KPU Jabar Dorong Pendidikan Politik bagi Perempuan
Senin, 05 Maret 2018 - 23:08 WIB
KPU Jabar Dorong Pendidikan Politik bagi Perempuan
A
A
A
BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menilai pendidikan politik bagi perempuan penting. Dengan pendidikan politik yang mumpuni, partisipasi perempuan dalam berpolitik diyakini meningkat.
Menurut Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, kaum perempuan khususnya ibu-ibu bukan hanya berperan sebagai pemilih, melainkan juga memiliki hak untuk dipilih menjadi penyelenggara, bahkan pengawas pemilu.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan kunjungan istri Gubernur Jabar Netty Prasetiyani bersama sejumlah aktivis, fungsionaris parpol, dan profesional perempuan ke Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (5/3/2018).
Yayat menekankan, kaum perempuan perlu meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aspek. Apalagi, kata Yayat, jumlahnya yang relatif besar bisa mengarahkan gubernur terpilih untuk mengamankan kepentingan perempuan. "Kuncinya adalah pendidikan politik," katanya.
Meningkatnya kapasitas kaum perempuan tersebut diharapkan juga mendorong partisipasi kaum perempuan dalam berpolitik. "Setidaknya datang ke TPS dengan seperangkat pengetahuan yang cukup," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Netty Prasetiyani. Dalam pandangannya, kaum perempuan harus meningkatkan kapasitas. Netty pun yakin, pendidikan politik bagi kaum perempuan akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik.
"Perlu capacity building, agar lebih berkualitas, sehingga bisa memberdayakan perempuan lainnya," katanya.
Menurut Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, kaum perempuan khususnya ibu-ibu bukan hanya berperan sebagai pemilih, melainkan juga memiliki hak untuk dipilih menjadi penyelenggara, bahkan pengawas pemilu.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan kunjungan istri Gubernur Jabar Netty Prasetiyani bersama sejumlah aktivis, fungsionaris parpol, dan profesional perempuan ke Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (5/3/2018).
Yayat menekankan, kaum perempuan perlu meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aspek. Apalagi, kata Yayat, jumlahnya yang relatif besar bisa mengarahkan gubernur terpilih untuk mengamankan kepentingan perempuan. "Kuncinya adalah pendidikan politik," katanya.
Meningkatnya kapasitas kaum perempuan tersebut diharapkan juga mendorong partisipasi kaum perempuan dalam berpolitik. "Setidaknya datang ke TPS dengan seperangkat pengetahuan yang cukup," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Netty Prasetiyani. Dalam pandangannya, kaum perempuan harus meningkatkan kapasitas. Netty pun yakin, pendidikan politik bagi kaum perempuan akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik.
"Perlu capacity building, agar lebih berkualitas, sehingga bisa memberdayakan perempuan lainnya," katanya.
(zik)
