Kantor DPC PDI-P Banyumas Dikepung Ormas Terkait Tuduhan Money Politics

BANYUMAS - Kantor DPC PDIP Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dikepung sejumlah ormas pada Selasa siang (26/6/2018). Aksi ini terkait dengan adanya aksi sepihak Satgas PDIP yang menuduh adanya dugaan money politics dalam acara tradisi pengajian warga Nahdlatul Ulama.

Semula massa Banser dan ini masih dalam kondisi berkerumun di depan Kantor DPC PDIP Banyumas. Namun massa tiba-tiba merengsek ke teras kantor saat salah seorang tim sukses pasangan Calon Bupati Ahmad Husein-Sadewo yaitu Muhsonudin datang ke Kantor DPC PDI dengan sikap yang dianggap membuat suasana menjadi memanas.

Muhsonudin yang saat itu datang tiba-tiba menanyai massa Banser dengan sikap yang tidak menyenangkan. Massa sempat marah karena sikap tersebut dinilai sangat arogan.

Suasana memanas ini akhirnya ditengaih beberapa orang anggota Banser yang emosinya terkendali. Tak lama Kemudian, Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun datang ke lokasi tersebut untuk menengahi permasalahan.

Persoalan dugaan money politics bermula saat kedatangan Tim Satgas Anti Money Politics bentukan PDIP Kabupaten Banyumas saat berlangsung pengajian di rumah warga di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Senin malam 26 Juni 2018. Satgas tersebut kemudian mempersoalkan pemberian uang terhadap sembilan peserta pengajian masing-masing Rp20 ribu.

Pemberian uang inilah yang kemudian dinilai sebagai praktik money politics dan akhirnya dilaporkan Panwaslu.

Hal inilah yang membuat Massa Banser tersinggung karena kebiasaan ini menurut mereka merupakan tradisi NU, peserta pengajian diberibisyaroh(berkat/pemberian).

Banser juga mempersoalkan kedatangan satgas tanpa mengajak Panwaslu sehingga aksi Satgas dinilai sebagai aksi sepihak.

Situasi yang sempat memanas ini akhirnya bisa diredakan saat Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun ikut menengahi. Dalam pertemuan tertutup akhirnya disepakati adanya pencabutan laporan dugaan money politics.

Komandan Banser Banyumas Andri Widiyanto mengatakan, pihaknya melakukan aksi keberatan kepada PDIP Banyumas, atas tindakan Satgas Partai tersebut.Dikarenakan mengira doa yang dilakukan oleh warga NU di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang Banyumas ada indikasi politik uang.

Padahal kegiatan doa bersama ini, rutin dilakukan oleh warga Nahdiyin. Selain itu sebagai tuan rumah biasa memberikan buah tangan, berupa bahan makanan atau uang. Selain itu, Andri juga keberatan atas tindakan Satgas Politik Uang PDIP Banyumas, yang langsung melakukan tindakan sendiri. Tidak dilaporkan kepada Panwaslu, dan pihak- pihak penegak hukum dalam Pilkada.

“Pelaporannya alhmadulilah dicabut, selain itu sudah ada permintaan maaf kepada NU dan Anshor. Ini sudah selesai, setelah ini kita bersama- sama menjaga kondusifitas Banyumas. Dalam pelaksaan Pilkada tahun ini, Insya Allah aman, damai,” kata Andri.
Ketua Badan Hukum dan Advokasi PDIP Banyumas Susetyo meminta maaf atas kejadian di Sumbang, Senin malam 25 Juni 2018. Atas kesalahpahaman ini, pihaknya melakukan pencabutan pelaporan dugaan politik uang ke Panwaslu.

"PDIP dan NU, mempunyai kultur yang sama dan selalu menjaga NKRI. Sehingga dengan adanya permintaan maaf dan pencabutan pelaporan menandakan sudah tidak ada masalah antara PDIP dan NU Banyumas," jelas Susetyo.

Seperti diketahui, di Banyumas terdapat dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan nomor urut 1, Marjoko-Ifan yang diusung PKB, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan dan Partai Gerindra.Sementara pasangan nomor urut 2, Ahmad Husein-Sadewo diusung PDIP, Partai Demokrat dan Partai Nasdem.