Pemkot Bekasi Pastikan Bus Transpatriot Mengaspal Juni 2018
Selasa, 17 April 2018 - 14:18 WIB
Pemkot Bekasi Pastikan Bus Transpatriot Mengaspal Juni 2018
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi menargetkan pada Juni 2018 mendatang bus Transpatriot akan mengaspal di sejumlah ruas jalan di kota berjuluk Kota Patriot tersebut. Sejak Desember 2017 lalu, sebanyak sembilan bus Transpatriot tak bisa mengaspal lantaran terkendala poperator bus tersebut.
Saat ini sembilan unit bus Transpatriot masih terparkir di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi."Juni 2018 nanti Transpatriot sudah dipastikan mengaspal melayani transportasi massal warga Bekasi," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, Selasa (17/4/2018).
Menurut Yayan, pemerintah masih terus fokus melakukan pelelangan untuk menentukan operator bus tersebut. Pelelangan ini memang harus dilakukan agar bus Transpatriot bisa segera beroperasi. Sebab, Dinas Perhubungan tidak bisa menjadi operator, karena bertugas sebagai pembuat aturan main bus Transpatriot.
Sehingga, pemerintah butuh pihak ketiga untuk menjadi operator.
Namun sayangnya, banyak pihak ketiga yang masih menghitung keuntungan menjadi operator bus Transpatriot.
Meski demikian, pihaknya memastikan secepatnya proses pelelangan operator itu selesai."Kalau sudah ada operatornya, Transpatriot sudah dipastikan beroperasi melayani warga Bekasi," jelasnya.
Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Fathikun Ibnu menambahkan, selain melakukan pelelangan, pihaknya juga berencana membayar operator Transpatriot dengan sistem rupiah/kilometer. Rencananya, pemerintah menyiapkan subsidi sebesar Rp1.200 per-orang."Tarif bagi penumpang adalah sebesar Rp3.500," ujar Fathikun.
Tarif bagi penumpang itu, dibebankan dari titik awal menuju titik akhir tujuan warga. Tentunya, pemerintah punya konsekuensi menyubsidi besaran tarif sebenarnya pada operator. "Dari hasil pembahasan awal besaran subsidi yang kami siapkan adalah Rp1.200/kilometer per-orang," katanya.
Fathikun menjelaskan, pembayaran tarif bus Trans Patriot akan mengandalkan sistem pembayaran cashless. Sehingga, pemerintah mengaku menyerahkan sepenuhnya skema kerja sama pembayaran ini nantinya dengan pihak perbankan pada operator pemenang lelang yang dalam waktu dekat ini akan ditentukan.
"Intinya kami mau semua diurus oleh operator, baik usulan rute, atau sarana dan prasarana lainnya, pemerintah tinggal membayar subsidinya," ungkapnya. Untuk itu, pemerintah berharap keberadaan operator bus Transpatriot tersebut bisa mengelola bus dan menjadikan bus massal milik warga Kota Bekasi.
Saat ini sembilan unit bus Transpatriot masih terparkir di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi."Juni 2018 nanti Transpatriot sudah dipastikan mengaspal melayani transportasi massal warga Bekasi," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, Selasa (17/4/2018).
Menurut Yayan, pemerintah masih terus fokus melakukan pelelangan untuk menentukan operator bus tersebut. Pelelangan ini memang harus dilakukan agar bus Transpatriot bisa segera beroperasi. Sebab, Dinas Perhubungan tidak bisa menjadi operator, karena bertugas sebagai pembuat aturan main bus Transpatriot.
Sehingga, pemerintah butuh pihak ketiga untuk menjadi operator.
Namun sayangnya, banyak pihak ketiga yang masih menghitung keuntungan menjadi operator bus Transpatriot.
Meski demikian, pihaknya memastikan secepatnya proses pelelangan operator itu selesai."Kalau sudah ada operatornya, Transpatriot sudah dipastikan beroperasi melayani warga Bekasi," jelasnya.
Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Fathikun Ibnu menambahkan, selain melakukan pelelangan, pihaknya juga berencana membayar operator Transpatriot dengan sistem rupiah/kilometer. Rencananya, pemerintah menyiapkan subsidi sebesar Rp1.200 per-orang."Tarif bagi penumpang adalah sebesar Rp3.500," ujar Fathikun.
Tarif bagi penumpang itu, dibebankan dari titik awal menuju titik akhir tujuan warga. Tentunya, pemerintah punya konsekuensi menyubsidi besaran tarif sebenarnya pada operator. "Dari hasil pembahasan awal besaran subsidi yang kami siapkan adalah Rp1.200/kilometer per-orang," katanya.
Fathikun menjelaskan, pembayaran tarif bus Trans Patriot akan mengandalkan sistem pembayaran cashless. Sehingga, pemerintah mengaku menyerahkan sepenuhnya skema kerja sama pembayaran ini nantinya dengan pihak perbankan pada operator pemenang lelang yang dalam waktu dekat ini akan ditentukan.
"Intinya kami mau semua diurus oleh operator, baik usulan rute, atau sarana dan prasarana lainnya, pemerintah tinggal membayar subsidinya," ungkapnya. Untuk itu, pemerintah berharap keberadaan operator bus Transpatriot tersebut bisa mengelola bus dan menjadikan bus massal milik warga Kota Bekasi.
(whb)
