Masuk Kampus, STIEAD Tolak TNI-Polri Minta Data Penceramah
Sabtu, 07 April 2018 - 20:18 WIB
Masuk Kampus, STIEAD Tolak TNI-Polri Minta Data Penceramah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD), Mukhaer Pakkana memprotes tindakan aparat TNI dan Polisi yang masuk ke lingkungan kampusnya. Apalagi, kata dia, TNI dan Polisi meminta data penceramah di kampus tersebut.
"Sebagai penanggungjawab kampus, saya tidak terima jika ada perlakuan aparat keamanan masuk ke kampus," kata Mukhaer ketika dihubungi SINDOnews, Sabtu (7/4/2018).
Mukhaer menjelaskan, pihak Bimbingan Masyarakat (Binmas) Polsek Jatiuwung Kota Tangerang bertamu dan meminta agar pihak kampus menyerahkan daftar penceramah dan isi khotbah masing-masing khatib.
"Kedua, sebelumnya pihak Babinsa Danramil Kota Tangerang juga bertamu dan meminta nama-nama dosen dan alamatnya. Tentu secara tegas kami tidak memberikan dan tidak menerima perlakuan itu," tegasnya.
Setelah menolak, kata Mukhaer, pihak aparat dari kedua institusi itu pun pamit balik.
"Yang menjadi pertanyaan, apa urusan kedua institusi itu masuk kampus? Apa aparat itu hadir ke kampus atas perintah? Apakah Kapolri dan Panglima TNI memang punya program sweeping ke kampus? Di negara-negara komunis dan otoriter lazimnya pihak aparat negara melakukan sweeping terhadap isi materi ceramah. Apakah bangsa kita jelang Pemilu dan Pilpres sudah terjebak dengan gaya otoritarian? Saya bersumpah, tidak menerima perlakuan itu," katanya.
"Sebagai penanggungjawab kampus, saya tidak terima jika ada perlakuan aparat keamanan masuk ke kampus," kata Mukhaer ketika dihubungi SINDOnews, Sabtu (7/4/2018).
Mukhaer menjelaskan, pihak Bimbingan Masyarakat (Binmas) Polsek Jatiuwung Kota Tangerang bertamu dan meminta agar pihak kampus menyerahkan daftar penceramah dan isi khotbah masing-masing khatib.
"Kedua, sebelumnya pihak Babinsa Danramil Kota Tangerang juga bertamu dan meminta nama-nama dosen dan alamatnya. Tentu secara tegas kami tidak memberikan dan tidak menerima perlakuan itu," tegasnya.
Setelah menolak, kata Mukhaer, pihak aparat dari kedua institusi itu pun pamit balik.
"Yang menjadi pertanyaan, apa urusan kedua institusi itu masuk kampus? Apa aparat itu hadir ke kampus atas perintah? Apakah Kapolri dan Panglima TNI memang punya program sweeping ke kampus? Di negara-negara komunis dan otoriter lazimnya pihak aparat negara melakukan sweeping terhadap isi materi ceramah. Apakah bangsa kita jelang Pemilu dan Pilpres sudah terjebak dengan gaya otoritarian? Saya bersumpah, tidak menerima perlakuan itu," katanya.
(mhd)
