Dugaan Penghinaan Ketua Umum, Kader PDIP KBB Lapor ke Panwas dan Polisi

Sabtu, 28 April 2018 - 17:12 WIB
Dugaan Penghinaan Ketua...
Dugaan Penghinaan Ketua Umum, Kader PDIP KBB Lapor ke Panwas dan Polisi
A A A
BANDUNG BARAT - Kader PDI Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) marah dan tersinggung karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dihujat dan dihina dalam acara keagamaan. Kader partai mulai tingkat DPC, PAC, hingga ranting melapor ke Polsek Cipeundeuy, Sabtu (28/4/2018).

"Ini adalah gerakan spontanitas untuk meredam keresahan dan kemarahan kader partai setelah muncul vidio penghinaan ketua umum PDIP," kata Ketua PAC Cikalongwetan PDIP KBB Yuki Abdirahman.

Yuki menyebutkan, ada tiga poin penting yang disampaikan pihaknya ke pihak polsek. Yakni untuk menjaga keutuhan bangsa dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Meminta menjaga lingkungan masyarakat dari pengaruh isu sara, fitnah, hoax, dan ujaran kebencian. Serta menolak penceramah atau dai yang bertujuan memecah belah masyarakat.

"Kami minta aparat melakukan deteksi dini dan mengambil langkah antisipasi supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi," tegasnya.

Bendahara DPC PDIP KBB yang juga Ketua Fraksi PDIP KBB Jejen Zaenal Arifin menyebutkan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti penghinaan kepada Megawati dan juga ujaran kebencian kepada umat Islam tersebut. Ini juga erat kaitannya dengan Pilkada KBB karena dalam rekaman itu ada ajakan untuk memilih salah satu paslon dan mendeskriditkan paslon yang didukung oleh PDIP.

"Untuk persoalan hukum jalan terus dan bisa sampai ke Polda Jabar karena penceramah yang melakukan penghinaan itu domisilinya di Bogor," ucapnya.

Kapolsek Cipeundeuy AKP Dadan Suryanto mengatakan, pihaknya menampung aspirasi yang disampaikan oleh para kader PDIP. Meskipun untuk dugaan pelanggaran pilkada itu kewenangannya tidak di kepolisian tapi di Panwas dan Gakumdu.

Kepolisian berupaya mengantisipasi ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. "Ini jadi masukan bagi kami untuk mengantisipasi supaya ke depan kegiatan-kegiatan keagamaan tidak disusupi muatan lain," imbuhnya.
(wib)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.0465 seconds (0.1#10.140)