Dipanggil Kemenag, Abu Tours Janji Berangkatkan 1.660 Jamaah

PALEMBANG - Sebanyak 7.523 jamaah Sumatera Selatan terombang-ambing dengan janji keberangkatan umrah oleh biro perjalanan haji dan umrah Abu Tours. Sebab, setelah mendaftar dan melunasi uang keberangkatan, para jamaah belum juga diberangkatkan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama pun pada 5 Februari 2018 diketahui telah memanggil pihak Abu Tours yang berpusat di Makassar.
Hasil pertemuan itu, pihak Abu Tours berjanji dan berkomitmen memberangkatkan 1.660 jamaah pada tanggal 10 Februari 2018 ini. Sisanya akan diberangkatkan pada Ramadhan mendatang.

"Di pertemuan itu, pihak Abu Tours berjanji membuat reschedule keberangkatan baik paket yang berangkat 9, 11, dan 12 hari, serta paket promo dan reguler. Reschedule itu harusnya sudah keluar tanggal 8 Februari 2018, namun sampai kini belum ada," kata Kepala Kemenag Sumsel Alfajri Zabidi, yang juga melihat langsung penyegelan Kantor Abu Tours, Jumat (9/2/2018).

Alfajri mengungkapkan, terhitung sekitar Rp165 miliar uang jamaah Sumsel yang sudah disetor ke Abu Tours, namun hingga kini belum jelas kapan jamaah itu akan diberangkatkan.

"Jamaah umrah yang akan diberangkatkan pada 10 Februari tersebut merupakan jamaah yang seharusnya berangkat pada bulan Januari 2018 kemarin. Ini masih terus kita kejar," tuturnya.

Diketahui, Abu Tours beroperasi di Palembang sejak tahun 2014. Namun Alfajri mengaku Abu Tours tidak pernah mendaftar ke Kemenag Sumsel.

"Yang terdaftar hanya ada sembilan biro umrah asli Palembang dan 16 perwakilan dari berbagai daerah. Untuk Abu Tours, sama sekali tidak terdaftar di kita (Kemenag) dan setelah ada kasus baru Kemenag yang dilibatkan."

Permasalahan itu, kini sudah dilaporkan Kemenag Sumsel ke Pusat. Kemenag Sumsel akan meminta agar Abu Tours dicabut izinnya karena selama ini beroperasi tanpa mendaftar di Kemenag Sumsel. "Kami sangat menyayangkan adanya jamaah yang tidak berangkat, bahkan keluarga saya juga tidak berangkat," katanya.

Tidak hanya itu, sambung Alfajri, pihaknya juga akan membuka posko pengaduan di semua kabupaten dan kota, terkait dengan permasalahan ini. "Bagi masyarakat di luar Palembang, bisa melapor ke posko yang sudah disiapkan," pungkasnya.