Pangdam Siliwangi Sebut Sistem Rayon Perawatan BPJS Rugikan Prajurit

CIMAHI - Sistem perawatan bagi prajurit TNI dengan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dianggap cukup merugikan. Hal itu diungkapkan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan saat memantau pembangunan gedung baru dan kelengkapan fasilitas kesehatan di RS Dustira, Kota Cimahi, Kamis (12/7/2018).

"Khusus untuk birokrasi sistem perawatan di TNI dengan adanya BPJS kesehatan ini kami sedikit dirugikan," ucapnya.

Dia menjelaskan, BPJS membuat rujukan pelayanan kesehatan sistem rayon sehingga seperti mengotak-ngotakkan. Di militer tidak mengenal sistem rayon tapi sistem kesehatannya adalah sistem rujukan, mulai dari batalion, kodim, hingga tingkatan rumah sakit yang memiliki peralatan dan fasilitas lebih lengkap. Hal tersebut perlu diluruskan karena akan merugikan institusi TNI.

Melalui sistem rayon tersebut, ketika rumah sakit militer memiliki fasilitas yang bagus dan mencukupi tapi karena ada batasan koridor BPJS jadi terbelenggu. Sebab, militer ketika akan memeriksakan kesehatan tidak bisa ke rayon lain. Ini yang perlu disuarakan dan disampaikan sehingga ada titik temu agar militer tidak dirugikan. Artinya, dengan fasilitas yang lebih, masyarakat juga tetap terlayani dan militer juga ter-cover

Sejauh ini sistem rujukan di militer ada tersendiri dan khusus yang selama ini sudah berjalan di lingkungan TNI. Sistem rujukan berjalan namun sistem administrasi penunjang tidak bisa melakukan klaim ke BPJS ketika melakukan rujukan seperti di TNI. Jika dahulu militer membawa surat dari PPK satu untuk dirujuk ke rumah sakit, tapi sekarang tidak bisa karena sistemnya online.

"Kita dikotak-kotak, dibelenggu, diikat dengan sistem online. Tapi ketika sudah mendaftar online, namanya tidak ada karena sudah masuk kotak dalam rayon tertentu," tuturnya.

Pada kesempatan kunjungannya tersebut Pangdam yang didampingi Kakesdam III/Slw Kolonel Ckm Purwo Setyanto dan Karumkit RS Dustira Kolonel Ckm Agus Ridho Utama juga meletakkan batu pertama pembangunan Ruang Stroke Center yang didanai dari dana murni PNBP. Gedung Stroke Center ini khusus menangani kasus stroke dan terdiri dari 12 tempat tidur yang terbagi ruang VIP, isolasi, dan pasien.