Bawaslu Jabar Ajak 4 Paslon Lawan Politik Uang dan SARA
Bawaslu Jabar Ajak 4 Paslon Lawan Politik Uang dan SARA
A
A
A
BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengajak empat pasangan cagub-cawagub yang akan bertarung di Pilgub Jabar 2018 mewujudkan Pilgub Jabar 2018 tanpa politik uang dan politik SARA.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politik SARA di Amphitheater, Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (14/2/2018) malam.
Namun, tidak semua pasangan cagub-cawagub Jabar hadir dalam kegiatan itu. Hanya pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) yang tampak hadir. Sementara, pasangan RINDU hanya diwakili Uu Ruzhanul Ulum tanpa Ridwan Kamil dan Duo DM hanya diwakili Deddy Mizwar tanpa Dedi Mulyadi. Sedangkan pasangan Tb Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) tak hadir.
Selain itu, hadir pula Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo. Lainnya, perwakilan DPD Parpol di Jabar, kalangan pesantren, komunitas hobi dan organisasi massa.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menuturkan, melalui deklarasi tersebut, pihaknya ingin menyampaikan pesan bahwa pilkada harus didukung oleh semua pihak, mulai parpol, pasangan calon kepala daerah, Forkominda, ormas, hingga seluruh masyarakat Jabar, agar terwujud demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.
"Kami ingin pilkada bebas politik uang dan SARA. Itu tantangan demokrasi yang semakin dinamis. Tantangan bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin memengaruhi kualitas pilkada. Seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk mengajak semua pihak agar terlibat mewujudkan pilkada berkualitas," tuturnya.
Menurut dia, jalannya kontestasi dalam pilkada berperan penting dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas pesta demokrasi. Politik uang dan SARA, kata Harminus, merupakan musuh bersama yang dapat menciptakan potensi tindakan korupsi. Sedangkan politik SARA berpotensi menciptakan perpecahan bangsa.
"Politik uang merupakan kerawanan yang kerap terjadi di pilkada maupun pileg dan ini harus diantisipasi. Mulai pembagian sembako hingga pembangunan jalan umum, itu contoh politik uang. SARA pun ganggu keutuhan NKRI," tegasnya.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menambahkan, pihaknya mengapresiasi deklarasi tersebut. Pihaknya ingin pilkada di Jabar berlangsung kondusif, lancar, tanpa masalah berarti.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politik SARA di Amphitheater, Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (14/2/2018) malam.
Namun, tidak semua pasangan cagub-cawagub Jabar hadir dalam kegiatan itu. Hanya pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) yang tampak hadir. Sementara, pasangan RINDU hanya diwakili Uu Ruzhanul Ulum tanpa Ridwan Kamil dan Duo DM hanya diwakili Deddy Mizwar tanpa Dedi Mulyadi. Sedangkan pasangan Tb Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) tak hadir.
Selain itu, hadir pula Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo. Lainnya, perwakilan DPD Parpol di Jabar, kalangan pesantren, komunitas hobi dan organisasi massa.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menuturkan, melalui deklarasi tersebut, pihaknya ingin menyampaikan pesan bahwa pilkada harus didukung oleh semua pihak, mulai parpol, pasangan calon kepala daerah, Forkominda, ormas, hingga seluruh masyarakat Jabar, agar terwujud demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.
"Kami ingin pilkada bebas politik uang dan SARA. Itu tantangan demokrasi yang semakin dinamis. Tantangan bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin memengaruhi kualitas pilkada. Seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk mengajak semua pihak agar terlibat mewujudkan pilkada berkualitas," tuturnya.
Menurut dia, jalannya kontestasi dalam pilkada berperan penting dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas pesta demokrasi. Politik uang dan SARA, kata Harminus, merupakan musuh bersama yang dapat menciptakan potensi tindakan korupsi. Sedangkan politik SARA berpotensi menciptakan perpecahan bangsa.
"Politik uang merupakan kerawanan yang kerap terjadi di pilkada maupun pileg dan ini harus diantisipasi. Mulai pembagian sembako hingga pembangunan jalan umum, itu contoh politik uang. SARA pun ganggu keutuhan NKRI," tegasnya.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menambahkan, pihaknya mengapresiasi deklarasi tersebut. Pihaknya ingin pilkada di Jabar berlangsung kondusif, lancar, tanpa masalah berarti.
(zik)
Explore More