Jelang Pilkada Serentak, KPUD Jateng Akan Gelar Uji Publik DPS
Jelang Pilkada Serentak, KPUD Jateng Akan Gelar Uji Publik DPS
A
A
A
SEMARANG - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah (Jateng) akan menggelar uji publik terhadap daftar pemilih sementara (DPS). Uji publik DPS tersebut akan menyeleksi ulang pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).
"Uji publik DPS ini nantinya akan menyeleksi lagi pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak mengonfirmasi. Jadi, pemilih yang tidak konfirmasi nanti akan kami singkirkan. Karena di antara nama dalam DPT kadang ada yang masih berada di daerah lain. Sehingga, karena tidak bisa mudik ke daerah asalnya berarti tidak bisa konfirmasi akan ikut coblosan pilkada," tegas Ketua KPUD Jateng Joko Purnomo dalam Diskusi Prime Topic yang digelar MNC Trijaya FM Semarang bertema 'Menyongsong Pilkada Jateng' di Hotel Quest Semarang, Kamis (30/11/2017).
Lanjut Joko, mereka tidak langsung mendapat surat keterangan karena dinilai sangat rawan pengaruh dari pihak yang berkepentingan. "Surat keterangan diberikan saat akan memilih," tegasnya.
Terkait persiapan jelang pilkada serentak di Jateng, pihaknya menyatakan tak menemui kendala. "Hingga hari ini tak ada kendala, termasuk urusan administrasi dan anggaran," ujarnya seraya menyebut anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,129 triliun.
Bambang Haryanto dari Komisi A DPRD Jateng mengaku pihaknya sudah melakukan monitoring terhadap persiapan pilkada serentak di Jateng. Dia berharap, persoalan kependudukan pemilih jangan sampai menjadi penghalang untuk mengikuti kegiatan pilkada serentak.
"Pemilih itu tidak sekadar namanya tercantum dalam DPT. Namun kelengkapan kependudukan juga perlu. Maka bagi pemilih yang belum lengkap data kependudukannya agar segera mengurusnya, seperti mengurus e-KTP dan lain sebagainya," kata Bambang.
Pengamat Politik Undip Nurhidayat Sardini menilai, persiapan jelang pikada di Jateng bisa dikatakan adem ayem. "Jika dibandingkan dengan persiapan pilkada di provinsi lain seperti Jabar dan Jatim, di Jawa Tengah lebih adem. Hal ini bisa dikarenakan belum ada penetapan pasangan calon yang jelas. Sehingga membuat masyarakat pilih menunggu," kata Nurhidayat.
"Uji publik DPS ini nantinya akan menyeleksi lagi pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak mengonfirmasi. Jadi, pemilih yang tidak konfirmasi nanti akan kami singkirkan. Karena di antara nama dalam DPT kadang ada yang masih berada di daerah lain. Sehingga, karena tidak bisa mudik ke daerah asalnya berarti tidak bisa konfirmasi akan ikut coblosan pilkada," tegas Ketua KPUD Jateng Joko Purnomo dalam Diskusi Prime Topic yang digelar MNC Trijaya FM Semarang bertema 'Menyongsong Pilkada Jateng' di Hotel Quest Semarang, Kamis (30/11/2017).
Lanjut Joko, mereka tidak langsung mendapat surat keterangan karena dinilai sangat rawan pengaruh dari pihak yang berkepentingan. "Surat keterangan diberikan saat akan memilih," tegasnya.
Terkait persiapan jelang pilkada serentak di Jateng, pihaknya menyatakan tak menemui kendala. "Hingga hari ini tak ada kendala, termasuk urusan administrasi dan anggaran," ujarnya seraya menyebut anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,129 triliun.
Bambang Haryanto dari Komisi A DPRD Jateng mengaku pihaknya sudah melakukan monitoring terhadap persiapan pilkada serentak di Jateng. Dia berharap, persoalan kependudukan pemilih jangan sampai menjadi penghalang untuk mengikuti kegiatan pilkada serentak.
"Pemilih itu tidak sekadar namanya tercantum dalam DPT. Namun kelengkapan kependudukan juga perlu. Maka bagi pemilih yang belum lengkap data kependudukannya agar segera mengurusnya, seperti mengurus e-KTP dan lain sebagainya," kata Bambang.
Pengamat Politik Undip Nurhidayat Sardini menilai, persiapan jelang pikada di Jateng bisa dikatakan adem ayem. "Jika dibandingkan dengan persiapan pilkada di provinsi lain seperti Jabar dan Jatim, di Jawa Tengah lebih adem. Hal ini bisa dikarenakan belum ada penetapan pasangan calon yang jelas. Sehingga membuat masyarakat pilih menunggu," kata Nurhidayat.
(zik)
Explore More