Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Miliki Sistem Canggih Tangkal Penumpang Ilegal
Minggu, 26 November 2017 - 01:20 WIB
Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Miliki Sistem Canggih Tangkal Penumpang Ilegal
A
A
A
TANGERANG - Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, akan mewajibkan seluruh maskapai penerbangan untuk memasang elektronik manifest. Pemasangan aplikasi yang juga dikenal dengan e-manifest ini dimaksudkan untuk mencegah penumpang berbahaya atau ilegal, karena terlibat kejahatan penerbangan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta Enang Syamsi mengatakan, melalui teknologi e-manifest itu, pihaknya bisa melakukan monitoring terhadap seluruh penumpang maskapai. "Kami akan monitor seluruh penumpang yang menggunakan jasa penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno Hatta," katanya saat berbincang dengan Koran SINDO, di Hotel Bandara, Sabtu (25/11/2017).
Apabila sistem ini sudah terkoneksi dengan sistem cegah tangkal imigrasi, maka bisa diinfokan secara awal bahwa orang yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke Bandara Soekarno Hatta. "Teknologi ini sudah dipakai di Amerika. Terbukti dengan kasus Panglima TNI yang ditunda keberangkatan penerbangannya, karena datanya sudah diketahui mereka dari maskapai Emirate," jelasnya.
Dengan e-manifest ini juga pihaknya bisa menanggulangi dan menekan banyaknya denda yang ditanggung pihak maskapai oleh BPK, yang angkanya telah mencapai Rp4 Miliar akibat tidak adanya kontrol. "Sedikitnya, baru ada empat maskapai yang menerapkan sistem e-manifest ini," jelasnya.
Wasdakim Kelas I Khusus Bandara Soetta Barron Ichsan menambahkan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada masing-masing maskapai di Bandara Soekarno Hatta untuk menerapkan sistem tangkal itu. "Ke depan kami akan kirimkan surat ke masing-masing maskapai untuk mengirim e-manifest. Sebelum pesawat berangkat, kami harus diinfo secara elektronik. Yang penting kami sempat baca," katanya.
Dia menambahkan, pesan elektronik berisi data para penumpang itu wajib dikirim ke pihak imigrasi, sebelum pesawat berada di runway. Sehingga, jika terjadi kesalahan, maskapai tidak akan menangungnya.
"Dalam 1 bulan kami bisa menangkap hingga 30 orang, dari Pakistan, Banglades, Turki, dan lainnya. Mereka masuk dengan paspor palsu yang dibuat di Malaysia. Modusnya perdagangan orang," jelasnya.
Omzet pembuatan parpor palsu kualitas nomor 2 dari Malaysia itu bisa mencapai angka USD23.000, atau hampir sekira Rp300 juta. Jaringan parpor palsu ini biasa digunakan para sindikat dari Malaysia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta Enang Syamsi mengatakan, melalui teknologi e-manifest itu, pihaknya bisa melakukan monitoring terhadap seluruh penumpang maskapai. "Kami akan monitor seluruh penumpang yang menggunakan jasa penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno Hatta," katanya saat berbincang dengan Koran SINDO, di Hotel Bandara, Sabtu (25/11/2017).
Apabila sistem ini sudah terkoneksi dengan sistem cegah tangkal imigrasi, maka bisa diinfokan secara awal bahwa orang yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke Bandara Soekarno Hatta. "Teknologi ini sudah dipakai di Amerika. Terbukti dengan kasus Panglima TNI yang ditunda keberangkatan penerbangannya, karena datanya sudah diketahui mereka dari maskapai Emirate," jelasnya.
Dengan e-manifest ini juga pihaknya bisa menanggulangi dan menekan banyaknya denda yang ditanggung pihak maskapai oleh BPK, yang angkanya telah mencapai Rp4 Miliar akibat tidak adanya kontrol. "Sedikitnya, baru ada empat maskapai yang menerapkan sistem e-manifest ini," jelasnya.
Wasdakim Kelas I Khusus Bandara Soetta Barron Ichsan menambahkan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada masing-masing maskapai di Bandara Soekarno Hatta untuk menerapkan sistem tangkal itu. "Ke depan kami akan kirimkan surat ke masing-masing maskapai untuk mengirim e-manifest. Sebelum pesawat berangkat, kami harus diinfo secara elektronik. Yang penting kami sempat baca," katanya.
Dia menambahkan, pesan elektronik berisi data para penumpang itu wajib dikirim ke pihak imigrasi, sebelum pesawat berada di runway. Sehingga, jika terjadi kesalahan, maskapai tidak akan menangungnya.
"Dalam 1 bulan kami bisa menangkap hingga 30 orang, dari Pakistan, Banglades, Turki, dan lainnya. Mereka masuk dengan paspor palsu yang dibuat di Malaysia. Modusnya perdagangan orang," jelasnya.
Omzet pembuatan parpor palsu kualitas nomor 2 dari Malaysia itu bisa mencapai angka USD23.000, atau hampir sekira Rp300 juta. Jaringan parpor palsu ini biasa digunakan para sindikat dari Malaysia.
(wib)
