Ratusan PSK di Kobar Terancam Dipulangkan ke Pulau Jawa
Senin, 20 November 2017 - 14:58 WIB
Ratusan PSK di Kobar Terancam Dipulangkan ke Pulau Jawa
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Ratusan pekerja seks komersial (PSK) yang berkerja di sejumlah lokasi prostitusi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terancam dipulangkan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Hal ini menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo pada 2019 di seluruh wilayah di Indonesia harus nihil penjaja seks.
"Ratusan PSK ini kami kumpulkan di Aula Kantor Satpol PP dan Damkar Kobar untuk diberikan sosialisasi dan penyuluhan jelang kebijakan Presiden dalam program zero prostitusi pada 2019," ujar Bupati Kobar Nurhidayah seusai memberikan pengarahan kepada ratusan PSK di Aula Kantor Satpol PP Kobar, Senin (20/11/2017).
Berdasarkan data, ada 250 PSK yang hadir dalan kegiatan tersebut. Mereka mayoritas penghuni lokalisasi Sungai Pakit di Kecamatan Pangkalan Banteng, Lokalisasi Dukuh Mola di Kecamatan Arut Selatan, dan Simpang Kodok Kecamatan Arut Selatan.
"Harapan kami sebelum 2019 mereka bisa kembali ke tempat asal dengan sendirinya. Dari 250 PSK itu hanya 21 orang yang punya KTP Kobar, sisanya mayoritas dari Jawa Tengah dan Jawa Barat."
Yang jelas, lanjut bupati perempuan pertama di Kalteng ini, pemerintah daerah tetap menjalankan tugasnya melalui Satpol PP dengan cara humanis. "Tidak asal kita tindak tegas dan pulangkan saja, namun kita lakukan pendekatan supaya mereka legowo untuk pulang kampung dan mencari pekerjaan yang halal."
Menurut salah seorang PSK yang sempat diajak bicara bupati, dia terjebak hingga menjadi penjaja seks bagi pria hidung belang. "Saya dulu ke sini (Kobar) awalnya diajak kerja jaga kafe saja, ternyata setelah di sini malah dijadikan PSK," kata PSK asal Pulau Jawa itu sambil terisak.
Seorang muncikari di Lokalisasi Sungai Pakit Pangkalan Banteng, Rd, mengatakan, dirinya mengaku siap jika harus memulangkan anak asuhnya tersebut ke Pulau Jawa, dengan catatan petugas Satpol PP tidak diskriminatif.
"Biasanya yang ditertibkan tidak semua, terkesan diskriminasi. Kalau semuanya dipulangkan saya siap saja, jangan sampai ada yang masih bertahan di lokalisasi," kata Rd.
"Ratusan PSK ini kami kumpulkan di Aula Kantor Satpol PP dan Damkar Kobar untuk diberikan sosialisasi dan penyuluhan jelang kebijakan Presiden dalam program zero prostitusi pada 2019," ujar Bupati Kobar Nurhidayah seusai memberikan pengarahan kepada ratusan PSK di Aula Kantor Satpol PP Kobar, Senin (20/11/2017).
Berdasarkan data, ada 250 PSK yang hadir dalan kegiatan tersebut. Mereka mayoritas penghuni lokalisasi Sungai Pakit di Kecamatan Pangkalan Banteng, Lokalisasi Dukuh Mola di Kecamatan Arut Selatan, dan Simpang Kodok Kecamatan Arut Selatan.
"Harapan kami sebelum 2019 mereka bisa kembali ke tempat asal dengan sendirinya. Dari 250 PSK itu hanya 21 orang yang punya KTP Kobar, sisanya mayoritas dari Jawa Tengah dan Jawa Barat."
Yang jelas, lanjut bupati perempuan pertama di Kalteng ini, pemerintah daerah tetap menjalankan tugasnya melalui Satpol PP dengan cara humanis. "Tidak asal kita tindak tegas dan pulangkan saja, namun kita lakukan pendekatan supaya mereka legowo untuk pulang kampung dan mencari pekerjaan yang halal."
Menurut salah seorang PSK yang sempat diajak bicara bupati, dia terjebak hingga menjadi penjaja seks bagi pria hidung belang. "Saya dulu ke sini (Kobar) awalnya diajak kerja jaga kafe saja, ternyata setelah di sini malah dijadikan PSK," kata PSK asal Pulau Jawa itu sambil terisak.
Seorang muncikari di Lokalisasi Sungai Pakit Pangkalan Banteng, Rd, mengatakan, dirinya mengaku siap jika harus memulangkan anak asuhnya tersebut ke Pulau Jawa, dengan catatan petugas Satpol PP tidak diskriminatif.
"Biasanya yang ditertibkan tidak semua, terkesan diskriminasi. Kalau semuanya dipulangkan saya siap saja, jangan sampai ada yang masih bertahan di lokalisasi," kata Rd.
(zik)
