Deddy Mizwar Sebut, Wacana ERP Margonda Tak Bisa Diterapkan
Jum'at, 13 April 2018 - 22:01 WIB
Deddy Mizwar Sebut, Wacana ERP Margonda Tak Bisa Diterapkan
A
A
A
DEPOK - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Margonda Raya masih menjadi polemik di masyarakat Depok. Suara masyarakat juga harus didengar sebelum wacana itu diterapkan.
"Silakan berunding dengan Wali Kota Depok dan Gubernur Jabar kalau memang menjadi kontroversi di masyarakat tidak bisa berlanjut kalau gitu," kata Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar saat Baksos Partai Perindo di Depok, Jumat (13/4/2018).
Dia menuturkan, jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat dirinya akan mengkaji ulang kebijakan penerapan ERP di wilayah Kota Depok.
"Lihat dulu maksudnya saya kan belum jadi gubernur. Persoalanya apa kan gitu, nanti Gubernur dan Wali Kota Depok itu. Kalau saya jadi Gubernuar akan dibahas, kalau itu memang baik lakukan," ucapnya.
Menurutnya, kontroversi yang terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi. Sehingga di harapkan kedepannya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik.
"Tidak masyarakat menolak kalau dijelaskan dengan baik, soalnya permasalahan bangsa yang paling besar saat ini ada persoalan komunikasi," ucapnya.
Karena kurangnya komunikasi inilah yang membuat tanggapan di masyarakat beragam. Sosialisasi juga belum dilakukan oleh Pemprov Jabar.
"Seakan akan semuanya emosional. Masyarakat juga belom ada sosialisasi udah emosi belum sosialisasi seakan-akan sudah bakal jadi sosialisasi dulu dong. Pemerintah juga sosialisasi jelaskan pada masyarakat manfaatnya apa juga," pungkasnya.
"Silakan berunding dengan Wali Kota Depok dan Gubernur Jabar kalau memang menjadi kontroversi di masyarakat tidak bisa berlanjut kalau gitu," kata Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar saat Baksos Partai Perindo di Depok, Jumat (13/4/2018).
Dia menuturkan, jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat dirinya akan mengkaji ulang kebijakan penerapan ERP di wilayah Kota Depok.
"Lihat dulu maksudnya saya kan belum jadi gubernur. Persoalanya apa kan gitu, nanti Gubernur dan Wali Kota Depok itu. Kalau saya jadi Gubernuar akan dibahas, kalau itu memang baik lakukan," ucapnya.
Menurutnya, kontroversi yang terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi. Sehingga di harapkan kedepannya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik.
"Tidak masyarakat menolak kalau dijelaskan dengan baik, soalnya permasalahan bangsa yang paling besar saat ini ada persoalan komunikasi," ucapnya.
Karena kurangnya komunikasi inilah yang membuat tanggapan di masyarakat beragam. Sosialisasi juga belum dilakukan oleh Pemprov Jabar.
"Seakan akan semuanya emosional. Masyarakat juga belom ada sosialisasi udah emosi belum sosialisasi seakan-akan sudah bakal jadi sosialisasi dulu dong. Pemerintah juga sosialisasi jelaskan pada masyarakat manfaatnya apa juga," pungkasnya.
(sms)
