DKI Fokus Tingkatkan Layanan Angkutan Umum Dibanding Online
Senin, 29 Januari 2018 - 22:30 WIB
DKI Fokus Tingkatkan Layanan Angkutan Umum Dibanding Online
A
A
A
Pemprov DKI Jakarta enggan terlibat langsung mengatasi permasalahan polemik taksi online. DKI memilih untuk mempercepat peningkatan layanan angkutan umum agar masyarakat memilih transportasi massal ketimbang angkutan online.
Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodo mengatakan, polemik operasional angkutan online dan konvensional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, ketimbang menunggu dan mengurusi hal tersebut, DKI fokus mempercepat peningktan layanan angkutan umum melalui program OK Otrip yang saat ini tengah diuji coba.
Soetanto meminta agar Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta merangkul sebanyak-banyaknya operator eksisting dan pemangku kepentingan lainnya agar Ok Otrip cepat terealisasi.
"Layanan terjangkau menjadi pilihan masyarakat untuk bermobilitas. Baik terjangkau tarif ataupun rute perjalanannya. Ok Otrip membuat layanan terjangkau," kata Soetanto saat dihubungi kemarin.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengaku terus berupaya merangkul operator eksisting dalam penerapan Ok Otrip. Namun, ketimbang menunggu lama, uji coba Ok Otrip dilakukan kepada operator yang sudah bergabung.
Selain itu, lanjut Andri, pihaknya bersama operator eksisting akan mererouting trayek bus kecil agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dia mengaku telah mengundang seluruh operator tersebut pada Rabu, 31 Januari 2018 mendatang. Rerouting itu dilakukan terhadap trayek yang lima persennya teriris.
"Beberpa hari lalu operator bus kecil berkirim surat terkait trayek. Nah besok Rabu kita akan bahas. Kami akan sama-sama lakukan rerouting trayek," ungkapnya.
Andri menegaskan, sedari awal maraknya angkutan online hingga berujung pada konflik horizontal dengan taksi konvensional, pihaknya telah menyerahkan ke pemerintah pusat. Dia memilih meningkatkan layanan angkutan umum berikut dengan fasilitasnya. Dia berharap masyarakat memilih angkutan umum yang jelas dan disubsidi oleh pemerintah ketimbang angkutan online.
"Kalau tarif murah mending naik angkutan umum. Kita sudah uji coba OK Otrip dan segera diperluas trayeknya. Daripada angkutan online yang murah tapi tidak mau ikuti aturan," tegasnya.
Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodo mengatakan, polemik operasional angkutan online dan konvensional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, ketimbang menunggu dan mengurusi hal tersebut, DKI fokus mempercepat peningktan layanan angkutan umum melalui program OK Otrip yang saat ini tengah diuji coba.
Soetanto meminta agar Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta merangkul sebanyak-banyaknya operator eksisting dan pemangku kepentingan lainnya agar Ok Otrip cepat terealisasi.
"Layanan terjangkau menjadi pilihan masyarakat untuk bermobilitas. Baik terjangkau tarif ataupun rute perjalanannya. Ok Otrip membuat layanan terjangkau," kata Soetanto saat dihubungi kemarin.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengaku terus berupaya merangkul operator eksisting dalam penerapan Ok Otrip. Namun, ketimbang menunggu lama, uji coba Ok Otrip dilakukan kepada operator yang sudah bergabung.
Selain itu, lanjut Andri, pihaknya bersama operator eksisting akan mererouting trayek bus kecil agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dia mengaku telah mengundang seluruh operator tersebut pada Rabu, 31 Januari 2018 mendatang. Rerouting itu dilakukan terhadap trayek yang lima persennya teriris.
"Beberpa hari lalu operator bus kecil berkirim surat terkait trayek. Nah besok Rabu kita akan bahas. Kami akan sama-sama lakukan rerouting trayek," ungkapnya.
Andri menegaskan, sedari awal maraknya angkutan online hingga berujung pada konflik horizontal dengan taksi konvensional, pihaknya telah menyerahkan ke pemerintah pusat. Dia memilih meningkatkan layanan angkutan umum berikut dengan fasilitasnya. Dia berharap masyarakat memilih angkutan umum yang jelas dan disubsidi oleh pemerintah ketimbang angkutan online.
"Kalau tarif murah mending naik angkutan umum. Kita sudah uji coba OK Otrip dan segera diperluas trayeknya. Daripada angkutan online yang murah tapi tidak mau ikuti aturan," tegasnya.
(whb)
