Inkindo Minta DKI Sinkronkan Aturan dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa
Rabu, 11 Juli 2018 - 19:13 WIB
Inkindo Minta DKI Sinkronkan Aturan dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta menegaskan siap membantu pembangunan di Ibu Kota dengan menurunkan sejumlah konsultan. Namun Inkindo berharap Pemprov DKI mensinkronkan beberapa aturan dengan perpres baru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ketua Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan, mengatakan, pihaknya selalu siap membantu membangun DKI Jakarta, termasuk menjawab tantangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang sebelumnya meminta dukungan Inkindo DKI.
Untuk itu, Imam mengatakan akan melakukan audensi dengan pemprov DKI Jakarta dalam Forum Grup Discussion (FGD). “Ada kebanggaan dimana kami bisa berkontribusi lebih kepada Jakarta,” ujar Imam kepada wartawan di sela-sela sosialisasi Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar DPP Inkindo DKI Jakarta, di Gedung Jakarta Design Centre (JDC), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 11 Juli 2018.
Menurut dia, Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disosialisaikan kepada anggota mengingat banyak hal baru dibanding Perpres No 54/2010.
Beberapa hal baru itu antara lain soal perencanaan pengadaan,agen pengadaan, swakelola, repeat order, E-Reverse Auction, pengecualian, penelitian, E-market Place, dan layanan sengketa. Namun, pelaksanaan Perpres tersebut dianggap tidak akan efektif jika tidak didukung oleh peraturan di daerah.
Inkindo melihat di DKI masih terdapat beberapa aturan yang belum sinkron dengan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Antara lain masih ada lelang konsultan tanpa segmentasi,penentuan HPS Pagu belum jelas, dan masih ada pembuktian/klarifikasi harus lengkap.
Selain itu, jenis kontrak manmonth tapi pembayarannya disesuaikan dengan progres fisik, penyerapan anggaran selalu di akhir proyek atau akhir tahun, dan kontrak Lumpsum masih mempersyaratkan backup invoice.
"Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi persamaan persepsi antara penyedia jasa konsultansi dan para pemanggu kepentingan, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif," katanya. Sosialisasi ini dihadari ratusan perwakilan perusahaan konsultan dan menghadirkan Ketua LKPP Agus Prabowo sebagai nara sumber.
Imam menyebutkan, saat ini anggota Inkindo DKI Jakarta yang terdata resmi sebanyak 780 perusahaan. Anggota ini memiliki kredibilitas mumpuni, mulai dari jasa konsultan, jasa keuangan, hingga jasa lainnya.
Di DKI sendiri dalam kepempimpinan Anies-Sandi, terdapat beragam program yang digulirkan. Mulai dari pembangunan MRT, LRT, DP 0 persen, hingga program OK OCE.
Dari program itu, Imam melihat Inkindo bisa terlibat diantaranya. Termasuk soal rumah DP 0 % dan program OK Oce yang didedungkan. Menurutnya Inkindo bisa berkontribusi dalam memberikan pengarahan kepada industri kecil.
“Kami juga bisa menjadi pemantau dalam kegiatan ini,” ucapnya sembari mengatakan Inkindo bisa menjadi pengawas.
Ketua Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan, mengatakan, pihaknya selalu siap membantu membangun DKI Jakarta, termasuk menjawab tantangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang sebelumnya meminta dukungan Inkindo DKI.
Untuk itu, Imam mengatakan akan melakukan audensi dengan pemprov DKI Jakarta dalam Forum Grup Discussion (FGD). “Ada kebanggaan dimana kami bisa berkontribusi lebih kepada Jakarta,” ujar Imam kepada wartawan di sela-sela sosialisasi Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar DPP Inkindo DKI Jakarta, di Gedung Jakarta Design Centre (JDC), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 11 Juli 2018.
Menurut dia, Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disosialisaikan kepada anggota mengingat banyak hal baru dibanding Perpres No 54/2010.
Beberapa hal baru itu antara lain soal perencanaan pengadaan,agen pengadaan, swakelola, repeat order, E-Reverse Auction, pengecualian, penelitian, E-market Place, dan layanan sengketa. Namun, pelaksanaan Perpres tersebut dianggap tidak akan efektif jika tidak didukung oleh peraturan di daerah.
Inkindo melihat di DKI masih terdapat beberapa aturan yang belum sinkron dengan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Antara lain masih ada lelang konsultan tanpa segmentasi,penentuan HPS Pagu belum jelas, dan masih ada pembuktian/klarifikasi harus lengkap.
Selain itu, jenis kontrak manmonth tapi pembayarannya disesuaikan dengan progres fisik, penyerapan anggaran selalu di akhir proyek atau akhir tahun, dan kontrak Lumpsum masih mempersyaratkan backup invoice.
"Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi persamaan persepsi antara penyedia jasa konsultansi dan para pemanggu kepentingan, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif," katanya. Sosialisasi ini dihadari ratusan perwakilan perusahaan konsultan dan menghadirkan Ketua LKPP Agus Prabowo sebagai nara sumber.
Imam menyebutkan, saat ini anggota Inkindo DKI Jakarta yang terdata resmi sebanyak 780 perusahaan. Anggota ini memiliki kredibilitas mumpuni, mulai dari jasa konsultan, jasa keuangan, hingga jasa lainnya.
Di DKI sendiri dalam kepempimpinan Anies-Sandi, terdapat beragam program yang digulirkan. Mulai dari pembangunan MRT, LRT, DP 0 persen, hingga program OK OCE.
Dari program itu, Imam melihat Inkindo bisa terlibat diantaranya. Termasuk soal rumah DP 0 % dan program OK Oce yang didedungkan. Menurutnya Inkindo bisa berkontribusi dalam memberikan pengarahan kepada industri kecil.
“Kami juga bisa menjadi pemantau dalam kegiatan ini,” ucapnya sembari mengatakan Inkindo bisa menjadi pengawas.
(mhd)
