Kantor KPU Dikepung Massa, Ketua Panwaslu Disandera
Kamis, 29 Maret 2018 - 14:36 WIB
Kantor KPU Dikepung Massa, Ketua Panwaslu Disandera
A
A
A
Polda Banten mempersiapkan pengamanan jalannya proses Pilkada Serentak 2018 ini. Sebanyak 985 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Sat Pol PP melaksanakan simulasi Tri Patra di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Kamis (29/3/2018).
Simulasi tersebut juga disaksikan Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo, Danrem 064/Maulana Yusuf Kolonel CZI Budi Hariswanto, dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah.
Simulasi menggambarkan situasi pengamanan unjuk rasa dari salah satu pendukung calon wali kota dan calon wali kota Serang yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara. Sebanyak 2 ribu orang mengepung kantor KPU.
Ratusan personel dari Brimob, Sabhara, TNI atau Satgas Tri Patra diterjunkan guna mengamankan unjuk rasa yang berujung terjadinya tindakan anarkis.
Massa yang merasa proses penghitungan suara hanya menguntungkan salah satu calon mulai membakar ban bekas, melempari petugas. Petugas pun membubarkan aksi dengan menyiramkan air hingga menembakkan gas air mata dan mengamankan provokator.
Di simulasi lainnya, petugas dari Brimob Polda Banten memperlihatkan aksi pembebasan ketua Panwaslu yang disandera oleh sekelompok orang yang tidak terima dengan hasil pilkada. Tim penjinak bom juga diterjunkan guna mensterilkan lokasi yang diduga ada benda mencurigakan.
Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, simulasi tersebut merupakan upaya untuk mempersiapkan pengamanan menghadapi rangkaian pilkada serentak tahun ini. Ada empat daerah di Banten yang menggelar pesta demokrasi. Namun, hanya ada tiga daerah yang masuk wilayah Polda Banten.
"Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak merupakan bagian yang harus kita amankan. Kita harus menjamin pilkada bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Beberapa persiapan sudah dilakukan, upaya pencegahan, penegakan hukum, dan upaya lainnya," ujar Kapolda dalam amanatnya.
Menurut Sigit, simulasi ini kegiatan awal untuk melatih kesiapan, kekompakan, dan soliditas setiap anggota. Sehingga, personel nantinya dapat siaga bilamana terjadi ancaman sewaktu-waktu. "Yang harus kita waspadai bersama setelah kegiatan pilkada. Nanti kita masuk pileg, pilpres, dan eskalasi gangguan keamanan pun semakin tinggi," tandasnya.
Simulasi tersebut juga disaksikan Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo, Danrem 064/Maulana Yusuf Kolonel CZI Budi Hariswanto, dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah.
Simulasi menggambarkan situasi pengamanan unjuk rasa dari salah satu pendukung calon wali kota dan calon wali kota Serang yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara. Sebanyak 2 ribu orang mengepung kantor KPU.
Ratusan personel dari Brimob, Sabhara, TNI atau Satgas Tri Patra diterjunkan guna mengamankan unjuk rasa yang berujung terjadinya tindakan anarkis.
Massa yang merasa proses penghitungan suara hanya menguntungkan salah satu calon mulai membakar ban bekas, melempari petugas. Petugas pun membubarkan aksi dengan menyiramkan air hingga menembakkan gas air mata dan mengamankan provokator.
Di simulasi lainnya, petugas dari Brimob Polda Banten memperlihatkan aksi pembebasan ketua Panwaslu yang disandera oleh sekelompok orang yang tidak terima dengan hasil pilkada. Tim penjinak bom juga diterjunkan guna mensterilkan lokasi yang diduga ada benda mencurigakan.
Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, simulasi tersebut merupakan upaya untuk mempersiapkan pengamanan menghadapi rangkaian pilkada serentak tahun ini. Ada empat daerah di Banten yang menggelar pesta demokrasi. Namun, hanya ada tiga daerah yang masuk wilayah Polda Banten.
"Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak merupakan bagian yang harus kita amankan. Kita harus menjamin pilkada bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Beberapa persiapan sudah dilakukan, upaya pencegahan, penegakan hukum, dan upaya lainnya," ujar Kapolda dalam amanatnya.
Menurut Sigit, simulasi ini kegiatan awal untuk melatih kesiapan, kekompakan, dan soliditas setiap anggota. Sehingga, personel nantinya dapat siaga bilamana terjadi ancaman sewaktu-waktu. "Yang harus kita waspadai bersama setelah kegiatan pilkada. Nanti kita masuk pileg, pilpres, dan eskalasi gangguan keamanan pun semakin tinggi," tandasnya.
(zik)
