PKS Kritik Keputusan Kemendagri Tunjuk Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar

Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol, Mochammad Iriawan sebagai penjabat sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) dikritik. Pasalnya, keputusan Kemendagri itu diyakini bakal menimbulkan persepsi buruk dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018.

Karena, salah satu kandidat yang bartarung di Pilkada Jawa Barat, ‎Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan berasal dari Polri. "Penunjukan ini menimbulkan prasangka ketidakadilan dalam proses Pilkada Jawa Barat, karena ada kandidat yang sama institusi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera dihubungi wartawan, Senin (18/6/2018).

Dirinya berpendapat seharusnya Pj Gubernur Jabar adalah figur netral dan negarawan jika Kemendagri arif dan bijak. "Jabar itu magnitude politik nasional," katanya.

Sekadar diketahui, Iriawan juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jabar pada tahun 2013-2015. Sedangkan salah satu kandidat yang bartarung di Pilkada Jabar, ‎Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan diusung Partai Demokrasi Indonesia (Perjuangan), partainya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Hari ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melantik Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jabar. Sebab, masa tugas Ahmad Heryawan periode 2013-2018 telah rampung pada 13 Juni 2018.