10 Organisasi Perangkat Daerah Gresik Masuk Zona Bebas Korupsi
10 Organisasi Perangkat Daerah Gresik Masuk Zona Bebas Korupsi
A
A
A
GRESIK - Upaya memerangi korupsi terus dilakukan Pemkab Gresik. Bukan hanya di level kepada daerah saja, organisasi perangkat daerah (OPD) juga wajib bebas korupsi.
Ada 10 OPD yang masuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), dan Dinas Pendidikan.
Kemudian, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura.
Program itu dicanangkan di Ruang Mandala Bakti Praja, Senin (4/6/2018) oleh Bupati Sambari Halim Radianto disaksikan Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim.
Hadir juga Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi serta Anggota Forkopimda Gresik serta Ketua Saber Pungli yaitu Wakapolres Gresik.
Sambari mengatakan, kegiatan itu sebagi bentuk komitmen dirinya sebagai kepala daerah. Sejak dilantik menjadi bupati pertama kali tahun 2010, pihaknya sudah bertekad agar Gresik menjadi WBK dan WWBM.
“Pada saat itu ada rekrutmen CPNS 2010, kami sudah menerapkan perekrutan CPNS dengan seleksi murni. Bahkan saat berlangsungnya mutasi pejabat, kami melaksanakan sesuai aturan,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Sambari, dirinya sempat menantang kepada semua unsur masyarakat. Bila, menjumpai ada hal yang tidak jujur misalnya pakai uang pelicin, pihaknya meminta segera melaporkan. Bahkan, pihaknya juga sempat berjanji untuk memberi hadiah bagi pelapor.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Didid Noordiatmoko mengatakan, tolok ukur pencanangan ini adalah terlayaninya masyarakat dengan lebih baik.
Ada 10 OPD yang masuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), dan Dinas Pendidikan.
Kemudian, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura.
Program itu dicanangkan di Ruang Mandala Bakti Praja, Senin (4/6/2018) oleh Bupati Sambari Halim Radianto disaksikan Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim.
Hadir juga Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi serta Anggota Forkopimda Gresik serta Ketua Saber Pungli yaitu Wakapolres Gresik.
Sambari mengatakan, kegiatan itu sebagi bentuk komitmen dirinya sebagai kepala daerah. Sejak dilantik menjadi bupati pertama kali tahun 2010, pihaknya sudah bertekad agar Gresik menjadi WBK dan WWBM.
“Pada saat itu ada rekrutmen CPNS 2010, kami sudah menerapkan perekrutan CPNS dengan seleksi murni. Bahkan saat berlangsungnya mutasi pejabat, kami melaksanakan sesuai aturan,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Sambari, dirinya sempat menantang kepada semua unsur masyarakat. Bila, menjumpai ada hal yang tidak jujur misalnya pakai uang pelicin, pihaknya meminta segera melaporkan. Bahkan, pihaknya juga sempat berjanji untuk memberi hadiah bagi pelapor.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Didid Noordiatmoko mengatakan, tolok ukur pencanangan ini adalah terlayaninya masyarakat dengan lebih baik.
(vhs)
Explore More