Tengku Erry Blak-blakan Jawab Kritik Pembangunan
Tengku Erry Blak-blakan Jawab Kritik Pembangunan
A
A
A
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menjawab berbagai kritik dan pertanyaan seputar pembangunan di Sumut. Mulai dari kondisi jalan, persoalan penerimaan masuk siswa SMA/SMK online, masalah perizinan hingga soal Pasar Aksara Medan.
Dalam acara ‘Ngobrol Bersama HT Erry Nuradi’ di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin malam (11/12/2017) itu, Erry didampingi Wakil Gubernur Nurhajizah Marpaung bersama sejumlah SKPD dan pimpinan BUMD. Hadir sebagai narasumber mantan Gubernur Sumut Datok Sri Syamsul Arifin, praktisi hukum Hamdani Harahap, tokoh pemuda Matius Latuperissa dengan moderator Joharis Lubis.
“Acara ini sudah lama saya inginkan. Bisa bertatap muka langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Banyak kritikan dilontarkan di media sosial. Kami siap menerima kritikan demi kepentingan pembangunan Sumut yang lebih paten lagi kedepannya,” ucapnya.
Erry menjelaskan, problem yang ada di tengah-tengah masyarakat perlu segera direspons sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Pemerintah Provinsi Sumut. Kepada peserta diskusi, Erry menjelaskan bahwa kerap masyarakat menyamakan dan menuntut Pemprov Sumut untuk menyamai Pemprov DKI.
“Jelas beda Pemprov Sumut dengan DKI Jakarta, karena DKI adalah Daerah Khusus Ibukota, dimana wali kota dan bupatinya dipilih langsung oleh gubernur dan bisa langsung diganti apabila tidak baik kinerjanya,” jelasnya.
Mengenai permasalah jalan yang kerap Pemprov Sumut mendapat kritikan dari warga. Jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (jalan provinsi) di seluruh Sumut sepanjang 3.050 km. Sedangkan di Medan, hanya ada tujuh ruas jalan provinsi.
“Jadi saya sering sekali disalahkan soal jalan-jalan rusak di Medan. Padahal jalan provinsi di Kota Medan hanya 7 ruas jalan,” kata Erry.
Dia menjelaskan, pada tahun 2013, dalam RPJMD Provinsi Sumut, kondisi jalan provinsi sebesar 70% dalam kondisi mantap, tahun depan 88% dan diproyeksikan selama lima tahun jalan mantap mencapai 95%. Namun karena kondisi penganggaran yang tidak memadai dimana setiap tahun untuk perbaikan lima persen saja jalan provinsi sedikitnya membutuhkan Rp750 miliar.
“Untuk mencapai jalan mantap 88% dari 3.050 jalan provinsi pada tahun 2018, maka perbaikan dan pembangunan jalan provinsi setiap tahun harus dibangun 150 km atau 5%, dengan kebutuhan dana Rp750 miliar pertahun,” paparnya.
Pada tahun 2013 anggaran untuk jalan provinsi hanya Rp450 miliar, dan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp500 miliar. Atas kondisi itu, Pemprov Sumut melakukan revisi terhadap RPJMD dengan merasionalisasi target jalan mantap pada tahun 2018 yaitu menjadi 88%.
“Pada tahun 2016 kondisi jalan mantap provinsi sudah diangka 84%, dan nanti pada tahun 2018 Insya Allah tercapai menjadi 88%,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator acara Saharuddin dari Gerbrak Sumut mengatakan ide diskusi yang digelar adalah agar kebaikan untuk Sumut perlu disuarakan dan disampaikan. “Aspirasi ini walau nanti belum semua terjawab langsung, namun ada kepala SKPD yang hadir. Acara seperti ini perlu secara rutin digelar untuk menampung kritik dan saran demi kebaikan Sumut,” katanya.
Dalam acara ‘Ngobrol Bersama HT Erry Nuradi’ di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin malam (11/12/2017) itu, Erry didampingi Wakil Gubernur Nurhajizah Marpaung bersama sejumlah SKPD dan pimpinan BUMD. Hadir sebagai narasumber mantan Gubernur Sumut Datok Sri Syamsul Arifin, praktisi hukum Hamdani Harahap, tokoh pemuda Matius Latuperissa dengan moderator Joharis Lubis.
“Acara ini sudah lama saya inginkan. Bisa bertatap muka langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Banyak kritikan dilontarkan di media sosial. Kami siap menerima kritikan demi kepentingan pembangunan Sumut yang lebih paten lagi kedepannya,” ucapnya.
Erry menjelaskan, problem yang ada di tengah-tengah masyarakat perlu segera direspons sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Pemerintah Provinsi Sumut. Kepada peserta diskusi, Erry menjelaskan bahwa kerap masyarakat menyamakan dan menuntut Pemprov Sumut untuk menyamai Pemprov DKI.
“Jelas beda Pemprov Sumut dengan DKI Jakarta, karena DKI adalah Daerah Khusus Ibukota, dimana wali kota dan bupatinya dipilih langsung oleh gubernur dan bisa langsung diganti apabila tidak baik kinerjanya,” jelasnya.
Mengenai permasalah jalan yang kerap Pemprov Sumut mendapat kritikan dari warga. Jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (jalan provinsi) di seluruh Sumut sepanjang 3.050 km. Sedangkan di Medan, hanya ada tujuh ruas jalan provinsi.
“Jadi saya sering sekali disalahkan soal jalan-jalan rusak di Medan. Padahal jalan provinsi di Kota Medan hanya 7 ruas jalan,” kata Erry.
Dia menjelaskan, pada tahun 2013, dalam RPJMD Provinsi Sumut, kondisi jalan provinsi sebesar 70% dalam kondisi mantap, tahun depan 88% dan diproyeksikan selama lima tahun jalan mantap mencapai 95%. Namun karena kondisi penganggaran yang tidak memadai dimana setiap tahun untuk perbaikan lima persen saja jalan provinsi sedikitnya membutuhkan Rp750 miliar.
“Untuk mencapai jalan mantap 88% dari 3.050 jalan provinsi pada tahun 2018, maka perbaikan dan pembangunan jalan provinsi setiap tahun harus dibangun 150 km atau 5%, dengan kebutuhan dana Rp750 miliar pertahun,” paparnya.
Pada tahun 2013 anggaran untuk jalan provinsi hanya Rp450 miliar, dan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp500 miliar. Atas kondisi itu, Pemprov Sumut melakukan revisi terhadap RPJMD dengan merasionalisasi target jalan mantap pada tahun 2018 yaitu menjadi 88%.
“Pada tahun 2016 kondisi jalan mantap provinsi sudah diangka 84%, dan nanti pada tahun 2018 Insya Allah tercapai menjadi 88%,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator acara Saharuddin dari Gerbrak Sumut mengatakan ide diskusi yang digelar adalah agar kebaikan untuk Sumut perlu disuarakan dan disampaikan. “Aspirasi ini walau nanti belum semua terjawab langsung, namun ada kepala SKPD yang hadir. Acara seperti ini perlu secara rutin digelar untuk menampung kritik dan saran demi kebaikan Sumut,” katanya.
(rhs)
Explore More