Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome Diusulkan Rp10 Ribu
Selasa, 17 April 2018 - 19:08 WIB
Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome Diusulkan Rp10 Ribu
A
A
A
JAKARTA - Proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) segera hadir di Jakarta. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan besaran tarif untuk penumpang transportasi massal di Jakarta ini sebesar Rp10.000.
Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Satya Heragandhi mengatakan, dua gerbong lokomotif LRT yang datang pada Jumat, 13 April 2018 lalu kini sudah selesai dirakit di Depo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini, gerbong tersebut tengah masuk dalam proses teknis yang membutuhkan waktu sekitar dua-empat minggu untuk kesiapan tes lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
"Pertengahan Mei atau awal Juni, Kemenhub bisa masuk untuk melakukan sertifikasi. Kami berharap selesai dalam waktu paling lambat empat minggu. Sehingga Juli bisa dioperasikan," kata Satya Heragandhi saat dihubungi pada Selasa (17/4/2018).
Sambil menunggu operasional LRT, lanjut Satya, pihaknya juga tengah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah direkrut sejak awal Januari 2018 dan telah dikirim ke Korea serta training centre di Indonesia agar dapat mengoperasikan LRT sesuai prosedur.
Satya menuturkan, hal yang juga menjadi penting disiapkan adalah penetapan tarif LRT yang tentunya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Sayangnya, saat masih dalam angka Rp10.000, DPRD mempermasalahkan rencana kelanjutan pembangunan fase II (Velodrome-Kelapa Gading) dan bahkan berujung pembentukan panitia khusus (Pansus).
"Tarif masih diangka Rp10.000 belum disubsidi. Satu gerbong itu berkapasitas 270 penumpang, kalau berdiri padat kayak LRT Jepang bisa 300-an ," tuturnya.
Tarif Rp10.000 tersebut dinilai Satya cukup untuk meningkatkan pelayanan operasional. Sebab, biaya infrastruktur ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang totalnya Rp6,8 triliun.
Rencana DPRD DKI membentuk pansus sendiri bertujuan agar pembangunan fase II tidak membebani APBD. Menanggapi hal tersebut, Satya berharap agar DPRD mendukung terlebih dahulu persiapan pembangunan fase II yang tengah dalam proses persiapan pengerjaan.
"Kami masih berupaya untuk mencari pendanaan dari luar APBD. Pembentukan pansus memengaruhi kinerja kawan-kawan di lapangan. Kami pastikan semua dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus belum mengetahui rencana Pansus LRT fase II yang keluar dari mulut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Menurutnya, apabila memang untuk mencegah penggunaan APBD yang berlebihan dalam proyek fase II, pansus tersebut tidak maksimal.
"Kalau tidak dari APBD darimana lagi bangun infrastruktur transportasi yang jelas untuk kepentingan publik," ungkapnya.
Politisi partai Nasdem itu menilai bahwa pansus LRT lebih baik digunakan untuk mendalami adanya perubahan trase yang semulanya dipaparkan mengelilingi Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Pantai Indah Kapuk-Kampung Bandan-Ancol-Cempaka putih-Kebayoran Lama dan seterusnya.
Trase Kelapa Gading-velodrome sendiri yang hanya berjarak 6 kilometer, lanjut Bestari tidak diketahui fungsi dan kepentingan operasionalnya. Apalagi dilanjutkan ke Tanah Abang yang jelas keluar dari rencana trase yang sudah melewati kajian.
"Dalam pembangunan infrastruktur transportasi itu langkah awalnya penetapan trase yang sudah melalui kajian. Dari situ ketahuan berapa dana yang dibutuhkan. Jadi kita dalami dulu perubahan trase LRT," ungkapnya.
Terkait besaran tarif Rp10.000, Bestari tidak akan mempermasalahkannya dan bahkan bila diperlukan dia akan membantu agar DPRD memberikan subsidi melalui pembahasan APBD. Terpenting, demand penumpang LRT yang hanya di Kelapa Gading-Velodrome diketahui jelas penggunaanya.
Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Satya Heragandhi mengatakan, dua gerbong lokomotif LRT yang datang pada Jumat, 13 April 2018 lalu kini sudah selesai dirakit di Depo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini, gerbong tersebut tengah masuk dalam proses teknis yang membutuhkan waktu sekitar dua-empat minggu untuk kesiapan tes lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
"Pertengahan Mei atau awal Juni, Kemenhub bisa masuk untuk melakukan sertifikasi. Kami berharap selesai dalam waktu paling lambat empat minggu. Sehingga Juli bisa dioperasikan," kata Satya Heragandhi saat dihubungi pada Selasa (17/4/2018).
Sambil menunggu operasional LRT, lanjut Satya, pihaknya juga tengah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah direkrut sejak awal Januari 2018 dan telah dikirim ke Korea serta training centre di Indonesia agar dapat mengoperasikan LRT sesuai prosedur.
Satya menuturkan, hal yang juga menjadi penting disiapkan adalah penetapan tarif LRT yang tentunya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Sayangnya, saat masih dalam angka Rp10.000, DPRD mempermasalahkan rencana kelanjutan pembangunan fase II (Velodrome-Kelapa Gading) dan bahkan berujung pembentukan panitia khusus (Pansus).
"Tarif masih diangka Rp10.000 belum disubsidi. Satu gerbong itu berkapasitas 270 penumpang, kalau berdiri padat kayak LRT Jepang bisa 300-an ," tuturnya.
Tarif Rp10.000 tersebut dinilai Satya cukup untuk meningkatkan pelayanan operasional. Sebab, biaya infrastruktur ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang totalnya Rp6,8 triliun.
Rencana DPRD DKI membentuk pansus sendiri bertujuan agar pembangunan fase II tidak membebani APBD. Menanggapi hal tersebut, Satya berharap agar DPRD mendukung terlebih dahulu persiapan pembangunan fase II yang tengah dalam proses persiapan pengerjaan.
"Kami masih berupaya untuk mencari pendanaan dari luar APBD. Pembentukan pansus memengaruhi kinerja kawan-kawan di lapangan. Kami pastikan semua dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus belum mengetahui rencana Pansus LRT fase II yang keluar dari mulut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Menurutnya, apabila memang untuk mencegah penggunaan APBD yang berlebihan dalam proyek fase II, pansus tersebut tidak maksimal.
"Kalau tidak dari APBD darimana lagi bangun infrastruktur transportasi yang jelas untuk kepentingan publik," ungkapnya.
Politisi partai Nasdem itu menilai bahwa pansus LRT lebih baik digunakan untuk mendalami adanya perubahan trase yang semulanya dipaparkan mengelilingi Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Pantai Indah Kapuk-Kampung Bandan-Ancol-Cempaka putih-Kebayoran Lama dan seterusnya.
Trase Kelapa Gading-velodrome sendiri yang hanya berjarak 6 kilometer, lanjut Bestari tidak diketahui fungsi dan kepentingan operasionalnya. Apalagi dilanjutkan ke Tanah Abang yang jelas keluar dari rencana trase yang sudah melewati kajian.
"Dalam pembangunan infrastruktur transportasi itu langkah awalnya penetapan trase yang sudah melalui kajian. Dari situ ketahuan berapa dana yang dibutuhkan. Jadi kita dalami dulu perubahan trase LRT," ungkapnya.
Terkait besaran tarif Rp10.000, Bestari tidak akan mempermasalahkannya dan bahkan bila diperlukan dia akan membantu agar DPRD memberikan subsidi melalui pembahasan APBD. Terpenting, demand penumpang LRT yang hanya di Kelapa Gading-Velodrome diketahui jelas penggunaanya.
(whb)
