Penataan Kawasan Tanah Abang Memerlukan Peremajaan Secara Keseluruhan
Selasa, 07 November 2017 - 04:28 WIB
Penataan Kawasan Tanah Abang Memerlukan Peremajaan Secara Keseluruhan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi kesemrawutan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan selain penertiban.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penataan kawasan Tanah Abang tak cukup hanya sekadar penertiban. Menurutnya, penertiban hanyalah solusi jangka pendek lantaran memerlukan petugas yang cukup banyak.
"Penataan bukan penertiban, tapi pengawasan dan evaluasi secara terus menerus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 6 November 2017 kemarin. Anies menjelaskan, untuk menata kawasan Tanah Abang pihaknya sudah memiliki solusi jangka panjang.
Namun bukan solusi yang sifatnya menarik, kelihatan bagus tapi temporer. Sehingga apabila tidak dilakukan pengawasan, masalah akan kembali timbul di pasar yang terkenal terbesar di Asia Tenggara itu.
Untuk itu, Anies ingin memiliki solusi permanen yang tentunya berbarengan dengan pengawasan yang berjalan baik. Dia berjanji akan memberikan solusi tersebut setelah bertemu dengan semua stakeholder.
"Kalau solusi permanen itu ada, dalam periode tertentu, kebijakan penataan tidak akan berubah," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) sepakat dengan konsep Gubernur Anies dalam menata kawasan Tanah Abang bukan hanya sekedar penertiban. Penataan berupa penertiban sudah dilakukan oleh Gubernur sebelumnya dan terbukti tidak efektif.
"Banyak yang perlu dijadikan pertimbangan untuk menata kawasan Tanah Abang jika tak ingin gagalnya penataan kembali terulang," ungkapnya. Pria yang besar di Tanah Abang itu menilai, Pemprov DKI harus memperhatikan aspek sosial dalam menata kawasan tersebut.
Di mana, partisipasi masyarakat menjadi garda terdepan dalam penataan. Baik itu, penataan PKL, lalu lintas, keamanan, parkir ataupun kebersihan. "Perlu pendekatan lain dengan memahami situasi dan kondisi psikologis di Tanah Abang. Saya ingin serius dalam penataan Tanah Abang, banyak tempat alternatif PKL di sana yang bisa digunakan," pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menjelaskan, untuk menata kawasan Tanah Abang diperlukan peremajaan Tanah Abang secara keseluruhan. Bukan hanya keterhubungan antara Stasiun Tanah Abang, Pasar Tanah Abang, permukiman, halte Transjakarta dan terminal. Tetapi menata secara keseluruhan kawasan pasar dan permukiman padat.
"Kalau menata kawasan harus secara keseluruhan. Tetapi dibangun secara bertahap sesuai dana yang tersedia, bukan membangun secara parsial, terpisah-pisah," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penataan kawasan Tanah Abang tak cukup hanya sekadar penertiban. Menurutnya, penertiban hanyalah solusi jangka pendek lantaran memerlukan petugas yang cukup banyak.
"Penataan bukan penertiban, tapi pengawasan dan evaluasi secara terus menerus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 6 November 2017 kemarin. Anies menjelaskan, untuk menata kawasan Tanah Abang pihaknya sudah memiliki solusi jangka panjang.
Namun bukan solusi yang sifatnya menarik, kelihatan bagus tapi temporer. Sehingga apabila tidak dilakukan pengawasan, masalah akan kembali timbul di pasar yang terkenal terbesar di Asia Tenggara itu.
Untuk itu, Anies ingin memiliki solusi permanen yang tentunya berbarengan dengan pengawasan yang berjalan baik. Dia berjanji akan memberikan solusi tersebut setelah bertemu dengan semua stakeholder.
"Kalau solusi permanen itu ada, dalam periode tertentu, kebijakan penataan tidak akan berubah," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) sepakat dengan konsep Gubernur Anies dalam menata kawasan Tanah Abang bukan hanya sekedar penertiban. Penataan berupa penertiban sudah dilakukan oleh Gubernur sebelumnya dan terbukti tidak efektif.
"Banyak yang perlu dijadikan pertimbangan untuk menata kawasan Tanah Abang jika tak ingin gagalnya penataan kembali terulang," ungkapnya. Pria yang besar di Tanah Abang itu menilai, Pemprov DKI harus memperhatikan aspek sosial dalam menata kawasan tersebut.
Di mana, partisipasi masyarakat menjadi garda terdepan dalam penataan. Baik itu, penataan PKL, lalu lintas, keamanan, parkir ataupun kebersihan. "Perlu pendekatan lain dengan memahami situasi dan kondisi psikologis di Tanah Abang. Saya ingin serius dalam penataan Tanah Abang, banyak tempat alternatif PKL di sana yang bisa digunakan," pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menjelaskan, untuk menata kawasan Tanah Abang diperlukan peremajaan Tanah Abang secara keseluruhan. Bukan hanya keterhubungan antara Stasiun Tanah Abang, Pasar Tanah Abang, permukiman, halte Transjakarta dan terminal. Tetapi menata secara keseluruhan kawasan pasar dan permukiman padat.
"Kalau menata kawasan harus secara keseluruhan. Tetapi dibangun secara bertahap sesuai dana yang tersedia, bukan membangun secara parsial, terpisah-pisah," ucapnya.
(whb)
