Jadi BUMD, Bekasi Tunjuk Mitra Patriot Kelola Transpatriot
Kamis, 18 Januari 2018 - 02:05 WIB
Jadi BUMD, Bekasi Tunjuk Mitra Patriot Kelola Transpatriot
A
A
A
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menetapkan Perusahaan Daerah Mitra Patriot sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan sebagai operator Bus Transpatriot. Sebelumnya, BUMD ini menggarap sektor minyak dan gas di wilayah setempat.
"BUMD tersebut ditugaskan untuk melakukan pengelolaan Transpatriot, selain mengelola minyak dan gas," ujar Ketua Dewan Tranportasi Kota Bekasi, Harun Al Rasyid, Rabu 17 Januari 2018.
Menurutnya, saat ini BUMD milik Kota Bekasi sedang mempersiapkan segala bentuk usaha Transpatriot. Harun mengatakan, keputusan itu telah ditetapkan oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan DTKB dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Plaza Pemkot Bekasi Jalan ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemarin.
Dalam penunjukan itu, kata dia, terdapat dua rekomendasi penting yang telah digagas pihaknya untuk dipenuhi oleh operator Bus Transpatriot, diantaranya berkaitan dengan prasarana fisik dan sistem manajemen. Misalnya, meliputi penambahan unit bus dan penyempurnaan infrastruktur.
"‎Sarana fisik secara standar sudah terpenuhi, di antaranya unsur estetika, kenyamanan dan keamanan," katanya. Untuk penyempurnaan ini, lanjut dia, dibutuhkan dana besar terkait pembangunannya, namun pendanaan Pemkot Bekasi masih sangat terbatas hingga kini.
Bahkan, kata dia, pihak operator, juga dibebani tanggung jawab untuk penyediaan shelter yang representatif serta pengadaan fasilitas transaksi nontunai. Selain itu, dibutuhkan kontribusi pengembang perumahan dan apartemen untuk perumusan bersama perpindahan pengendara pribadi.
Harun menyampaikan, dalam pengelolaan Transpatriot diperlukan penyediaan koridor Bus Tranpatriot yang kini tengah diujicobakan pada trayek yang bersifat loop di sejumlah kawasan bisnis Kota Bekasi. "Kita butuh Perda terkait sistem menejemen Transpatriot," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana menambahkan, dengan adanya penunjukan itu, pengelolaan Transpatriot sepenuhnya diserahkan kepada BUMD tersebut. "Jadi sembilan bus Transpatriot tersebut kami serahkan untuk dikelola mereka (BUMD)," tambahnya.
Saat ini, kata dia, uji coba Transpatriot menyasar dua trayek lintasan dari Terminal Induk Kota Bekasi-Harapan Indah dan Terminal Induk Kota Bekasi-Pondok Gede masih berlangsung. "Respon masyarakat cukup tinggi, antara Februari dan Maret nanti, Transpatriot resmi beroperasi," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kota Bekasi saat melakukan pengadaan sembilan unit Bus Transpatriot senilai total Rp11 miliar pada 2017. Bus tranportasi masal milik pemerintah setempat tersebut diharapkan bisa mengurai kemacetan dengan memindahkan pengendara pribadi ke tranportasi masal.
"BUMD tersebut ditugaskan untuk melakukan pengelolaan Transpatriot, selain mengelola minyak dan gas," ujar Ketua Dewan Tranportasi Kota Bekasi, Harun Al Rasyid, Rabu 17 Januari 2018.
Menurutnya, saat ini BUMD milik Kota Bekasi sedang mempersiapkan segala bentuk usaha Transpatriot. Harun mengatakan, keputusan itu telah ditetapkan oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan DTKB dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Plaza Pemkot Bekasi Jalan ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemarin.
Dalam penunjukan itu, kata dia, terdapat dua rekomendasi penting yang telah digagas pihaknya untuk dipenuhi oleh operator Bus Transpatriot, diantaranya berkaitan dengan prasarana fisik dan sistem manajemen. Misalnya, meliputi penambahan unit bus dan penyempurnaan infrastruktur.
"‎Sarana fisik secara standar sudah terpenuhi, di antaranya unsur estetika, kenyamanan dan keamanan," katanya. Untuk penyempurnaan ini, lanjut dia, dibutuhkan dana besar terkait pembangunannya, namun pendanaan Pemkot Bekasi masih sangat terbatas hingga kini.
Bahkan, kata dia, pihak operator, juga dibebani tanggung jawab untuk penyediaan shelter yang representatif serta pengadaan fasilitas transaksi nontunai. Selain itu, dibutuhkan kontribusi pengembang perumahan dan apartemen untuk perumusan bersama perpindahan pengendara pribadi.
Harun menyampaikan, dalam pengelolaan Transpatriot diperlukan penyediaan koridor Bus Tranpatriot yang kini tengah diujicobakan pada trayek yang bersifat loop di sejumlah kawasan bisnis Kota Bekasi. "Kita butuh Perda terkait sistem menejemen Transpatriot," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana menambahkan, dengan adanya penunjukan itu, pengelolaan Transpatriot sepenuhnya diserahkan kepada BUMD tersebut. "Jadi sembilan bus Transpatriot tersebut kami serahkan untuk dikelola mereka (BUMD)," tambahnya.
Saat ini, kata dia, uji coba Transpatriot menyasar dua trayek lintasan dari Terminal Induk Kota Bekasi-Harapan Indah dan Terminal Induk Kota Bekasi-Pondok Gede masih berlangsung. "Respon masyarakat cukup tinggi, antara Februari dan Maret nanti, Transpatriot resmi beroperasi," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kota Bekasi saat melakukan pengadaan sembilan unit Bus Transpatriot senilai total Rp11 miliar pada 2017. Bus tranportasi masal milik pemerintah setempat tersebut diharapkan bisa mengurai kemacetan dengan memindahkan pengendara pribadi ke tranportasi masal.
(mhd)
