Dampak Pilgub Jabar, Golkar Karawang Memanas
Dampak Pilgub Jabar, Golkar Karawang Memanas
A
A
A
KARAWANG - Suasana politik di tubuh DPD Golkar Jawa Barat mulai memanas setelah Golkar menarik SK dukungan terhadap Ridwan Kamil. Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikabarkan mulai melakukan bersih-bersih terhadap kader partai yang selama ini dinilai mendukung pencalonan Gubernur dan Wakll Gubernur Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqin.
Hal tersebut terbukti terjadi di Kabupaten Karawang setelah Ketua DPD Golkar Karawang, Sri Rahayu Agustina dikabarkan dicopot dari jabatannya. Sri Rahayu membenarkan jika ada upaya untuk mencopot dirinya sebagai Ketua DPD Golkar Karawang.
Buktinya, ada Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat nomor : KEP-68/GOLKAR/XII/2017 yang ditandatangani Dedi Mulyadi. Namun, Sri Rahayu mengaku surat tidak sah karena tidak melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai.
Dia sendiri mengaku tidak melihat SK tersebut hanya mendapat laporan dari kader yang masih setia terhadap dirinya. "Saya katakana, saya masih menjadi Ketua DPD Golkar Karawang buktinya saya mendapat undangan dan menghadiri Munaslub," katanya, Selasa (19/12/2017).
Sri Rahayu mengatakan, sudah melaporkan masalah ini ke DPP partai Golkar dan para pengurus sepakat jika pencopotan terhadap dirinya oleh DPD Golkar Jawa Barat tidak sah. Persoalan ini akan segera diselesaikan oleh DPP setelah Munaslub. "Silakan saja mereka mengklaim mendapat SK DPD Jabar, tapi yang memiliki legalitasnya itu saya dan diakui oleh DPP," katanya.
Seorang DPD Partai Golkar Jawa Barat asal Karawang, Sukur Mulyono, menerima SK sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang. Sukur Mulyono diwajibkan melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan Musdalub (MusyawarahDaerah Luar Biasa) partai Golkar Kabupaten Karawang.
Sukur Mulyono mengatakan, akan segera mengkonsolidasikan semua elemen yang ada di tubuh Partai Golkar baik itu para PK, pengurus DPD, dan sayap partai untuk menyiapkan Musdalub. “Waktu Musdalub akan disesuaikan dengan kesiapan semua pihak. Yang pasti bakal kami lakukan secepatnya," katanya kepada wartawan seusai menerima SK Plt.
Hal tersebut terbukti terjadi di Kabupaten Karawang setelah Ketua DPD Golkar Karawang, Sri Rahayu Agustina dikabarkan dicopot dari jabatannya. Sri Rahayu membenarkan jika ada upaya untuk mencopot dirinya sebagai Ketua DPD Golkar Karawang.
Buktinya, ada Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat nomor : KEP-68/GOLKAR/XII/2017 yang ditandatangani Dedi Mulyadi. Namun, Sri Rahayu mengaku surat tidak sah karena tidak melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai.
Dia sendiri mengaku tidak melihat SK tersebut hanya mendapat laporan dari kader yang masih setia terhadap dirinya. "Saya katakana, saya masih menjadi Ketua DPD Golkar Karawang buktinya saya mendapat undangan dan menghadiri Munaslub," katanya, Selasa (19/12/2017).
Sri Rahayu mengatakan, sudah melaporkan masalah ini ke DPP partai Golkar dan para pengurus sepakat jika pencopotan terhadap dirinya oleh DPD Golkar Jawa Barat tidak sah. Persoalan ini akan segera diselesaikan oleh DPP setelah Munaslub. "Silakan saja mereka mengklaim mendapat SK DPD Jabar, tapi yang memiliki legalitasnya itu saya dan diakui oleh DPP," katanya.
Seorang DPD Partai Golkar Jawa Barat asal Karawang, Sukur Mulyono, menerima SK sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang. Sukur Mulyono diwajibkan melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan Musdalub (MusyawarahDaerah Luar Biasa) partai Golkar Kabupaten Karawang.
Sukur Mulyono mengatakan, akan segera mengkonsolidasikan semua elemen yang ada di tubuh Partai Golkar baik itu para PK, pengurus DPD, dan sayap partai untuk menyiapkan Musdalub. “Waktu Musdalub akan disesuaikan dengan kesiapan semua pihak. Yang pasti bakal kami lakukan secepatnya," katanya kepada wartawan seusai menerima SK Plt.
(wib)
Explore More