Tolak SPP SMA/SMK Negeri Naik, Gus Ipul-Puti Usung Pendidikan Gratis
Jum'at, 22 Juni 2018 - 17:01 WIB
Tolak SPP SMA/SMK Negeri Naik, Gus Ipul-Puti Usung Pendidikan Gratis
A
A
A
SURABAYA - Calon gubernur (cagub) Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf menolak kenaikan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA Negeri dan SMK Negeri di Jatim.
“Kami tidak setuju kenaikan itu, dan harus ditolak. Karena pasti para orangtua di masyarakat akan panik,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, Jumat (22/6/2018).
Gus Ipul berpendapat, kekuatan belanja APBD Rp30 triliun, tahun 2018, mestinya Pemprov Jawa Timur mampu membiayai SMA/SMK negeri tanpa memberatkan para orangtua atau wali murid.
Saat ini, posisinya sebagai wakil gubernur non-aktif, karena harus cuti kampanye, membuat dirinya tidak bisa ikut cawe-cawe. “Nanti kalau saya sudah aktif lagi, saya akan minta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meninjau wacana kebijakan itu,” kata dia.
Rencana kenaikan SPP SMA/SMK Negeri itu diungkap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu. Risma mendapat laporan dari satuan-satuan kerja Pemkot Surabaya, banyak keluhan masyarakat Surabaya mengenai rencana kenaikan itu.
Gus Ipul mengatakan, jika terpilih dalam Pilkada Jatim 2018 berniat untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa miskin di SMA/SMK swasta dan madrasah.“Dengan APBD Jatim saat ini, dan mematuhi konstitusi dan undang-undang, dimana 20% dari APBD dipakai anggaran pendidikan, maka sebenarnya kita mampu untuk membebaskan biaya pendidikan,” katanya.
Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno juga bersikap sama. Ia menolak wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK Negeri. “Kami banyak mendengar keluhan warga masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang berbayar saat ini. Apalagi kalau sampai naik, betapa gelisahnya masyarakat,” kata Puti.
“Kami tidak setuju kenaikan itu, dan harus ditolak. Karena pasti para orangtua di masyarakat akan panik,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, Jumat (22/6/2018).
Gus Ipul berpendapat, kekuatan belanja APBD Rp30 triliun, tahun 2018, mestinya Pemprov Jawa Timur mampu membiayai SMA/SMK negeri tanpa memberatkan para orangtua atau wali murid.
Saat ini, posisinya sebagai wakil gubernur non-aktif, karena harus cuti kampanye, membuat dirinya tidak bisa ikut cawe-cawe. “Nanti kalau saya sudah aktif lagi, saya akan minta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meninjau wacana kebijakan itu,” kata dia.
Rencana kenaikan SPP SMA/SMK Negeri itu diungkap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu. Risma mendapat laporan dari satuan-satuan kerja Pemkot Surabaya, banyak keluhan masyarakat Surabaya mengenai rencana kenaikan itu.
Gus Ipul mengatakan, jika terpilih dalam Pilkada Jatim 2018 berniat untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa miskin di SMA/SMK swasta dan madrasah.“Dengan APBD Jatim saat ini, dan mematuhi konstitusi dan undang-undang, dimana 20% dari APBD dipakai anggaran pendidikan, maka sebenarnya kita mampu untuk membebaskan biaya pendidikan,” katanya.
Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno juga bersikap sama. Ia menolak wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK Negeri. “Kami banyak mendengar keluhan warga masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang berbayar saat ini. Apalagi kalau sampai naik, betapa gelisahnya masyarakat,” kata Puti.
(vhs)
