Mendagri Minta Bawaslu Atasi Konflik Kaus #2019GantiPresiden
Mendagri Minta Bawaslu Atasi Konflik Kaus #2019GantiPresiden
A
A
A
SEMARANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas terkait penggunaan kaus #2019GantiPresiden karena berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk itu, diperlukan aturan hukum agar konflik horisontal yang ditimbulkan tidak semakin meluas.
"Untuk kaus itu (#2019GantiPresiden) dilarang atau tidak, atau bagaimana aturannya? Tapi memang selama ini tidak ada, ya tidak ada masalah," ujar Tjahjo seusai Pembekalan Anti Korupsi dan Pengumuman LHKPN Calon Kepala Daerah di Semarang, Rabu (8/5/2018).
Politikus PDIP itu juga mengatakan masyarakat bebas berkreasi membuat kaus dengan segala desainnya. Meski demikian, dia meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terlebih dalam sikap politik.
"Yang terpenting adalah menjaga etika berpolitik dalam masyarakat. Setiap dari kita punya pilihan dan sikap, jangan saling memaksakan untuk ikut A atau B. Jika terjadi pemaksaan, maka itu artinya tidak menjaga etika politik dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya.
Mendagri juga menyinggung peristiwa saat Car Free Day (CFD) di Jakarta beberapa waktu lalu patut menjadi pelajaran semua pihak. Untuk itu, Tjahjo meminta agar semua lapisan masyarakat menghargai perbedaan politik.
"Lama-lama, kalau pakai kaus yang identik dengan warna partai jadi bahan ribut, ini kan repot. Apalagi kalau ada pemaksaan, itu pasti sudah motif politik," tandasnya. (Baca juga: Kaus #2019 Ganti Presiden: Beda Kota, Beda Perlakuan )(wib)
"Untuk kaus itu (#2019GantiPresiden) dilarang atau tidak, atau bagaimana aturannya? Tapi memang selama ini tidak ada, ya tidak ada masalah," ujar Tjahjo seusai Pembekalan Anti Korupsi dan Pengumuman LHKPN Calon Kepala Daerah di Semarang, Rabu (8/5/2018).
Politikus PDIP itu juga mengatakan masyarakat bebas berkreasi membuat kaus dengan segala desainnya. Meski demikian, dia meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terlebih dalam sikap politik.
"Yang terpenting adalah menjaga etika berpolitik dalam masyarakat. Setiap dari kita punya pilihan dan sikap, jangan saling memaksakan untuk ikut A atau B. Jika terjadi pemaksaan, maka itu artinya tidak menjaga etika politik dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya.
Mendagri juga menyinggung peristiwa saat Car Free Day (CFD) di Jakarta beberapa waktu lalu patut menjadi pelajaran semua pihak. Untuk itu, Tjahjo meminta agar semua lapisan masyarakat menghargai perbedaan politik.
"Lama-lama, kalau pakai kaus yang identik dengan warna partai jadi bahan ribut, ini kan repot. Apalagi kalau ada pemaksaan, itu pasti sudah motif politik," tandasnya. (Baca juga: Kaus #2019 Ganti Presiden: Beda Kota, Beda Perlakuan )(wib)
Explore More