Mahasiswa Siapkan Aksi Jika Polda Jabar Tak Usut Kasus Gedung Damkar
Kamis, 12 Juli 2018 - 19:51 WIB
Mahasiswa Siapkan Aksi Jika Polda Jabar Tak Usut Kasus Gedung Damkar
A
A
A
BANDUNG - Sejumlah elemen mahasiswa Bogor siap melakukan aksi unjuk rasa di Markas Polda Jawa Barat di Bandung, jika pengusutan dugaan penyelewengan proyek Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor tidak dilakukan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Sosial BEM Fakultas Hukum UIKA Bogor Fatholloh Fawait. Menurut pria yang akrab disapa Sihol ini Polda Jawa Barat diminta segera turun ke Kabupaten Bogor untuk mengecek dan menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dana dalam proyek Pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor tahun anggaran 2018.
"Jika tidak ada kejelasan dari Polda Jabar maka biar mahasiswa yang akan turun ke jalan dan ke Mapolda Jabar untuk mewakili suara rakyat Kabupaten Bogor," kata Sihol kepada SINDOnews, Kamis (12/7/2018).
Menurut Sihol, sudah jelas ada kejanggalan seharusnya Tipikor Polda Jabar pro aktif segera turun ke Kabupaten Bogor.
Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah yang juga mantan Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB). Menurut Rahmat, penyidik Polda Jabar harus segera turun dan memeriksa adanya dugaan penyelewengan proyek Gedung Damkar di Kabupaten Bogor, agar persoalannya menjadi terang benderang.
"Kita minta penyidik Polda Jabar bergerak cepat, memanggil pemenang proyeknya dan Kadis Damkarnya karena jelas ini aduan dari masyarakat Kabupaten Bogor sendiri," timpal Rahmat.
Menurut mahasiswa hukum ini, pihaknya juga akan mengerahkan massa mahasiswa ke Mapolda Jabar jika penyidik Tipikor tidak segera turun mengecek ke Kabupaten Bogor.
Sebelumnya Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa kejanggalan yang berpotensi merugikan kerugian negara yaitu, Pertama, terkait Proyek Belanja jasa konsultan penyusunan DED gedung kantor dinas pemadam kebakaran yang dipercayakan kepada PT 4 CK yang beralamat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dimana anggaran yang dihabiskan mencapai Rp442.612.500.
"Angka ini kelewat mahal untuk jenis pekerjaan di atas, sebenarnya terdapat tawaran yang lebih rendah dari perusahaan lainnya namun digugurkan," ungkap Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Senin 9 Juli 2018.
Kedua, belanja jasa konsultan dan pengawasan yang dijalankan oleh PT AC beralamat di Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp433.367.000.
"Lagi-lagi pihak dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor lebih senang memenangkan perusahaan dengan tawaran kontrak yang tinggi dibandingkan yang lebih efisien," timpal Jajang.
Ketiga, belanja untuk konstruksi gedung. Perusahaan yang beruntung memenangkan proyek ini adalah PT BKN yang beralamat di Ciracas, Jakarta Timur.
"Lagi-lagi ada dalam proyek ini dilihat dari nilai proyek yang disepakati sebesar Rp18.750.400.000. Angka ini menurut kami kelewat mahal, sebenarnya Pemkab Bogor bisa menghemat besar jika mempertimbangkan tawaran dari beberapa perusahaan dengan tawaran yang efisien," ujar Jajang.
Berdasarkan data di atas, diduga ada permainan dalam pelaksanaan pembangunan gedung dinas pemadam kebakaran khusus tahun anggaran 2018. Di mana potensi kebocoran tidak sedikit mencapai Rp1,9 miliar.
"Oleh karena itu, CBA mendorong pihak berwenang khususnya Polda Jabar untuk menindaklanjuti temuan di atas," pungkas Jajang.
Sementara itu Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar ketika dikonfirmasi terkait kasus tersebut tidak menjawab pesan WhatsApp yang dikirimkan SINDOnews. Ketika di telepon lewat nomor ponselnya tidak aktif. Hingga berita ini diturunkan belum juga mendapat tanggapan dari Polda Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Sosial BEM Fakultas Hukum UIKA Bogor Fatholloh Fawait. Menurut pria yang akrab disapa Sihol ini Polda Jawa Barat diminta segera turun ke Kabupaten Bogor untuk mengecek dan menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dana dalam proyek Pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor tahun anggaran 2018.
"Jika tidak ada kejelasan dari Polda Jabar maka biar mahasiswa yang akan turun ke jalan dan ke Mapolda Jabar untuk mewakili suara rakyat Kabupaten Bogor," kata Sihol kepada SINDOnews, Kamis (12/7/2018).
Menurut Sihol, sudah jelas ada kejanggalan seharusnya Tipikor Polda Jabar pro aktif segera turun ke Kabupaten Bogor.
Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah yang juga mantan Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB). Menurut Rahmat, penyidik Polda Jabar harus segera turun dan memeriksa adanya dugaan penyelewengan proyek Gedung Damkar di Kabupaten Bogor, agar persoalannya menjadi terang benderang.
"Kita minta penyidik Polda Jabar bergerak cepat, memanggil pemenang proyeknya dan Kadis Damkarnya karena jelas ini aduan dari masyarakat Kabupaten Bogor sendiri," timpal Rahmat.
Menurut mahasiswa hukum ini, pihaknya juga akan mengerahkan massa mahasiswa ke Mapolda Jabar jika penyidik Tipikor tidak segera turun mengecek ke Kabupaten Bogor.
Sebelumnya Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa kejanggalan yang berpotensi merugikan kerugian negara yaitu, Pertama, terkait Proyek Belanja jasa konsultan penyusunan DED gedung kantor dinas pemadam kebakaran yang dipercayakan kepada PT 4 CK yang beralamat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dimana anggaran yang dihabiskan mencapai Rp442.612.500.
"Angka ini kelewat mahal untuk jenis pekerjaan di atas, sebenarnya terdapat tawaran yang lebih rendah dari perusahaan lainnya namun digugurkan," ungkap Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Senin 9 Juli 2018.
Kedua, belanja jasa konsultan dan pengawasan yang dijalankan oleh PT AC beralamat di Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp433.367.000.
"Lagi-lagi pihak dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor lebih senang memenangkan perusahaan dengan tawaran kontrak yang tinggi dibandingkan yang lebih efisien," timpal Jajang.
Ketiga, belanja untuk konstruksi gedung. Perusahaan yang beruntung memenangkan proyek ini adalah PT BKN yang beralamat di Ciracas, Jakarta Timur.
"Lagi-lagi ada dalam proyek ini dilihat dari nilai proyek yang disepakati sebesar Rp18.750.400.000. Angka ini menurut kami kelewat mahal, sebenarnya Pemkab Bogor bisa menghemat besar jika mempertimbangkan tawaran dari beberapa perusahaan dengan tawaran yang efisien," ujar Jajang.
Berdasarkan data di atas, diduga ada permainan dalam pelaksanaan pembangunan gedung dinas pemadam kebakaran khusus tahun anggaran 2018. Di mana potensi kebocoran tidak sedikit mencapai Rp1,9 miliar.
"Oleh karena itu, CBA mendorong pihak berwenang khususnya Polda Jabar untuk menindaklanjuti temuan di atas," pungkas Jajang.
Sementara itu Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar ketika dikonfirmasi terkait kasus tersebut tidak menjawab pesan WhatsApp yang dikirimkan SINDOnews. Ketika di telepon lewat nomor ponselnya tidak aktif. Hingga berita ini diturunkan belum juga mendapat tanggapan dari Polda Jawa Barat.
(sms)
