Wacana Jalan Berbayar di Margonda, Dishub: Sangat Sulit Diterapkan
Selasa, 10 April 2018 - 23:16 WIB
Wacana Jalan Berbayar di Margonda, Dishub: Sangat Sulit Diterapkan
A
A
A
DEPOK - Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di jalan Margonda Raya perlu dikaji ulang. Pasalnya sampai saat ini tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara yang ingin menuju Jakarta dari arah timur dan barat Depok.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, rencana itu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik dan matang dengan berbagai pihak.
“Di jalan Margonda itu banyak jalan-jalan kecil yang menjadi akses warga, sehingga pengaturannya itu sangat sulit jika diterapkan ERP,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).
Sebelum wacana ini diterapkan maka sangat diperlukan kajian yang matang dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Provinsi Jabar, Pemkot Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jalan (BPTJ).
“Jalan Margonda ini kan juga merupakan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak,” tukasnya.
Pihaknya mengaku belum tahu apakan ERP akan maksimal jika diberlakukan di Jalan Margonda atau tidak. Wacana itu dikeluarkan Pemprov Jabar dengan maksud untuk mengurai kemacetan.
“Saya belum bisa katakan itu (mumpuni), karena masih dalam kajian teknis, tapi menurut pengamatan kita dengan banyaknya jalan-jalan kecil yang menuju pemukiman warga ini akan sulit dikendalikan,” katanya.
Menurutnya diperlukan alternatif untuk mengatasi kemacetan. Misalnya dengan program Weekend Trust. “Ini yang akan kami sampaikan juga saat pembahasan bersama terkait ERP di Bandung pada Kamis besok,” katanya.
Weekend Trust merupakan kebijakan yang akan membatasi kendaraan yang melintas di Jalan Margonda Raya pada hari libur dengan membedakan pelat nomor ganjil genap. “Jadi kami mengintervensi kendaraan pada hari libur, karena hari itu bisa dikatakan sangat krodit,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, rencana itu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik dan matang dengan berbagai pihak.
“Di jalan Margonda itu banyak jalan-jalan kecil yang menjadi akses warga, sehingga pengaturannya itu sangat sulit jika diterapkan ERP,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).
Sebelum wacana ini diterapkan maka sangat diperlukan kajian yang matang dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Provinsi Jabar, Pemkot Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jalan (BPTJ).
“Jalan Margonda ini kan juga merupakan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak,” tukasnya.
Pihaknya mengaku belum tahu apakan ERP akan maksimal jika diberlakukan di Jalan Margonda atau tidak. Wacana itu dikeluarkan Pemprov Jabar dengan maksud untuk mengurai kemacetan.
“Saya belum bisa katakan itu (mumpuni), karena masih dalam kajian teknis, tapi menurut pengamatan kita dengan banyaknya jalan-jalan kecil yang menuju pemukiman warga ini akan sulit dikendalikan,” katanya.
Menurutnya diperlukan alternatif untuk mengatasi kemacetan. Misalnya dengan program Weekend Trust. “Ini yang akan kami sampaikan juga saat pembahasan bersama terkait ERP di Bandung pada Kamis besok,” katanya.
Weekend Trust merupakan kebijakan yang akan membatasi kendaraan yang melintas di Jalan Margonda Raya pada hari libur dengan membedakan pelat nomor ganjil genap. “Jadi kami mengintervensi kendaraan pada hari libur, karena hari itu bisa dikatakan sangat krodit,” katanya.
(ysw)
