Demo Tenaga Honorer di Bener Meriah Aceh Ricuh
Selasa, 02 Januari 2018 - 21:53 WIB
Demo Tenaga Honorer di Bener Meriah Aceh Ricuh
A
A
A
BENER MERIAH - Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Honorer Bener Meriah, bersama mahasiswa mendatangi gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (2/1/2017). Tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkup instansi Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah berencana untuk melakukan audiesi dengan anggota DPRK dan Bupati Bener Meriah.
Hal tersebut disebabkan adanya SK Nomor Peg.800/597/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah, Ahmadi terkait dengan rasionalisasi tenaga non PNS di Kabupaten tersebut.
Dimana sebelumnya Bupati Bener Meriah berencana untuk merasionalkan 4.286 tenaga honorer dan 826 tenaga bakti yang dinilai telah membebani anggaran sekitar Rp21,3 miliar tiap tahunnya.
Berdasarkan SK tersebut tenaga honorer dan kontrak akan dirumahkan per tanggal 1 Januari 2018, terkecuali tenaga honorer cleaning service, pemadam kebakaran, Satpol PP/WH, honorer katagori 2, penjaga kantor, petugas kebersihan dan teknis tertentu.
Audiensi yang dihadiri oleh ratusan tenaga honorer dengan DPRK dan dihadiri oleh Bupati Bener Meriah berubah menjadi rusuh yang berujung anarkistis.
Pasalnya ketika pimpinan sidang, yang dipimpin oleh Darwinsyah tidak memberi kesempatan kepada sejumlah anggota dewan lainnya untuk berbicara.
Tidak menerima hal tersebut, sejumlah anggota dewan Diantaranya Jawahir Putra, Muhammad Amin, Anwar, Edi Zulkifli, memilih untuk keluar ruangan.
Hal tersebut memicu kericuhan, suasana ruangan menjadi anarkistis ketika beberapa peserta audiensi dari tenaga honorer tersebut melepar botol mineral ke arah pimpinan rapat tersebut.
Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama, petugas kepolisian dan satpol PP yang bersiaga segera mengamankan provokator yang melakukan pelemparan tersebut.
Setelah situasi tenang, audiesi dilanjutkan dengan mendengar penjelasan bupati terkait penerbitan SK tentang rasionalisasi tenaga non PNS di Kabupaten tersebut.
Dihadapan ratusan tenaga honor dan kontrak, bupati menjelaskan langkah tersebut di ambil untuk membongkar bermacam persoalan, diantaranya terkait honorer fiktif.
"Ada ratusan honorer fiktif yang tercatat di berbagai instansi pemda Bener Meriah dan gaji honorer fiktif dimakan oleh oknum tertentu seteleh sekian lama. Karena itu saya merumahkan kalian untuk sementara waktu untuk membongkar permainan tersebut, hingga akhirnya nanti tenaga honorer lebih ideal sesuai dengan keperluan di setiap instansi," katanya.
Ahmadi juga berjanji, apabila setelah dirasionalisasi, maka SK pengangkatan bagi yang lulus akan diterbitkan sebelum Maret 2018.
Hal tersebut disebabkan adanya SK Nomor Peg.800/597/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah, Ahmadi terkait dengan rasionalisasi tenaga non PNS di Kabupaten tersebut.
Dimana sebelumnya Bupati Bener Meriah berencana untuk merasionalkan 4.286 tenaga honorer dan 826 tenaga bakti yang dinilai telah membebani anggaran sekitar Rp21,3 miliar tiap tahunnya.
Berdasarkan SK tersebut tenaga honorer dan kontrak akan dirumahkan per tanggal 1 Januari 2018, terkecuali tenaga honorer cleaning service, pemadam kebakaran, Satpol PP/WH, honorer katagori 2, penjaga kantor, petugas kebersihan dan teknis tertentu.
Audiensi yang dihadiri oleh ratusan tenaga honorer dengan DPRK dan dihadiri oleh Bupati Bener Meriah berubah menjadi rusuh yang berujung anarkistis.
Pasalnya ketika pimpinan sidang, yang dipimpin oleh Darwinsyah tidak memberi kesempatan kepada sejumlah anggota dewan lainnya untuk berbicara.
Tidak menerima hal tersebut, sejumlah anggota dewan Diantaranya Jawahir Putra, Muhammad Amin, Anwar, Edi Zulkifli, memilih untuk keluar ruangan.
Hal tersebut memicu kericuhan, suasana ruangan menjadi anarkistis ketika beberapa peserta audiensi dari tenaga honorer tersebut melepar botol mineral ke arah pimpinan rapat tersebut.
Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama, petugas kepolisian dan satpol PP yang bersiaga segera mengamankan provokator yang melakukan pelemparan tersebut.
Setelah situasi tenang, audiesi dilanjutkan dengan mendengar penjelasan bupati terkait penerbitan SK tentang rasionalisasi tenaga non PNS di Kabupaten tersebut.
Dihadapan ratusan tenaga honor dan kontrak, bupati menjelaskan langkah tersebut di ambil untuk membongkar bermacam persoalan, diantaranya terkait honorer fiktif.
"Ada ratusan honorer fiktif yang tercatat di berbagai instansi pemda Bener Meriah dan gaji honorer fiktif dimakan oleh oknum tertentu seteleh sekian lama. Karena itu saya merumahkan kalian untuk sementara waktu untuk membongkar permainan tersebut, hingga akhirnya nanti tenaga honorer lebih ideal sesuai dengan keperluan di setiap instansi," katanya.
Ahmadi juga berjanji, apabila setelah dirasionalisasi, maka SK pengangkatan bagi yang lulus akan diterbitkan sebelum Maret 2018.
(sms)
