MRT Dinilai Mampu Pindahkan Pengendara Pribadi di Jakarta
Senin, 04 Juni 2018 - 04:21 WIB
MRT Dinilai Mampu Pindahkan Pengendara Pribadi di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta optimistis dapat memindahkan pengendara pribadi ke dalam MRT. Perlu dukungan dengan kebijakan pemerintah untuk suistanablity.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Syahbandar mengatakan, berdasarkan hasil survei online yang dilakukan terhadap 10.073 responden dengan radius sebaran seluas 10 mil sejak bulan Oktober 2017 lalu, tercatat, sebanyak 65,5% responden berusia dewasa bersedia meninggalkan kendaraan pribadinya untuk beralih menggunakan MRT. "Skenario tarif berdasarkan hasil readership survey tiket berkisar dari Rp8,500, Rp10.000, Rp 15.000. Target penumpang 130.000 per hari. Itu perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang suistanability," kata William pada wartawan Minggu, 3 Juni 2018 kemarin.
Adapun dukungan kebijakan pemerintah itu, Wiliiam menuturkan, berupa implementasi Electronic Road Pricing (ERP); kordinasi dengan rute Bus Rapid Transit (BRT) koridor 1 (Blok M-Kota), implementasi Transit Oriented Development (TOD); interkoneksi dengan moda lain; implementasi feeder system untuk MRT Jakarta; dan pembangunan park and ride.
Sebab, lanjut William, pertimbangan utama pengendara pribadi pindah ke angkutan umum itu adalah kecepatan perjalanan, kehandalan, kenyamanan dan kemudahan akses. Sedangkan tarif hanya masuk dalam faktor keenam sesudah aksesbilitas.
"Integrasi tiket juga harus dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan waktu ataupun biaya perjalanan," tuturnya.
Terkait progres pengerjaan MRT saat ini, William mengatakan, sudah mencapai 94,19% dengan rincian melayang sekitar 91,82% dan bawah tanah sekitar 96,59%.
Uji coba untuk trainset I di depo sendiri akan dilakukan pada Juni; ujic oba trainset ke 2 dilakukan Juli dan seterusnya hingga November mendatang. Kemudian Desember akan dilakukan sertifikasi kereta oleh Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan.
"Tidak ada kendala berarti. Target pengoperasian MRT pada Maret 2019," ungkapnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko menambahkan, untuk mengurai kemacetan di Jakarta memang membutuhkan perbaikan dan peningkatan layanan moda transportasi umum yang saling terintegrasi, penambahan infrastruktur dan pengendalian lalu lintas berupa Electronic Road Pricing (ERP) ataupun parkir.
Artinya, bukan hanya operasional MRT yang harus didukung oleh ERP, integrasi ataupun park and ride. Menurutnya, semua moda transportasi yang saling terintegrasi akan efektif bila didukung oleh ERP dan park and ride.
"Kami sedang lakukan lelang ERP dan diharapkan selesai dan bisa beroperasi berbarengan dengan MRT dan moda transportasi lainnya yang saling terintegrasi," ujarnya.
Sigit akan meminta kajian dan penjelasan PT MRT terkait readership survey yang telah dilakukan. Menurutnya, MRT harus lihat hitungan readership maupun daerah asal dan tujuan pengguna MRT. Pembangunan suatu fasilitas haruslah direncanakan secara matang dan memadai, sehingga pemanfaatannya bisa optimal. Misalnya saja dalam pembangunan park and ride yang direncanakan PT MRT berada disepanjang jalurnya.
"Kita keterbatasan lahan. Boleh saja kerja sama dengan swasta, tapi kita belum punya landasan hukumnya. Jadi semua harus ada perhitunganya," tegasnya.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Syahbandar mengatakan, berdasarkan hasil survei online yang dilakukan terhadap 10.073 responden dengan radius sebaran seluas 10 mil sejak bulan Oktober 2017 lalu, tercatat, sebanyak 65,5% responden berusia dewasa bersedia meninggalkan kendaraan pribadinya untuk beralih menggunakan MRT. "Skenario tarif berdasarkan hasil readership survey tiket berkisar dari Rp8,500, Rp10.000, Rp 15.000. Target penumpang 130.000 per hari. Itu perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang suistanability," kata William pada wartawan Minggu, 3 Juni 2018 kemarin.
Adapun dukungan kebijakan pemerintah itu, Wiliiam menuturkan, berupa implementasi Electronic Road Pricing (ERP); kordinasi dengan rute Bus Rapid Transit (BRT) koridor 1 (Blok M-Kota), implementasi Transit Oriented Development (TOD); interkoneksi dengan moda lain; implementasi feeder system untuk MRT Jakarta; dan pembangunan park and ride.
Sebab, lanjut William, pertimbangan utama pengendara pribadi pindah ke angkutan umum itu adalah kecepatan perjalanan, kehandalan, kenyamanan dan kemudahan akses. Sedangkan tarif hanya masuk dalam faktor keenam sesudah aksesbilitas.
"Integrasi tiket juga harus dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan waktu ataupun biaya perjalanan," tuturnya.
Terkait progres pengerjaan MRT saat ini, William mengatakan, sudah mencapai 94,19% dengan rincian melayang sekitar 91,82% dan bawah tanah sekitar 96,59%.
Uji coba untuk trainset I di depo sendiri akan dilakukan pada Juni; ujic oba trainset ke 2 dilakukan Juli dan seterusnya hingga November mendatang. Kemudian Desember akan dilakukan sertifikasi kereta oleh Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan.
"Tidak ada kendala berarti. Target pengoperasian MRT pada Maret 2019," ungkapnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko menambahkan, untuk mengurai kemacetan di Jakarta memang membutuhkan perbaikan dan peningkatan layanan moda transportasi umum yang saling terintegrasi, penambahan infrastruktur dan pengendalian lalu lintas berupa Electronic Road Pricing (ERP) ataupun parkir.
Artinya, bukan hanya operasional MRT yang harus didukung oleh ERP, integrasi ataupun park and ride. Menurutnya, semua moda transportasi yang saling terintegrasi akan efektif bila didukung oleh ERP dan park and ride.
"Kami sedang lakukan lelang ERP dan diharapkan selesai dan bisa beroperasi berbarengan dengan MRT dan moda transportasi lainnya yang saling terintegrasi," ujarnya.
Sigit akan meminta kajian dan penjelasan PT MRT terkait readership survey yang telah dilakukan. Menurutnya, MRT harus lihat hitungan readership maupun daerah asal dan tujuan pengguna MRT. Pembangunan suatu fasilitas haruslah direncanakan secara matang dan memadai, sehingga pemanfaatannya bisa optimal. Misalnya saja dalam pembangunan park and ride yang direncanakan PT MRT berada disepanjang jalurnya.
"Kita keterbatasan lahan. Boleh saja kerja sama dengan swasta, tapi kita belum punya landasan hukumnya. Jadi semua harus ada perhitunganya," tegasnya.
(whb)
