Guru Paud di Kabupaten Tangerang Dibayar Rp75 Ribu Sebulan
Minggu, 22 Juli 2018 - 03:32 WIB
Guru Paud di Kabupaten Tangerang Dibayar Rp75 Ribu Sebulan
A
A
A
TANGERANG - Nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), di Kabupaten Tangerang, nelangsa. Bagaimana tidak, sebulan para guru ini hanya digaji sebesar Rp75-400.000.
Bahkan, banyak guru Paud yang tidak mendapatkan bayaran sama sekali dalam sebulan. Hebatnya, pengorbanan para guru Paud ini, hanya didorong oleh semangat untuk mencerdaskan anak bangsa.
Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah mengaku sangat prihatin.
"Kalau lembaga (Paud) ada sebanyak 1.300 dengan tenaga 8.000 orang. Pemerintah sudah memberikan BOP untuk perbaikan sarana dan prasarana," kata Intan kepada SINDOnews pada Sabtu, 21 Juli 2018 kemarin.
Meski demikian, lanjut Intan, tidak semua lembaga Paud itu mendapatkan BOP. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan atau gaji guru Paud perbulannya. Sehingga, tidak sedikit yang tidak digaji.
"Dari 1.300 lembaga, hanya 430 lembaga yang dapat. Itu yang sudah diverifikasi tahun 2017. Yang saya tekankan bagaimana supaya tingkat kesejahteraan pendidik Paud ditingkatkan," ujarnya.
Peningkatan kesejahteraan itu, menurut Intan, hematnya bukan melulu soal materi. Tetapi juga berbagai fasilitas penunjang dan pendidikan untuk guru-guru Paud."Saya tekankan, insentif guru Paud harus digulirkan. Insentifnya belum ada, jadi dari BOP saja. Satu anak Rp600.000 per tahun. Dari jumlah itu, 15% untuk tenaga pendidik. Itu pun tidak semua dapat," jelasnya.
Meski ada sebagian guru Paud yang baru mengenyam pendidikan SMA, namun diakuinya sebagian besar guru itu sudah berpendidikan S1. Hal ini sudah cukup mumpuni, sebagai tenaga pengajar Paud.
"Idealnya digaji Rp1 juta perbulan. Itu minimal. Tetapi berapapun nilai yang telah diberikan, kami sangat mengapresiasi. Bahkan ada yang enggak digaji. Terutama SPS, kesatuan Paud sejenis," ungkapnya.
Intan menuturkan, ada sejumlah kecil guru Paud yang telah mendapatkan insentif pemerintah dengan nominal Rp430.000 per bulan. Nilai itu di luar tambahan dari BOP, namun, jumlahnya hanya sebanyak 110 guru.
"Bayangkan, dari 8.000 guru Paud yang ada di Kabupaten Tangerang, hanya 110 guru yang mendapat insentif. Sisanya, tidak dapat sama sekali. Dari BOP pun, sebagian besar tidak dapat," paparnya.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal mengungkapkan, anggaran pendidikan dari Provinsi Banten itu sangat besar, mencapai Rp1,3 triliun dari dana APBD Provinsi Banten 2017 dan sebanyak Rp2 triliun untuk dana BOS. Tetapi tidak ada untuk Paud.
Faizal mengaku dilematis, sebab Paud merupakan pendidikan prasekolah dan payung hukumnya masih belum ada. Kalaupun ada pemerintah daerah yang memberikan insentif, sifatnya kebijakan.
"Tidak semua daerah memiliki kebijakan yang sama. Nanti saya cek, ada atau tidaknya anggaran untuk Paud, karena ini rentetan pendidikan. Nanti gajinya kurang, pendidikannya kurang bagus," ucapnya.
Bahkan, banyak guru Paud yang tidak mendapatkan bayaran sama sekali dalam sebulan. Hebatnya, pengorbanan para guru Paud ini, hanya didorong oleh semangat untuk mencerdaskan anak bangsa.
Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah mengaku sangat prihatin.
"Kalau lembaga (Paud) ada sebanyak 1.300 dengan tenaga 8.000 orang. Pemerintah sudah memberikan BOP untuk perbaikan sarana dan prasarana," kata Intan kepada SINDOnews pada Sabtu, 21 Juli 2018 kemarin.
Meski demikian, lanjut Intan, tidak semua lembaga Paud itu mendapatkan BOP. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan atau gaji guru Paud perbulannya. Sehingga, tidak sedikit yang tidak digaji.
"Dari 1.300 lembaga, hanya 430 lembaga yang dapat. Itu yang sudah diverifikasi tahun 2017. Yang saya tekankan bagaimana supaya tingkat kesejahteraan pendidik Paud ditingkatkan," ujarnya.
Peningkatan kesejahteraan itu, menurut Intan, hematnya bukan melulu soal materi. Tetapi juga berbagai fasilitas penunjang dan pendidikan untuk guru-guru Paud."Saya tekankan, insentif guru Paud harus digulirkan. Insentifnya belum ada, jadi dari BOP saja. Satu anak Rp600.000 per tahun. Dari jumlah itu, 15% untuk tenaga pendidik. Itu pun tidak semua dapat," jelasnya.
Meski ada sebagian guru Paud yang baru mengenyam pendidikan SMA, namun diakuinya sebagian besar guru itu sudah berpendidikan S1. Hal ini sudah cukup mumpuni, sebagai tenaga pengajar Paud.
"Idealnya digaji Rp1 juta perbulan. Itu minimal. Tetapi berapapun nilai yang telah diberikan, kami sangat mengapresiasi. Bahkan ada yang enggak digaji. Terutama SPS, kesatuan Paud sejenis," ungkapnya.
Intan menuturkan, ada sejumlah kecil guru Paud yang telah mendapatkan insentif pemerintah dengan nominal Rp430.000 per bulan. Nilai itu di luar tambahan dari BOP, namun, jumlahnya hanya sebanyak 110 guru.
"Bayangkan, dari 8.000 guru Paud yang ada di Kabupaten Tangerang, hanya 110 guru yang mendapat insentif. Sisanya, tidak dapat sama sekali. Dari BOP pun, sebagian besar tidak dapat," paparnya.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal mengungkapkan, anggaran pendidikan dari Provinsi Banten itu sangat besar, mencapai Rp1,3 triliun dari dana APBD Provinsi Banten 2017 dan sebanyak Rp2 triliun untuk dana BOS. Tetapi tidak ada untuk Paud.
Faizal mengaku dilematis, sebab Paud merupakan pendidikan prasekolah dan payung hukumnya masih belum ada. Kalaupun ada pemerintah daerah yang memberikan insentif, sifatnya kebijakan.
"Tidak semua daerah memiliki kebijakan yang sama. Nanti saya cek, ada atau tidaknya anggaran untuk Paud, karena ini rentetan pendidikan. Nanti gajinya kurang, pendidikannya kurang bagus," ucapnya.
(whb)
