BKSP Jabodetabekjur Fokus Atasi Macet dan Banjir di Jakarta
Selasa, 03 April 2018 - 23:01 WIB
BKSP Jabodetabekjur Fokus Atasi Macet dan Banjir di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur menggelar rapat kerja di Balai Kota DKI Jakarta. Pemecahan masalah banjir dan macet menjadi prioritas yang dibahas dalam rapat kerja tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai kepala BKSP Jabodetabekjur membuka dan memimpin rapat kerja yang membahas sejumlah program kerja strategis bersama kepala daerah masing-masing wilayah. BKSP Jabodetabekjur, lanjut Anies, telah melakukan kajian dan pencarian solusi program pembangunan yang menjadi prioritas, utama karena menyangkut kepentingan bersama.
Berdasarkan permasalahan mendasar dari sembilan kabupaten/kota anggota BKSP Jabodetabekjur, telah dibahas beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi bersama, yaitu banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, persampahan dan ketahanan pangan. "Di dalam raker tadi masing-masing juga mengungkapkan hal yang menjadi masalah bersama dan juga solusi yang diusulkan untuk dilaksanakan. Selama dua minggu tim akan bekerja untuk membahas hal yang tadi diungkapkan didalam raker," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (3/4/2018).
Anies menjelaskan, sejumlah solusi atas permasalahan atau kebutuhan mendasar yang dihadapi tiap wilayah akan dibahas lebih dalam pada rapat kerja ini selama dua minggu ke depan. Di antaranya normalisasi daerah aliran sungai untuk menangani banjir, peningkatan jalan lintas batas untuk menangani kemacetan, pembangunan tempat
pembuangan sampah terpadu (TPST) untuk menangani sampah, pembangunan waduk untuk penyediaan air bersih, tiket terusan yang terpadu untuk pembenahan transportasi, dan pembangunan sistem distribusi pangan untuk ketahanan pangan.
Hal yang penting dalam rapat kerja BKSP ini, menurut Anies, merupakan intensif komunikasi dan menjadikan BKSP betul-betul kerja sama yang aktif, di mana masalah-masalah yang dihadapi di wilayah berdekatan bisa diselesaikan secara bersama-sama.
"Sebagian dari problem yang kita hadapi adalah problem lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendirian, harus diselesaikan bersama. Untuk itu rapat kerja tadi disepakati bahwa kerja sama ditingkatkan dan juga kerja sama ini bukan hanya di level pertemuan ini, tapi SKPDyang terkait diinstruksikan untuk melaksanakan," ungkapnya.
Selain itu, Anies menyebut permasalahan BKSP yang terdiri dari 12 pemerintah daerah ini juga harus diselesaikan bersama pemerintah pusat dan harus dikerjakan bersama. Untuk itu, BKSP diharapkan menjadi forum yang aktif secara serius menyelesaikan permasalahan sampai tuntas.
"Kita bisa berbicara dengan pemerintah pusat juga bukan sebagai masing-masing unit kabupaten/kota/provinsi tapi bersama-sama sebagai satu wilayah yang memiliki satu agenda dan kepentingan yang sama," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Kurniwa menuturkan, untuk mengatasi permasalahan banjir dan macet di Jakarta ada beberapa langkah yang akan dilakukan provinsi Jawa Barat. Khusus banjir, penyelesaian akan dilakukan secara cepat terkait dengan normalisasi waduk Cimahi dan Waduk Sukamahi yang berada di Kabupaten Bogor.
Kemudian untuk macet, Iwa meminta agar Puncak II dari Sentul sampai ke Cipanas dipertimbangkan kembali. Dia meminta Bupati Bogor menambahkan penjelasan untuk mengatasi kemacetan di Puncak II tersebut.
Bupati Bogor, Nurhayanti menilai masalah Puncak II merupakan solusi bagi kemacetan Puncak 1 yang sudah sedemikian macet tiap hari. Dia berharap melalui BKSP, disamping mendapatkan solusi mengatasi kemacetan tersebut juga dapat membuka pertumbuhan baik itu di Cianjur, Bekasi dan Karawang. "Ada persoalan yang kita dorong ke pemerintah pusat dan kerja sama dengan Pemprov dki," ungkapnya.
Sementara Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menuturkan, persoalan utama di wilayahnya adalah kemacetan lantaran banyak warga Tangerang Raya yang bekerja di Jakarta. "Jadi solusinya ada transportasi massal, jaringan jalan, dan lain-lain. Transportasi massal misal itu dari perkeretaapian, Mass Rapid Transit (MRT), Ligh Rail Transit (LRT), dan Bus Rapid Transit (BRT). Nanti akan dirumuskan sehingg ada timeable siapa berbuat apa," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengapresiasi langkah Gubernur Anies untuk mengintensifkan BKSP dalam mengatasi permasalahan, khususnya banjir dan macet di Jakarta. Menurut Lulung, permasalah tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh Pemprov DKI tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah penyangga dan pemerintah pusat.
"Kami apresiasi sikap gubernur Anies untuk memperbaiki permasalahan yang dimana pada pemerintahan sebelumnya tidak berjalan dan justru kerap saling menyalahkan. Kami harap ini langkah awal dalam mengatasi permasalahan di Jakarta," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai kepala BKSP Jabodetabekjur membuka dan memimpin rapat kerja yang membahas sejumlah program kerja strategis bersama kepala daerah masing-masing wilayah. BKSP Jabodetabekjur, lanjut Anies, telah melakukan kajian dan pencarian solusi program pembangunan yang menjadi prioritas, utama karena menyangkut kepentingan bersama.
Berdasarkan permasalahan mendasar dari sembilan kabupaten/kota anggota BKSP Jabodetabekjur, telah dibahas beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi bersama, yaitu banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, persampahan dan ketahanan pangan. "Di dalam raker tadi masing-masing juga mengungkapkan hal yang menjadi masalah bersama dan juga solusi yang diusulkan untuk dilaksanakan. Selama dua minggu tim akan bekerja untuk membahas hal yang tadi diungkapkan didalam raker," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (3/4/2018).
Anies menjelaskan, sejumlah solusi atas permasalahan atau kebutuhan mendasar yang dihadapi tiap wilayah akan dibahas lebih dalam pada rapat kerja ini selama dua minggu ke depan. Di antaranya normalisasi daerah aliran sungai untuk menangani banjir, peningkatan jalan lintas batas untuk menangani kemacetan, pembangunan tempat
pembuangan sampah terpadu (TPST) untuk menangani sampah, pembangunan waduk untuk penyediaan air bersih, tiket terusan yang terpadu untuk pembenahan transportasi, dan pembangunan sistem distribusi pangan untuk ketahanan pangan.
Hal yang penting dalam rapat kerja BKSP ini, menurut Anies, merupakan intensif komunikasi dan menjadikan BKSP betul-betul kerja sama yang aktif, di mana masalah-masalah yang dihadapi di wilayah berdekatan bisa diselesaikan secara bersama-sama.
"Sebagian dari problem yang kita hadapi adalah problem lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendirian, harus diselesaikan bersama. Untuk itu rapat kerja tadi disepakati bahwa kerja sama ditingkatkan dan juga kerja sama ini bukan hanya di level pertemuan ini, tapi SKPDyang terkait diinstruksikan untuk melaksanakan," ungkapnya.
Selain itu, Anies menyebut permasalahan BKSP yang terdiri dari 12 pemerintah daerah ini juga harus diselesaikan bersama pemerintah pusat dan harus dikerjakan bersama. Untuk itu, BKSP diharapkan menjadi forum yang aktif secara serius menyelesaikan permasalahan sampai tuntas.
"Kita bisa berbicara dengan pemerintah pusat juga bukan sebagai masing-masing unit kabupaten/kota/provinsi tapi bersama-sama sebagai satu wilayah yang memiliki satu agenda dan kepentingan yang sama," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Kurniwa menuturkan, untuk mengatasi permasalahan banjir dan macet di Jakarta ada beberapa langkah yang akan dilakukan provinsi Jawa Barat. Khusus banjir, penyelesaian akan dilakukan secara cepat terkait dengan normalisasi waduk Cimahi dan Waduk Sukamahi yang berada di Kabupaten Bogor.
Kemudian untuk macet, Iwa meminta agar Puncak II dari Sentul sampai ke Cipanas dipertimbangkan kembali. Dia meminta Bupati Bogor menambahkan penjelasan untuk mengatasi kemacetan di Puncak II tersebut.
Bupati Bogor, Nurhayanti menilai masalah Puncak II merupakan solusi bagi kemacetan Puncak 1 yang sudah sedemikian macet tiap hari. Dia berharap melalui BKSP, disamping mendapatkan solusi mengatasi kemacetan tersebut juga dapat membuka pertumbuhan baik itu di Cianjur, Bekasi dan Karawang. "Ada persoalan yang kita dorong ke pemerintah pusat dan kerja sama dengan Pemprov dki," ungkapnya.
Sementara Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menuturkan, persoalan utama di wilayahnya adalah kemacetan lantaran banyak warga Tangerang Raya yang bekerja di Jakarta. "Jadi solusinya ada transportasi massal, jaringan jalan, dan lain-lain. Transportasi massal misal itu dari perkeretaapian, Mass Rapid Transit (MRT), Ligh Rail Transit (LRT), dan Bus Rapid Transit (BRT). Nanti akan dirumuskan sehingg ada timeable siapa berbuat apa," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengapresiasi langkah Gubernur Anies untuk mengintensifkan BKSP dalam mengatasi permasalahan, khususnya banjir dan macet di Jakarta. Menurut Lulung, permasalah tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh Pemprov DKI tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah penyangga dan pemerintah pusat.
"Kami apresiasi sikap gubernur Anies untuk memperbaiki permasalahan yang dimana pada pemerintahan sebelumnya tidak berjalan dan justru kerap saling menyalahkan. Kami harap ini langkah awal dalam mengatasi permasalahan di Jakarta," ucapnya.
(whb)
