Tim Hukum DIAmi Sudah Masukkan Laporan ke Bawaslu, DKPP, dan Gakumdu
Jum'at, 18 Mei 2018 - 19:31 WIB
Tim Hukum DIAmi Sudah Masukkan Laporan ke Bawaslu, DKPP, dan Gakumdu
A
A
A
MAKASSAR - Tim Hukum Pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), telah memasukkan laporan pada Bawaslu RI, DKPP, dan Gakumdu.
Kuasa hukum pasangan DIAmi, Adnan Buyung Azis, yang dihubungi melalui telepon selulernya, mengatakan seluruh bukti surat dan laporan telah dimasukkan.
"Tadi kita ke Bawaslu RI. Surat dan laporan ke DKPP sudah masuk, terus di Gakumdu sementara berproses diperiksa sebagai pelapor, saksi pelapor Abdul Azis. Bukti surat sudah masuk di KPU RI dan ombudsman RI," papar Adnan.
Adnan menjelaskan, poin-poin laporan tersebut diantaranya, KPU tidak mau menjalankan putusan panwaslu dan cenderung mempertentangkan putusan MA dengan putusan panwaslu. "Kukuh dengan argumen menjalankan SK No 64 yang mengacu pada putusan MA," imbuhnya.
Hasil laporan tim hukum DIAmi tersebut nantinya akan ditanggapi secara tertulis pula oleh setiap lembaga, termasuk oleh DKPP dan Gakumdu. "Jadi bukan harus hari ini langsung disikapi," ucap Adnan.
Adnan mengaku pihaknya optimistis seluruh lembaga tersebut akan merespon laporan DIAmi, khususnya Bawaslu RI. Karena ia menilai Bawaslu RI tidak mungkin akan berdiam diri melihat produk bawaslu di daerah tidak ditanggapi oleh KPU Makassar.
"Ini keputusan ajudikasi. Ini kan putusan hasil musyawarah, yang notabene disengketakan dan dihadiri KPU dalam sidang. Kalau misalnya dia tidak mau ikuti putusan panwaslu misalnya, kenapa harus hadir? Karena yang namanya hadir dalam proses persidangan itu, segala konsekuensi yang timbul dari proses tersebut harus diikuti," papar Adnan.
Apalagi yang dijadikan dasar terkait Pasal 2 UU No 5/1986, yang sudah diuji dalam proses persidangan. "Kalau memang KPU berargumentasi bahwa itu benar. Kenapa saat sidang mereka tidak memperkuat dengan ahli, tapi setelah pengambilan keputusan baru mereka mengambil para ahli," tuturnya.
Padahal pendapat ahli atau pakar yang dihadirkan itu menurut Adnan, tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan ahli tersebut dihadirkan saat persidangan.
Kuasa hukum pasangan DIAmi, Adnan Buyung Azis, yang dihubungi melalui telepon selulernya, mengatakan seluruh bukti surat dan laporan telah dimasukkan.
"Tadi kita ke Bawaslu RI. Surat dan laporan ke DKPP sudah masuk, terus di Gakumdu sementara berproses diperiksa sebagai pelapor, saksi pelapor Abdul Azis. Bukti surat sudah masuk di KPU RI dan ombudsman RI," papar Adnan.
Adnan menjelaskan, poin-poin laporan tersebut diantaranya, KPU tidak mau menjalankan putusan panwaslu dan cenderung mempertentangkan putusan MA dengan putusan panwaslu. "Kukuh dengan argumen menjalankan SK No 64 yang mengacu pada putusan MA," imbuhnya.
Hasil laporan tim hukum DIAmi tersebut nantinya akan ditanggapi secara tertulis pula oleh setiap lembaga, termasuk oleh DKPP dan Gakumdu. "Jadi bukan harus hari ini langsung disikapi," ucap Adnan.
Adnan mengaku pihaknya optimistis seluruh lembaga tersebut akan merespon laporan DIAmi, khususnya Bawaslu RI. Karena ia menilai Bawaslu RI tidak mungkin akan berdiam diri melihat produk bawaslu di daerah tidak ditanggapi oleh KPU Makassar.
"Ini keputusan ajudikasi. Ini kan putusan hasil musyawarah, yang notabene disengketakan dan dihadiri KPU dalam sidang. Kalau misalnya dia tidak mau ikuti putusan panwaslu misalnya, kenapa harus hadir? Karena yang namanya hadir dalam proses persidangan itu, segala konsekuensi yang timbul dari proses tersebut harus diikuti," papar Adnan.
Apalagi yang dijadikan dasar terkait Pasal 2 UU No 5/1986, yang sudah diuji dalam proses persidangan. "Kalau memang KPU berargumentasi bahwa itu benar. Kenapa saat sidang mereka tidak memperkuat dengan ahli, tapi setelah pengambilan keputusan baru mereka mengambil para ahli," tuturnya.
Padahal pendapat ahli atau pakar yang dihadirkan itu menurut Adnan, tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan ahli tersebut dihadirkan saat persidangan.
(wib)
