2018, Pemkot Depok Bakal Ditinggal 248 ASN yang Pensiun
Jum'at, 27 April 2018 - 00:12 WIB
2018, Pemkot Depok Bakal Ditinggal 248 ASN yang Pensiun
A
A
A
DEPOK - Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bakal berkurang tahun ini. Pasalnya, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Depok di 2018 ada sebanyak 248 ASN yang akan pensiun.
"Pensiun tahun 2018 ada 248 ASN," kata Seketaris BKPSDM Mary Liziawati di Depok, Kamis 26 April 2018.
Jumlah ASN Pemkot Depok yang masuk masa pensiun paling banyak golongan IV dari guru. Tapi ada dua orang ASN jabatan dari golongan eselon II pensiun. Dalam hal pengurangan pensiun yang masuk masa pensiun di tahun ini Pemkot Depok mengajukan penambahan ASN ke Pemerintah Pusat. "Sudah diajukan namun kouta Depok masih menunggu dari Menpan RB," ujarnya.
Ajuan ASN ke Menpan RB mengunakan formasi CPNS yang diusulkan 455. Sebelumnya, BKPSDM belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun informasi yang beredar Pemkot Depok akan membuka lowongan tersebut pada Juni 2018.
"Memang belum ada pemberitahuan secara resmi, namun informasinya hal itu akan dilakukan sekitar bulan Juni," kata Kepala BKPSDM Supian Suri.
Tak hanya itu, dia belum bisa memastikan berapa banyak jumlah CPNS yang nantinya bakal diterima bekerja di lingkup Pemkot Depok. "Belum tahu, nanti kita tunggu pengumuman resminya ya," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Ma’mun Abdullah memberi masukan kepada Pemerintah Kota Depok dalam hal penerimaan CPNS nantinya. Dia mencatat ada beberapa formasi yang nantinya harus diutamakan oleh pemerintah kota dalam penerimaan CPNS 2018.
"Kami berharap pemerintah kota dapat memprioritaskan kebutuhan tenaga fungsional seperti tenaga guru, tenaga kesehatan dan disamping juga ada slot CPNS dibidang peningkatan SDM di tingkat kelurahan dan kecamatan," katanya.
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, bahwa hal itu penting dilakukan karena menyangkut tingkat pelayanan publik yang unggul.
"Selain itu, pemerintah kota juga harus memberi ruang atau mengangkat tenaga honorer yang sudah K2 yang saat ini jumlahnya cukup banyak di Depok. Hal itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia," ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat untuk menerima CPNS di tahun 2018 ini. "Tahun ini Depok akan mendapatkan penambahan CPNS dari kementerian," kata Idris.
Dari sekitar 1.000 yang diajukan, sambungnya, pihaknya belum menerima informasi berapa banyak yang nantinya bakal diteriman sebagai CPNS di Depok.
"Dikabulkannya belum tahu, mereka sudah mengarahkan sebaiknya diutamakan seperti tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang memang sudah lama sebagai honor tidak lebih dari 35 tahun," ucap Idris.
Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Diharapkan bisa mencapai 200-300 lowongan. Saat ini masih banyak posisi yang kosong terutama di kelurahan. Dirinya tidak berani untuk mengisi secara keseluruhan kekosongan itu.
"Ada sekitar 100 posisi yang belum terisi, karena BKN sudah menyediakan tempat untuk dilakukan uji kopetensi bagi staf untuk menjadi pejabat dari eselon IVb ke eselon IVa, kita mendapatkan jatah 200an orang, sehingga inilah yang akan kami utus ke BKN untuk mengikuti diklat. Nantinya mereka akan kami tempatkan di kelurahan-kelurahan," katanya.
"Pensiun tahun 2018 ada 248 ASN," kata Seketaris BKPSDM Mary Liziawati di Depok, Kamis 26 April 2018.
Jumlah ASN Pemkot Depok yang masuk masa pensiun paling banyak golongan IV dari guru. Tapi ada dua orang ASN jabatan dari golongan eselon II pensiun. Dalam hal pengurangan pensiun yang masuk masa pensiun di tahun ini Pemkot Depok mengajukan penambahan ASN ke Pemerintah Pusat. "Sudah diajukan namun kouta Depok masih menunggu dari Menpan RB," ujarnya.
Ajuan ASN ke Menpan RB mengunakan formasi CPNS yang diusulkan 455. Sebelumnya, BKPSDM belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun informasi yang beredar Pemkot Depok akan membuka lowongan tersebut pada Juni 2018.
"Memang belum ada pemberitahuan secara resmi, namun informasinya hal itu akan dilakukan sekitar bulan Juni," kata Kepala BKPSDM Supian Suri.
Tak hanya itu, dia belum bisa memastikan berapa banyak jumlah CPNS yang nantinya bakal diterima bekerja di lingkup Pemkot Depok. "Belum tahu, nanti kita tunggu pengumuman resminya ya," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Ma’mun Abdullah memberi masukan kepada Pemerintah Kota Depok dalam hal penerimaan CPNS nantinya. Dia mencatat ada beberapa formasi yang nantinya harus diutamakan oleh pemerintah kota dalam penerimaan CPNS 2018.
"Kami berharap pemerintah kota dapat memprioritaskan kebutuhan tenaga fungsional seperti tenaga guru, tenaga kesehatan dan disamping juga ada slot CPNS dibidang peningkatan SDM di tingkat kelurahan dan kecamatan," katanya.
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, bahwa hal itu penting dilakukan karena menyangkut tingkat pelayanan publik yang unggul.
"Selain itu, pemerintah kota juga harus memberi ruang atau mengangkat tenaga honorer yang sudah K2 yang saat ini jumlahnya cukup banyak di Depok. Hal itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia," ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat untuk menerima CPNS di tahun 2018 ini. "Tahun ini Depok akan mendapatkan penambahan CPNS dari kementerian," kata Idris.
Dari sekitar 1.000 yang diajukan, sambungnya, pihaknya belum menerima informasi berapa banyak yang nantinya bakal diteriman sebagai CPNS di Depok.
"Dikabulkannya belum tahu, mereka sudah mengarahkan sebaiknya diutamakan seperti tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang memang sudah lama sebagai honor tidak lebih dari 35 tahun," ucap Idris.
Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Diharapkan bisa mencapai 200-300 lowongan. Saat ini masih banyak posisi yang kosong terutama di kelurahan. Dirinya tidak berani untuk mengisi secara keseluruhan kekosongan itu.
"Ada sekitar 100 posisi yang belum terisi, karena BKN sudah menyediakan tempat untuk dilakukan uji kopetensi bagi staf untuk menjadi pejabat dari eselon IVb ke eselon IVa, kita mendapatkan jatah 200an orang, sehingga inilah yang akan kami utus ke BKN untuk mengikuti diklat. Nantinya mereka akan kami tempatkan di kelurahan-kelurahan," katanya.
(mhd)
