Garap Proyek Bandara, PT Gudang Garam Terkendala Pembebasan Lahan
Garap Proyek Bandara, PT Gudang Garam Terkendala Pembebasan Lahan
A
A
A
KEDIRI - Pembebasan lahan untuk proyek bandara senilai Rp10 triliun di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri belum tuntas. Tak sedikit warga yang belum mau melepas kepemilikan tanah. Sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab proyek bandara PT Gudang Garam Tbk Kediri berjanji akan mematuhi seluruh prosedur yang ditentukan pemerintah.
"Kami tetap menghormati hak warga yang belum bersedia melepaskan lahan," ujar Direksi PT Gudang Garam Tbk Istata Taswin Sidharta usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Grand Surya, Kediri, Selasa (26/6).
Dia juga menegaskan pembebasan lahan untuk bandara melibatkan pemerintah daerah. Tanpa kelengkapan seluruh persyaratan PT Gudang Garam belum akan memulai pembangunan. "Kalau masih ada warga yang menolak pembebasan masak harus dipaksa. Saya tak bisa memastikan kapan (pembangunan) akan dimulai, " ujar Istata.
Dalam kesempatan itu Istata juga menyinggung keterkaitan pembangunan bandara dengan bisnis. Dia mengatakan PT Gudang Garam masih fokus pada bisnis rokok. Pembangunan bandara dipastikan bukan bentuk usaha baru perusahaan.
Fluktuasi harga tanah yang menjadi obyek pembebasan lahan (bandara) menjadi salah satu alasannya. Sejak dipastikan akan berdiri bandara, harga (tanah) di kawasan pembangunan meningkat lima kali lipat dari harga standar.
Karenanya perusahaan juga membatasi biaya pembangunan (bandara) maksimal Rp 10 triliun. Istata juga berdalih pembangunan bandara sebagai wujud kontribusi perusahaan kepada masyarakat Kediri.
"Ini (bandara) bukan bisnis baru. Tetapi kontribusi kepada negara, "ungkap Istata. Kendati demikian jika keberadaan bandara bisa bersinergi dengan Surya Air, yakni bisnis transportasi udara milik PT Gudang Garam, perusahaan akan melakukannya.
Kalaupun itu terjadi (sinergi bisnis), Istata menyebutnya sebagai bonus. Bukan bisnis baru. Terkait proyek bandara ini sejauh ini PT Gudang Garam juga belum membangun kerjasama atau komitmen dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Dewi (35) warga Kecamatan Tarokan membenarkan masih banyak warga yang belum bersedia melepas lahannya untuk bandara. Negosiasi yang berjalan masih berlangsung alot. Kendati demikian tidak sedikit warga yang menerima proyek pembebasan lahan dengan senang hati.
"Banyak yang mendadak banyak duit setelah menerima pembebasan. Karena harga tanah menjadi tinggi. Intinya secara sosial banyak bermunculan OKB (orang kaya baru), " tuturnya.
"Kami tetap menghormati hak warga yang belum bersedia melepaskan lahan," ujar Direksi PT Gudang Garam Tbk Istata Taswin Sidharta usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Grand Surya, Kediri, Selasa (26/6).
Dia juga menegaskan pembebasan lahan untuk bandara melibatkan pemerintah daerah. Tanpa kelengkapan seluruh persyaratan PT Gudang Garam belum akan memulai pembangunan. "Kalau masih ada warga yang menolak pembebasan masak harus dipaksa. Saya tak bisa memastikan kapan (pembangunan) akan dimulai, " ujar Istata.
Dalam kesempatan itu Istata juga menyinggung keterkaitan pembangunan bandara dengan bisnis. Dia mengatakan PT Gudang Garam masih fokus pada bisnis rokok. Pembangunan bandara dipastikan bukan bentuk usaha baru perusahaan.
Fluktuasi harga tanah yang menjadi obyek pembebasan lahan (bandara) menjadi salah satu alasannya. Sejak dipastikan akan berdiri bandara, harga (tanah) di kawasan pembangunan meningkat lima kali lipat dari harga standar.
Karenanya perusahaan juga membatasi biaya pembangunan (bandara) maksimal Rp 10 triliun. Istata juga berdalih pembangunan bandara sebagai wujud kontribusi perusahaan kepada masyarakat Kediri.
"Ini (bandara) bukan bisnis baru. Tetapi kontribusi kepada negara, "ungkap Istata. Kendati demikian jika keberadaan bandara bisa bersinergi dengan Surya Air, yakni bisnis transportasi udara milik PT Gudang Garam, perusahaan akan melakukannya.
Kalaupun itu terjadi (sinergi bisnis), Istata menyebutnya sebagai bonus. Bukan bisnis baru. Terkait proyek bandara ini sejauh ini PT Gudang Garam juga belum membangun kerjasama atau komitmen dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Dewi (35) warga Kecamatan Tarokan membenarkan masih banyak warga yang belum bersedia melepas lahannya untuk bandara. Negosiasi yang berjalan masih berlangsung alot. Kendati demikian tidak sedikit warga yang menerima proyek pembebasan lahan dengan senang hati.
"Banyak yang mendadak banyak duit setelah menerima pembebasan. Karena harga tanah menjadi tinggi. Intinya secara sosial banyak bermunculan OKB (orang kaya baru), " tuturnya.
(vhs)
Explore More