Wali Kota Bekasi Ajukan Rp180 Miliar untuk Kartu Sehat
Rabu, 15 November 2017 - 06:15 WIB
Wali Kota Bekasi Ajukan Rp180 Miliar untuk Kartu Sehat
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengusulkan anggaran untuk biaya Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebesar Rp180 miliar pada APBD 2018 mendatang. Kartu sehat ini untuk mengcover kesehatan warga Bekasi.
”Anggaran yang kami usulkan naik dua kali lipat dibanding tahun ini sebesar Rp90 miliar,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kusnanto Saidi pada Selasa, 14 November 2017 kemarin. Menurut Kusnanto, dinaikkannya anggaran tersebut karena pemegang kartu sehat terus bertambah setiap harinya.
Saat ini, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemegang kartu sehat sudah mencapai 300.000 lebih keluarga. Jumlah itu akan terus bertambah, karena pemegang kartu sehat tanpa syarat, sehingga semua yang berdomilisi di Kota Bekasi berhak mendapatkannya.
Adapun jumlah keluarga di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 700.000. Sehingga, lanjut dia, anggaran yang diusulkan sudah sesuai hitungan orang sakit yang berobat ke 42 rumah sakit.”Kartu sehat ini bisa digunakan di rumah sakit swasta maupun pemerintah,” katanya.
Kusnanto menuturkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, warga Kota Bekasi yang sakit sebanyak 25% dari seluruh penduduk sebanyak 2,7 juta jiwa.”Kalau kurang nanti diusulkan pada APBD Perubahan, dan anggarannya nanti terus bertambah demi kesehatan warga,” tuturnya.
Adapun anggaran kartu sehat tahun ini sebesar Rp90 miliar bersumber dari APBD murni Rp75 miliar dan anggaran perubahan Rp15 miliar. Dari jumlah anggaran tersebut sudah terserap sekitar Rp70 miliar, penggunanya yaitu sekitar 70.000 pemegang kartu sehat. Sisa Rp20 miliar masih cukup sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menargetkan semua warganya bisa berobat gratis dengan kartu sehat tanpa membawa iuran layaknya asuransi kesehatan baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Sebab, pelayanan kesehatan gratis wajib diberikan kepada masyarakat.
”Masyarakat sudah membayar pajak untuk pembangunan, dan mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” katanya. Untuk itu, Rahmat berharap, kartu sehat ini bisa membantu meringankan beban warga Kota Bekasi dalam hal kesehatan.
Anggota Komisi D, DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mendukung rencana pemerintah menambah anggaran untuk kesehatan. Sebab, program tersebut tentunya pro dengan masyarakat.”Selama masih pada jalurnya kami dukung, kami juga terus mengawasi,” katanya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi ini mengatakan, sudah saatnya pemerintah menggenjot program yang pro dengan rakyat baik di kesehatan maupun pendidikan, mengingat pembangunan insfrastuktur di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik.
”Anggaran yang kami usulkan naik dua kali lipat dibanding tahun ini sebesar Rp90 miliar,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kusnanto Saidi pada Selasa, 14 November 2017 kemarin. Menurut Kusnanto, dinaikkannya anggaran tersebut karena pemegang kartu sehat terus bertambah setiap harinya.
Saat ini, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemegang kartu sehat sudah mencapai 300.000 lebih keluarga. Jumlah itu akan terus bertambah, karena pemegang kartu sehat tanpa syarat, sehingga semua yang berdomilisi di Kota Bekasi berhak mendapatkannya.
Adapun jumlah keluarga di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 700.000. Sehingga, lanjut dia, anggaran yang diusulkan sudah sesuai hitungan orang sakit yang berobat ke 42 rumah sakit.”Kartu sehat ini bisa digunakan di rumah sakit swasta maupun pemerintah,” katanya.
Kusnanto menuturkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, warga Kota Bekasi yang sakit sebanyak 25% dari seluruh penduduk sebanyak 2,7 juta jiwa.”Kalau kurang nanti diusulkan pada APBD Perubahan, dan anggarannya nanti terus bertambah demi kesehatan warga,” tuturnya.
Adapun anggaran kartu sehat tahun ini sebesar Rp90 miliar bersumber dari APBD murni Rp75 miliar dan anggaran perubahan Rp15 miliar. Dari jumlah anggaran tersebut sudah terserap sekitar Rp70 miliar, penggunanya yaitu sekitar 70.000 pemegang kartu sehat. Sisa Rp20 miliar masih cukup sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menargetkan semua warganya bisa berobat gratis dengan kartu sehat tanpa membawa iuran layaknya asuransi kesehatan baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Sebab, pelayanan kesehatan gratis wajib diberikan kepada masyarakat.
”Masyarakat sudah membayar pajak untuk pembangunan, dan mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” katanya. Untuk itu, Rahmat berharap, kartu sehat ini bisa membantu meringankan beban warga Kota Bekasi dalam hal kesehatan.
Anggota Komisi D, DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mendukung rencana pemerintah menambah anggaran untuk kesehatan. Sebab, program tersebut tentunya pro dengan masyarakat.”Selama masih pada jalurnya kami dukung, kami juga terus mengawasi,” katanya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi ini mengatakan, sudah saatnya pemerintah menggenjot program yang pro dengan rakyat baik di kesehatan maupun pendidikan, mengingat pembangunan insfrastuktur di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik.
(whb)
