Bahas Raperda APBD 2018, Paripurna DPRD DKI Kosong Melompong
Kamis, 16 November 2017 - 14:40 WIB
Bahas Raperda APBD 2018, Paripurna DPRD DKI Kosong Melompong
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Namun, ruangan rapat paripurna yang seharusnya dihadiri para wakil rakyat tampak kosong melompong.
Berdasarkan penelusuran Okezone, anggota dewan yang hadir hanya 39 orang dari total 106 anggota. Rapat paripurna hanya dipimpin dua orang pimpinan, yakni M Taufik dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Padahal, sebelumnya sidang paripurna DPRD DKI tentang penyampaian RAPBD DKI Jakarta 2018 dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Pada rapat tersebut, Abdulrahman Suhaimi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat menyatakan pandangannya. Di mana, fraksinya hanya menginginkan adanya kejelasan dari status petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
PKS, kata dia, memiliki hasrat agar mereka mendapatkan status kepegawaian yang jelas. Sebab, PPSU itu sudah amat membantu dalam menjaga kebersihan ibu kota.
"PPSU sudah dua tahun bekerja, tapi selama itu tak pernah ada kejelasan status mereka. Kami berharap di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru dapat memberikan kejelasan status petugas PPSU," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Berdasarkan penelusuran Okezone, anggota dewan yang hadir hanya 39 orang dari total 106 anggota. Rapat paripurna hanya dipimpin dua orang pimpinan, yakni M Taufik dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Padahal, sebelumnya sidang paripurna DPRD DKI tentang penyampaian RAPBD DKI Jakarta 2018 dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Pada rapat tersebut, Abdulrahman Suhaimi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat menyatakan pandangannya. Di mana, fraksinya hanya menginginkan adanya kejelasan dari status petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
PKS, kata dia, memiliki hasrat agar mereka mendapatkan status kepegawaian yang jelas. Sebab, PPSU itu sudah amat membantu dalam menjaga kebersihan ibu kota.
"PPSU sudah dua tahun bekerja, tapi selama itu tak pernah ada kejelasan status mereka. Kami berharap di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru dapat memberikan kejelasan status petugas PPSU," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
(mhd)
