalindo Eka Persada Tbk. Sarana Jaya memiliki porsi mayoritas dalam KSO dengan Totalindo yakni sebesar 75%.
Keduanya akan membangun dua tower hunian di lahan 1,4 ha di mana satu tower dengan kapasitas sebanyak 703 unit dengan klasifikasi tipe 21 dan tipe 36.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono akan melihat terlebih dahulu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan 2018. Menurutnya, dari situlah RKPD bisa terlihat, apakah program DP 0 Rupiah masuk dan bagaimana pengalokasiannya.
"Kita tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju penggunaan silpa 2017 untuk program DP 0 Rupiah sebelum melihat RKPD-nya," ujarnya.
(whb)
