Pemkab Kobar Bakal Prioritaskan Pembangunan Rumah Dinas Bidan dan Guru di Pelosok
Rabu, 04 April 2018 - 14:51 WIB
Pemkab Kobar Bakal Prioritaskan Pembangunan Rumah Dinas Bidan dan Guru di Pelosok
A
A
A
PANGKALAN BUN - Minimnya tenaga kesehatan dan tenaga pengajar di Kabupatan Kotawaraingin Barat (Kobar), Kalteng masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Kobar. Selain keterbatasan SDM, sarana dan prasarana (sarpras) bagi para guru dan bidan berupa rumah dinas untuk menunjang kinerja juga cukup memprihatinkan.
Menanggapi hal ini, Bupati Kobar Nurhidayah berjanji memenuhi kebutuhan tersebut dengan harapan para bidan dan guru bisa bekerja maksimal dan kesehatan masyarakat di pelosok juga bisa terpenuhi.
"Kami terus berupaya memperjuangkannya. Kemarin kita mengusulkan tenaga kontrak daerah (TKD) sebanyak 700 orang kami usulkan ke Menpan-RB untuk dijadikan PNS," ujar Nurhidayah di sela-sela kegiatannya, belum lama ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Arut Utara beberapa waktu lalu mendapati sejumlah rumah dinas bidan dan guru sudah tidak layak huni akibat termakan usia.
"Rumah dinas bidan di pelosok menjadi prioritas Pemda ke depan, karena sudah tugas kita untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bertugas di pelosok," ujar Wabup saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Aruta.
Wabup menjelaskan, pihaknya menyadari betul bahwa mayoritas bidan yang bertugas di pelosok harus dipenuhi kebutuhan berupa rumah dinas.
"Mereka tinggal di pedalaman, kemudian tidak didukung oleh infrastruktur berupa rumah dinas yang memadai dan layak, kita paham betul keinginan mereka, dan ini menjadi tugas kami ke depan untuk lebih memperhatikan mereka," jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan rumah dinas akan menjadi prioritas pemerintah di tahun berikutnya secara bertahap, karena memang banyak hal yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.
"Yang jelas kita akan prioritaskan untuk perbaikan rumah guru dan bidan khususnya yang ada di Desa Pandau ini."
Wabup menambahkan, pemenuhan fasilitas bagi tenaga kesehatan di Kobar akan dilakukan merata ke desa lainnya dan diutamakan wilayah Kecamatan Aruta yang saat ini diketahui banyak kondisi rumah yang sudah tidak layak huni.
"Kita utamakan Aruta dulu, karena berdasarkan data inventarisir kita, bukan hanya di Desa Pandau tapi di desa lain juga kondisi perumahan dinas sangat memprihatinkan."
Menanggapi hal ini, Bupati Kobar Nurhidayah berjanji memenuhi kebutuhan tersebut dengan harapan para bidan dan guru bisa bekerja maksimal dan kesehatan masyarakat di pelosok juga bisa terpenuhi.
"Kami terus berupaya memperjuangkannya. Kemarin kita mengusulkan tenaga kontrak daerah (TKD) sebanyak 700 orang kami usulkan ke Menpan-RB untuk dijadikan PNS," ujar Nurhidayah di sela-sela kegiatannya, belum lama ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Arut Utara beberapa waktu lalu mendapati sejumlah rumah dinas bidan dan guru sudah tidak layak huni akibat termakan usia.
"Rumah dinas bidan di pelosok menjadi prioritas Pemda ke depan, karena sudah tugas kita untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bertugas di pelosok," ujar Wabup saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Aruta.
Wabup menjelaskan, pihaknya menyadari betul bahwa mayoritas bidan yang bertugas di pelosok harus dipenuhi kebutuhan berupa rumah dinas.
"Mereka tinggal di pedalaman, kemudian tidak didukung oleh infrastruktur berupa rumah dinas yang memadai dan layak, kita paham betul keinginan mereka, dan ini menjadi tugas kami ke depan untuk lebih memperhatikan mereka," jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan rumah dinas akan menjadi prioritas pemerintah di tahun berikutnya secara bertahap, karena memang banyak hal yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.
"Yang jelas kita akan prioritaskan untuk perbaikan rumah guru dan bidan khususnya yang ada di Desa Pandau ini."
Wabup menambahkan, pemenuhan fasilitas bagi tenaga kesehatan di Kobar akan dilakukan merata ke desa lainnya dan diutamakan wilayah Kecamatan Aruta yang saat ini diketahui banyak kondisi rumah yang sudah tidak layak huni.
"Kita utamakan Aruta dulu, karena berdasarkan data inventarisir kita, bukan hanya di Desa Pandau tapi di desa lain juga kondisi perumahan dinas sangat memprihatinkan."
(zik)
